Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, volume penambahan jumlah utang Indonesia sejauh ini masih logis dibanding skala ekonomi nasional. Apalagi, utang ditarik dalam kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih defisit. Menkeu juga menilai pelambatan ekonomi China tidak berdampak bagi ekspor Indonesia.

NERACA

Sudah menjadi rahasia umum jika pemerintah kerap menggunakan opsi utang dalam menambal defisit APBN yang terus terjadi. "Kalau nominal defisit APBN selalu ada, maka nominal (utang) akan bertambah," ujar Sri Mulyani, Selasa (29/1).

Seperti diketahui pada 2018, pemerintah menutup tahun dengan defisit anggaran sebesar 1,72% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Walaupun masih defisit, tapi jumlahnya sebenarnya lebih kecil dari yang ditargetkan dalam APBN 2018 sebesar 2,19%.

Sri Mulyani juga menyebut agar sejumlah pihak tidak hanya fokus menyoroti utang saja tanpa membandingkan dampaknya terhadap indikator lain. Dia meminta pengertian utang dilihat dalam konteks lebih luas. "Apakah utang itu mampu untuk menjaga stabilitas ekonomi indonesia waktu dia menghadapi tekanan harga komoditas jatuh, ekspor negatif waktu tahun 2014-2015 lalu," ujarnya seperti dikutip CNNINdonesia.com.

Belum lagi, pemerintah juga menarik utang untuk membangun proyek infrastruktur beberapa tahun terakhir. Kemudian, dampaknya pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. "Jadi kalau cuma melihat dari utangnya saja, jadi kehilangan konteksnya," ujarnya.

Menurut data BI, total utang pemerintah sampai Desember 2018 sebesar Rp4.418,3 triliun, atau naik 10,5% dari posisi akhir 2017 yang tercatat Rp3.995,25 triliun. Selain itu, pembiayaan utang dalam APBN 2018 tercatat sebesar Rp366,7 triliun atau setara dengan 91,8% dari target Rp399,2 triliun. Angka itu lebih rendah dibandingkan dengan 2017 yang mencapai Rp429,1 triliun.

Terkait pembayaran bunga utang tahun lalu sebesar Rp258,1 triliun, yang jumlahnya membengkak dari asumsi awal yang hanya Rp238,6 triliun. Untuk 2019 ini, pembayaran bunga utang tercatat meningkat menjadi Rp216,6 triliun.

Pada bagian lain, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan sistem keuangan dan kondisi ekonomi tanah air sampai saat ini masih dalam keadaan sehat dan terjaga.  Sri Mulyani yang juga Ketua KSSK mengatakan dari sisi APBN, defisit membaik menjadi hanya 1,72%. Angka itu di bawah target APBN 2018 sebesar 2,19%. "Keseimbangan primer menjadi kekuatan bagi APBN negara," ujarnya. Apalagi keseimbangan primer sepanjang tahun lalu tercatat surplus Rp4,1 triliun. Realisasi ini menjadi yang pertama kalinya terjadi sejak 2011.

Selain itu, Sri Mulyani juga mengapresiasi penerimaan pajak yang meningkat pada 2018 bila dibandingkan dengan 2017 lalu. Penerimaan pajak tahun lalu sebesar Rp1.315,9 triliun. Namun, angka itu tak mencapai target yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2018 yang mencapai Rp1.424 triliun. "Penerimaan negara 102,5%, penerimaan pajak juga meningkat. Kami akan terus menjaga agar kebijakan fiskal tetap berfungsi untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi," tutur dia.

Dari sisi moneter, Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan sejumlah langkah pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Beberapa langkah itu, misalnya menaikkan suku bunga acuan sebanyak tujuh kali, memberlakukan transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan menaikkan pemenuhan GWM rupiah rata-rata dari 2% menjadi 4%. "Kami juga memperkuat kerja sama moneter dengan otoritas berbagai negara seperti Singapura dan Tiongkok," ujarnya.

Sementara, sejumlah kebijakan makroprudensial yang dilakukan BI tahun lalu adalah mempertahankan rasio countercyclical capital buffer (CCB) nol persen dan rasio intermediasi makroprudensial dengan target 80-92%. "BI akan terus optimalkan bauran kebijakan untuk memastikan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," ujarnya.

Dampak Ekonomi China

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) optimis pelambatan ekonomi China tak akan mengganggu kinerja ekspor Indonesia ke negara Tirai Bambu. Menurut mereka, China masih akan membutuhkan komoditas dari Indonesia sehingga permintaan ekspor masih akan tinggi.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah China akan berusaha mempertahankan permintaan domestik atau daya beli masyarakat di negara tersebut agar ekonomi mereka tetap tumbuh. Untuk itu, potensi impor, salah satunya batu bara dari China pasti tetap tinggi. "Ekonomi melambat bukan berarti permintaan domestik mereka (China menurun) karena pemerintah mereka akan menjaga permintaan domestiknya," ujarnya. Sebagai informasi, ekonomi China pada 2018 hanya tumbuh 6,6%, merupakan realisasi yang terendah dalam 28 tahun terakhir.

Mengutip Reuters, pelambatan disebabkan sektor investasi dan tingkat kepercayaan konsumen di China yang melemah akibat perang dagang antara Amerika Serikat (AS). Sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua, pelambatan ekonomi China menjadi perhatian dunia karena bisa mempengaruhi kondisi ekonomi global.

Bagi Indonesia, China menjadi negara tujuan ekspor terbesar. Pada 2018 saja, jumlah ekspor ke China mencapai US$24,39 miliar atau sekitar 13,54% dari total ekspor yang mencapai US$180,06 miliar.

Menkeu mengatakan, China saat ini tengah melakukan penyeimbangan kembali pertumbuhan ekonomi dengan mendorong permintaan dalam negeri. Adapun penyebab perlambatan ekonomi karena tekanan perang dagang dengan AS sejak setahun terakhir.

Menurut dia, China saat ini tengah melakukan penyeimbangan kembali pertumbuhan ekonomi dengan mendorong permintaan dalam negeri. Adapun penyebab perlambatan ekonomi karena tekanan perang dagang dengan AS sejak setahun terakhir.

"Melambat bukan berarti bahwa domestic demand mereka turun, justru mungkin mereka melambat karena ekspor mereka menghadapi AS dan dunia yang lebih menurun dan investasi mereka sudah turun karena banyak akses capacity," ujarnya.

Selain itu, meski ada penurunan permintaan barang dari Indonesia pemerintah akan tetap menjaga agar pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh. Sebagaimana diketahui, ekspor merupakan salah satu penyusun pertumbuhan ekonomi selain investasi dan konsumsi.

"Kedua, kalau ada penurunan dari permintaan dalam hal ini adjustment. kita dari Indonesia, kita harus tetap jaga kinerja pertumbuhan ekonomi kita dengan suasana eksternal yang tidak pasti itu, dengan fokus agar domestic demand kita tetap baik," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan bila melihat realisasi pertumbuhan kredit pada 2018 lalu yang sebesar 11,75%, dia tak khawatir. "Kredit tumbuh ini karena bank sangat sehat dan stabil, jadi mereka bisa ekspansi," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong investor baru untuk menanamkan dananya di Indonesia dan mencari pendanaan melalui pasar modal dan perbankan. "Dari sisi Kementerian Keuangan insentif nya dari fiskal pajak dan bea masuk," ujarnya. bari/mohar/fba