Negara Indonesia adalah negara yang sedang ‘bergegas’ atau berada di middle income trap (jebakan kelas menengah). Posisi Indonesia saat ini dapat dikatakan maju kena mundur kena.  GDP per Capita Indonesia pada tahun 2018 berada di 4,051 dollar dan untuk keluar atau lulus dari middle income trap tersebut, GDP per capita Indonesia harus berada diatas US$ 12,475 yang akan bisa tercapai di tahun 2034 apabila konsisten menjalankan dua hal: Pertama, investasi dalam pembangunan infrastruktur dan kedua, inovasi atau transfer tehnologi. 

Hal tersebut dipaparkan Muhammad Lutfi, Dewan Pengarah Repnas dalam acara Jumat Jempol, sebuah ajang Ajang Berkumpul Simpatisan Paslon 01 di Jakarta, kemarin. Lutfi yang juga merupakan mantan Ketua BKPM termuda dan Menteri Perdagangan di era SBY ini mengatakan, di segi infrastruktur dari tahun 2014 - 2018, Jokowi sudah membangun lebih dari 22 Gigawatt infrastruktur pembangkit listrik, jalan tol sepanjang 671 km atau 161 km/tahun. Jarak tersebut 8x lebih panjang dibandingkan pemerintah sebelumnya dan banyak lagi proyek-proyek infrastruktur lainnya yang sudah sangat dirasakan masyarakat. “Itu merupakan komitmen Pak Jokowi untuk kemajuan bangsa.”ujarnya.

Sementara bidang pendidikan, lanjut Lutfi juga menjadi program prioritas Jokowi dengan diluncurkannya kartu Indonesia pintar. Pada tahun 2030, disebutkan sekitar 90% workforce akan lulus SMA dan 60% akan lulus sebagai sarjana. Hal ini merupakan modal bagi Indonesia untuk bisa keluar dari middle income trap tersebut. Dirinya menambahkan, setelah pembangunan infrastruktur akan mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan. Hal ini dibuktikan dengan turunnya angka pengangguran dari 5,7% di tahun 2014 menjadi 5,13% pada awal tahun lalu. 

Namun hal yang menarik di tahun 2015 ketika tenaga kerja yang tidak terserap sempat naik menjadi 5,8%. “Saya terus cari dan mencari, kenapa hutang naik, pengangguran naik dan kemiskinan naik di tahun tersebut dan ternyata jawabannya adalah di pembangunan infrastruktur dari pinggir.  Jokowi telah membangun Indonesia tidak hanya di pusat atau kota-kota besar saja diseluruh Indonesia akan tetapi menyeluruh di seluruh pelosok negeri. Pembangunan infrastruktur dari pinggir merupakan suatu pilihan yang sangat sulit, untuk itu kebijakan Pemerintah Jokowi harus diapresiasi.”tandasnya.