Jakarta-Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengakui penurunan penanaman modal asing (PMA) tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di negara lain. Untuk itu, dia meminta pemerintah agar lebih agresif lagi dalam menyediakan insentif bagi para investor. Sementara itu, ekonom Indef menilai kondisi kurs rupiah pada tahun ini sulit diprediksi karena berbagai faktor.

NERACA

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan total realisasi investasi sepanjang 2018 sebesar Rp 721,3 triliun, meningkat sebesar 4,1% dibanding 2017. Namun, angka ini hanya mencapai 94,3% dari target investasi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp 765 triliun. "Di tahun fiskal 2018 kita tidak berhasil mencapai target. Jadi 94% dari target realisasi final 2018," ujar Thomas di Jakarta, Rabu (30/1).

Thomas menyampaikan, total realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada periode 2018 mencapai Rp 328,6 triliun, meningkat 25,3% dibandingkan 2017 sebesar Rp 262,3 triliun. Sementara total realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) 2018 adalah Rp 392,7 triliun, atau turun 8,8% dibandingkan realisasi investasi PMA 2017 sebesar Rp 430,5 triliun.

"Realisasi 2018 ini merupakan cerminan dari upaya tahun sebelumnya. Kurangnya eksekusi implementasi kebijakan pada tahun lalu berimbas pada perlambatan investasi di tahun ini, di samping adanya hambatan dari faktor eksternal," ujarnya.

Menurut dia, beberapa negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam merupakan negara yang tergolong super agresif dalam pemberian insentif. Dengan demikian, Indonesia juga harus lebih agresif memberikan insentif seperti kedua negara tersebut.

"Mereka gencar kasih insentif dan melakukan deregulasi. Vietnam sedang merasakan investment boom. Pemerintah Indonesia harus jauh lebih agresif. Apalagi perlu ada pengimbangan untuk kelemahan lain seperti skill defisit tenaga kerja kita, dan kesulitan regulasi, regulasi tumpang tindih dan penyederhanaan," ujarnya.

Selain itu, Thomas mengatakan janji kampanye yang dilontarkan kedua pihak capres-cawapres memberikan optimisme pada investor. Dari perbincangan dengan sejumlah investor, ditemukan bahwa program-program kerja yang disampaikan dari kedua kubu mendapatkan tanggapan positif dari investor.

"Penerbitan program-program kampanye oleh kedua paslon dan wawancara-wawancara dan pernyataan-pernyataan dari kedua tim. Dari diskusi saya dengan investor global secara umum dunia investasi cukup optimis dengan pemilu 2019," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Menurut dia, hal yang menjadi perhatian utama dan mempengaruhi ekpektasi para investor adalah stabilitas dan kontinuitas atau keberlanjutan usaha.

Di sisi lain, target realisasi investasi di Indonesia selama 2018 hanya mencapai 94,3% dari target, menurut Chairman of Advisory Board Mandiri Institute Chatib Basri, kondisi tersebut disebabkan oleh kondisi ekonomi global yang penuh gejolak di tahun lalu. "Tentu, ini efek tightening (pengetatan) kemarin dari global itu pasti berpengaruh," ujarnya secara terpisah di Jakarta, kemarin.

Dia mengungkapkan, di 2018 tidak hanya The Fed yang melakukan pengetatan. Namun European Central Bank (ECB) pun melakukan hal serupa. Sehingga yang terjadi adalah investasi di negara-negara berkembang (emerging market) banyak yang kabur dan kembali ke negara maju. "Ketika The Fed kemudian ECB melakukan tightening, itu modal kembali lagi ke advance country," ujarnya.

Imbasnya, selain berdampak pada iklim investasi, kondisi tersebut juga memukul nilai tukar mata uang di beberapa negara berkembang. Termasuk Indonesia. Sebab banyak aliran modal asing yang keluar (capital outflow).

"Sehingga kan kalau kita bicara BKPM kan mengenai arus modal yang masuk kesini tentu akan terpengaruh dengan itu. Kemudian juga dalam beberapa bulan terakhir harga komoditas mengalami penurunan jadi orang yang mau invest tambah juga akan menunggu itu. Yang kemudian menjelaskan kenapa di PMDN juga mengalami perlambatan," ujar Chatib.

Dia berharap di 2019 The Fed tidak akan kembali mengerek suku bunga acuannya agar investasi kembali pulang ke negara-negara berkembang (emerging market). "Mudah-mudahan di 2019 ini kalau The Fed pause kenaikannya dan modal kembali ke Emerging Market, itu mereka bisa invest lagi," tutupnya.

Nilai Tukar Rupiah

Sementara itu, ekonom senior Indef Alviliani mengatakan, nilai tukar rupiah pada tahun ini memang sulit untuk diprediksi. Sebab, kondisi perekonomian global yang terus bergejolak membuat nominal rupiah cenderung terus bergerak.

"Satu hal terkait dengan Rupiah. Rupiah saat ini sedang cenderung menguat terus ya. Jadi ini juga satu hal yang perlu kita cermati apakah akan terus menguat, kelihatannya belum bisa kita pastikan," ujarnya dalam acara dialog ekonomi perbankan, kemarin.

Seperti diketahui pemerintahan Jokowi-JK mematok asumsi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada APBN 2019 sebesar Rp 15.000 per US$. Angka ini meningkat dari target awal Rancangan APBN-2019 sebesar Rp 14.000 per US$.

Aviliani mengatakan, penguatan rupiah yang terjadi saat ini karena didorong berbagai faktor. Salah satunya melalui aliran modal dana asing yang masuk ke Indonesia cukup deras. Namun, dirinya meragukan, penguatan ini tidak akan berlangsung lama.

"Tapi apakah nanti setelah April ini akan terus menguat? artinya bahwa kita harus mengasumsikan nilai tukar Rupiah ini lebih cenderung punya namanya antara, jadi jangan sampai pada satu angka, tidak bisa juga kita liat Rp 14.000 ini seterusnya. Tapi kita harus bisa membuat range antara Rp 14.000 dan Rp 15.000," jelasnya.

Dia menekankan, untuk menjaga kondisi penguatan rupiah pemerintah bersama Bank Indonesia perlu melakukan beebagai langkah. Caranya dengan mengkonversikan rupiah kepada beberapa mata uang negaea asal tujuan. Artinya tidak hanya berfokus pada satu mata uang yakni USD.

"Kita perlu cermati mungkin yen, yuan, euro di mana transaksi dagang kita termasuk pinjaman kita banyak yen ke Jepang, tapi belum dikonversi ke yen. Ini salah satu cara menyeimbangkan mata uang kita."

Sebelumnya peneliti Indef Bhima Yudhistira memprediksi pertumbuhan ekspor Indonesia pada 2019 hanya akan mencapai sekitar 6%, lebih rendah apabila dibandingkan dari yang dipatok pemerintah sebesar 7%. "Saya prediksi hanya enam persen. Sangat mungkin lebih rendah dari 2018. (Sebelumnya) pemerintah targetkan sekitar tujuh persen," katanya  pekan ini.

Bhima mengatakan, pertimbangan lain yang membuat kinerja ekspor berada di bawah target pemerintah yakni tidak lepas dari gejolak perekonomian dunia. Di mana, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan perang dagang antara China dan AS masih akan berlanjut.

Di samping itu, selain dari dua faktor tersebut, tantangan besar lain dalam menggenjot ekspor Indonesia juga datang dari sikap proteksionisme oleh sejumlah negara. Setelah pada 2018 datang dari India, baru-baru ini justru dihadapkan dengan Filipina.

Menurut dia, saat ini Filipina telah menyampaikan protes terhadap defisit transaksi perdagangan yang semakin lebar dengan Indonesia. Protes ini diperkirakan dapat berdampak pada proteksi terhadap komoditas kelapa sawit Indonesia. bari/mohar/fba