NERACA

Jakarta – Impor jagung tanpa dibatasi kuota diharapkan mampu stabilkan harga jagung nasional. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membebaskan Bulog untuk mengimpor jagung tanpa dibatasi kuota hingga Maret mendatang. Harga jagung yang berada di kisaran Rp 6.000 per kilogram masih terbilang tinggi.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan, pembebasan impor dari kuota diharapkan bisa memudahkan Bulog untuk merealisasikan impor jagung sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Bulog juga diharapkan bisa menggunakan kebijakan ini untuk menentukan waktu impor yang tepat, yaitu pada saat harga jagung internasional rendah. Dengan begitu, jagung impor yang masuk benar-benar efektif untuk menjaga kestabilan harga jagung di pasar dan juga mampu memenuhi permintaan para peternak ayam yang lebih dari 50% bahan baku pakannya adalah jagung.

“Langkah yang dilakukan pemerintah ini sangat positif untuk memperkuat efektivitas impor jagung. Sistem kuota seringkali menghambat importir untuk bisa merealisasikan impor sesuai dengan kebutuhan pasar dan tidak jarang importir harus menunggu berbagai rapat koordinasi sehingga momentum untuk mengimpor di saat harga murah terlewat,” jelasnya.

Penghapusan sistem kuota pada impor jagung kali ini sebaiknya juga diikuti dengan langkah-langkah lain. Pemerintah perlu merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 21 tahun 2018 pasal 3 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 dan 2 serta Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 57 tahun 2015 pasal 7 ayat 2 untuk membuka peluang bagi lebih banyak lagi importir jagung, baik yang berasal dari BUMN dan swasta.

Dengan terbukanya peluang mengimpor untuk banyak pihak, diharapkan akan tercipta kompetisi yang adil dan transparan. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, produsen jagung dalam negeri diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan produktivitas jagung supaya bisa bersaing dengan jagung impor.

Penyerapan jagung oleh Bulog akan lebih optimal tanpa diberlakukannya Harga Pokok Penjualan (HPP). HPP justru menghambat kerja Bulog untuk menyerap jagung dari petani. Terhambatnya proses serapan beras tentu membuat target serapan jagung sebanyak 250.000 ton yang sudah dicanangkan dikhawatirkan tidak akan tercapai.

Assyifa Szami Ilman mengatakan, HPP sebesar Rp 3.150 per kilogram akan mempersulit penyerapan karena harga di pasaran sudah lebih tinggi dari HPP. Hal ini akan membuat petani lebih memilih menjual hasil panennya ke tengkulak yang menawarkan harga lebih tinggi dari HPP. Walaupun begitu, petani juga tetap tidak akan untung karena hanya memiliki sedikit pilihan untuk menjual hasil panennya. “Kemungkinan petani memutuskan menjual hasil panennya ke tengkulak pada akhirnya akan mengganggu pasokan dan stabilitas harga jagung di pasaran,” jelas Ilman.

Untuk itu, Ilman menyarankan sebaiknya pemerintah tidak usah fokus untuk mematok harga jual beli. Pemerintah justru sebaiknya perlu meninjau ulang, jika perlu mencabut skema HPP agar target serapan jagung bisa terpenuhi.

Selain itu, Bulog juga sebaiknya menyediakan gudang sesuai standar untuk penyimpanan jagung ke dalam tiga level sebagaimana yang dilakukan untuk beras. Penyediaan gudang terstandar tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas jagung dan juga untuk  menyesuaikan kondisi pusat produksi Jagung yang notabene tersebar dalam skala keekonomian yang juga beragam

Pemerintah juga perlu mendorong kepala daerah bersama dengan koperasi desa atau petani jagung untuk membangun gudang sendiri. Hal ini akan berdampak positif karena sedari awal, hasil pasca panen dapat dijaga kualitasnya untuk menjamin harga yang tidak terlalu rendah.

Dengan memastikan bahwa kualitas jagung dari petani dari awal sudah sangat baik, pemerintah tidak perlu lagi mengatur harga lewat penerapan HPP. Dengan pembangunan gudang di sentra produksi yang dikelola oleh pemda beserta dengan koperasi petani jagung di masing-masing tempat, diharapkan kualitas jagung bisa lebih bermutu dan bernilai jual tinggi. Apabila kondisi tersebut sudah tercapai, peran HPP tidak diperlukan lagi, karena petani bisa mendapatkan margin dari penjualan jagung dengan kualitas yang lebih baik.

Sementara itu, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyoroti persoalan terkait dengan ketersediaan jagung yang sangat esensial dan diperlukan untuk memenuhi pakan ternak di berbagai daerah. Perlu ada program advokasi yang diawali diskusi publik konsolidasi peternak untuk mengevaluasi berbagai kebijakan yang terkait dengan itu.

"Permasalahan ketidaktersediaan jagung telah membuat banyak peternak 'layer' dan broiler menderita akibat mahalnya harga pakan dan menurunnya produksi mereka," kata Direktur Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Yeka Hendra Fatika dalam keterangan tertulis yang diterima, disalin dari Antara. Sementara itu, Presidium Agri Watch Dean Novel menyatakan data terkait jagung di Indonesia yang tidak jelas mengindikasikan perlunya pembenahan sektor pangan.