NERACA

Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan kinerja intermediasi perbankan masih mencatatkan perkembangan positif yang terlihat dari pertumbuhan kredit perbankan pada 2018 sebesar 11,75 persen. "Pertumbuhan kredit perbankan mencapai 'double digit' pada Desember 2018 sebesar 11,75 persen 'year on year'," kata Wimboh dalam jumpa pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (29/1).

Wimboh mengatakan pertumbuhan kredit ini didukung oleh peningkatan permintaan dari sektor listrik, gas dan air, transportasi serta pertambangan yang selama 2018 menunjukkan kontribusi kepada kinerja perekonomian secara keseluruhan. "Kebanyakan kredit ini untuk kebutuhan produktif, sebagai modal kerja dan investasi. Kredit konsumsi juga meningkat tapi tidak besar," katanya.

Dalam kesempatan ini, Wimboh menambahkan kinerja lembaga keuangan yang baik ini juga diikuti oleh intermediasi perusahaan pembiayaan yang juga mengalami pertumbuhan sebesar 5,17 persen (year on year) dalam periode 2018. Akselerasi kredit perbankan dan pembiayaan ini ikut didukung oleh risiko kredit yang terjaga dengan rasio kredit perbankan bermasalah (NPL) tercatat 2,37 persen dan rasio kredit perusahaan pembiayaan (NPF) mencapai 2,71 persen.

Sementara itu, rasio kecukupan modal (CAR) perbankan dalam periode yang sama tercatat pada angka 23,5 persen, dengan risk-based capital (RBC) untuk asuransi umum dan jiwa masing-masing tercatat sebesar 332 persen dan 441 persen. "Permodalan lembaga jasa keuangan berada di tingkat memadai untuk mengantisipasi peningkatan risiko sekaligus mendukung ekspansi pembiayaan," ujar Wimboh.

Dalam pasar modal, penghimpunan dana mencapai Rp166 triliun dengan jumlah emiten tercatat sebanyak 62 serta investor nonresiden mencatatkan beli bersih (net buy) di pasar saham dan pasar Surat Berharga Negara masing-masing Rp400 miliar dan Rp42,37 triliun. Untuk kebijakan 2019, OJK telah menyiapkan lima kebijakan dan inisiatif untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UMKM dan masyarakat kecil untuk meningkatkan ekspor. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mendorong inovasi teknologi informasi industri jasa keuangan serta reformasi internal dalam pengaturan dan pengawasan sektor keuangan.

Untuk tahun ini, Gubernur Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan kredit bisa mencapai 13%. Perry menyebutkan proyeksi ini karena perbankan akan ditopang dari terjaganya likuiditas untuk menjalankan bisnis. Pada 2018, Perry menyebut pertumbuhan kredit bank tercatat 12,9%. Untuk menjaga pertumbuhan kredit, BI akan berupaya menjaga kecukupan likuiditas dengan berbagai macam instrumen pendalaman pasar keuangan.

"Kalau dilihat dari rencana bisnis bank (RBB) itu 13%, itu bisa dicapai," kata Perry. Dia menyebutkan selain likuiditas yang akan terus dijaga, perekonomian dan investasi akan semakin baik tahun ini. "Kredit perbankan bisa tumbuh 12-13% tahun ini, karena didukung ekonomi yang membaik dan investasi yang terus tumbuh," katanya. Pertumbuhan ekonomi di tahun ini juga diproyeksi lebih baik dibandingkan pada 2018. Berkurangnya tekanan ekonomi global diharapkan akan meningkatkan permintaan ekspor dan mendorong ekspansi dunia usaha.

Maka itu permintaan kredit diyakini akan menggeliat. "Optimisme tumbuh, itu akan naikkan suplai dan permintaan kredit perbankan," jelasnya. Dia menyebut bank sentral dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga akan terus memantau industri perbankan untuk mengantisipasi tekanan yang muncul, seperti pengetatan likuiditas. Perry mengatakan pihaknya dan OJK akan membuat regulasi yang mendukung industri perbankan untuk meningkatkan fungsi. "BI dan OJK akan koordinatif untuk mencermati suplai dan permintaan kredit, ditambah saat ini optimisme itu sudah tumbuh," ujarnya.