Pemerintah Kaji Motor Boleh Lewat Tol

NERACA

Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan mengkaji usulan jalur motor di jalan tol. "Saya baru mendapatkan informasinya kemarin, ide Pak Bambang Soesatyo, saya akan mempelajari regulasi atau undang-undangnya dan peraturan internasional seperti apa," kata Budi saat ditemui di sela-sela Rapat Kerja Komisi V DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (29/1).

Menurut Budi, adanya jalur sepeda motor di jalan tol dimungkinkan apabila semua aspek memenuhi, terutama aspek keselamatan. "Kalau itu semuanya memungkinkan mengapa tidak ya tapi harus saya pelajari dulu," katanya. Namun, Ia menyebutkan 70 persen kecelakaan di jalan diakibatkan kendaraan bermotor roda dua.

Artinya, lanjut dia, penyediaan jalur motor di jalan tol berisiko tinggi. "Makanya 'kan memang motor ini adalah satu kendaraan yang mengalami kecelakaan paling besar, 70 persen kecelakaan karena motor, oleh karena itu ada risiko juga," katanya. Dihubungi terpisah, Pengamat Transportasi Universitas Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno nilai jalur motor di jalan tol bertentangan dengan pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

"Jalan tol hanya diperuntukkan pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor roda empat atau lebih," katanya. Selain itu, menurut dia, sepeda motor penyumbang angka kecelakaan terbesar, sekitar 80 persen. "Lebih bijak anggota DPR mengusulkan Program Transportasi Umum sebagai Program Strategis Nasional (PSN)," ujarnya.

Pernyataan tersebut menanggapi usulan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo kepada pemerintah untuk menyediakan jalur khusus sepeda motor di jalan tol. Berdasarkan Pasal 38 PP Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol, pada Pasal 1a disebutkan jika jalan tol bisa dilengkapi jalur khusus untuk kendaraan bermotor roda dua dengan catatan, jalur harus terpisah secara fisik dengan jalur kendaraan roda empat atau lebih.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Selasa, mengatakan infrastruktur jalan tol dapat mengakomodasi lalu lintas kendaraan roda dua. Dia menyebutkan kendaraan roda dua telah diperbolehkan melalui jalan tol yaitu di Jalan Tol Mandara, Bali dan jembatan Suramadu yang menghubungkan Jawa Timur dengan Pulau Madura.

Kendati demikian, terkait wacana motor roda dua masuk jalan tol, Basuki tetap mengikuti kebijakan dari Kementerian Perhubungan maupun Korlantas Polri. Basuki mengatakan jalan tol harus memiliki tempat peristirahatan yang memadai untuk pengendara roda dua dan penggunaan kendaraan roda dua tidak untuk jarak yang jauh.

Namun begitu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setyadi tak setuju jika sepeda motor diperbolehkan masuk jalur tol. Menurut Budi, hal itu akan membahayakan pengemudi sepeda motor jika melintasi jalan tol. "Saya kira kalau untuk kepentingan safety saya kira tidak recommended (motor masuk tol)," ujar Budi.

Ia mengakui, dalam regulasi yang ada memang motor diperbolehkan melintas di jalan tol. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 44 Tahun 2009, yang merevisi Pasal 38 PP Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol, pada Pasal 1a disebutkan jika jalan tol bisa dilengkapi jalur khusus untuk kendaraan bermotor roda dua. Dengan catatan, jalur harus terpisah secara fisik dengan jalur kendaraan roda empat atau lebih. "Memang regulasi boleh, tapi kan kita tahu semua bahwa motor itu kan bukan untuk jarak jauh. Kalau kita jadikan itu untuk jarak jauh kan bahaya, apalagi kalau misalnya jalan tol itu untuk sepeda motor tidak ada barikade atau tidak dipisahkan," kata Budi.

Pengamat transportasi Universitas Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno nilai adanya jalur motor di jalan tol bertentangan dengan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. "Jalan tol hanya diperuntukkan pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor roda empat atau lebih," kata Djoko dalam pesan singkatnya. Selain itu, menurut dia, sepeda motor penyumbang angka kecelakaan terbesar yaitu sekitar 80 persen. "Lebih bijak Anggota DPR mengusulkan Program Transportasi Umum sebagai Program Strategis Nasional (PSN)," ujarnya. bari

BERITA TERKAIT

Astra Miliki 44,5% Saham Tol Surabaya Mojokerto

NERACA Jakarta – PT Astra Internasional Tbk (ASII) terus memperlebar bisnis di jalan tol. Teranyar, perseroan melalui anak usahanya PT…

Otomotif - Kembangkan Kendaraan Listrik, Pemerintah Matangkan Regulasi

NERACA Jakarta – Pemerintah serius mematangkan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai program percepatan pengembangan kendaraan listrik. Guna mengakselerasinya, pemerintah menyiapkan…

Defisit Neraca Dagang - Pemerintah Dinilai Perlu Hati-Hati Sikapi Pengendalian Impor

NERACA Jakarta – Defisit neraca dagang Indonesia pada April 2019 merupakan yang tertinggi sejak April 2013, dimana angka defisit mencapai…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Waspadai Makanan Berformalin dalam Takjil

NERACA Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengawasan pangan secara intensif jelang Hari Raya Idul Fitri atau…

AKIBAT BEBAN PENGELUARAN MASYARAKAT SEMAKIN BERAT - Pengamat: Tarif Baru Ojol Merugikan Konsumen

Jakarta-Pengamat transportasi mengungkapkan, perubahan tarif ojek online (Ojol) yang diberlakukan oleh Kementerian Perhubungan pada awal Mei 2019 ternyata berdampak merugikan…

Terbit, Peraturan Pemerintah Pemberhentian PNS

NERACA Jakarta-Pemerintah menerbitkan mekanisme baru tentang penilaian kinerja PNS. Mekanisme tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 30 Tahun 2019…