Dua Bulan Tak Gajian, Buruh Sukabumi Minta Tindak Tegas PT SUG

NERACA

Sukabumi – Ribuan buruh pabrik PT Sentosa Utama Garmenindo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi menindak tegas management perusahaan yang beralamat di Kampung Caringin Karet, Desa Nyangkowek, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi.

Pasalnya, perusahaan yang bergerak di bidang garmen itu, sudah dia bulan tidak membayarkan ulah butuh tanpa alasan yang jelas.“Kami sudah sering menyampaikan soal upah. Pihak manajemen tidak menggubris,” ujar seorang buruh perempuan saat melakukan aksi demo, di halaman kantor PT SUG, Senin (28/1).

Sementara Ketua Gerakan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Dadeng Nasarudin dalam orasinya menyampaikan apabila upah buruh tidak dibayarkan, pihaknya akan mendatangi pendopo sukabumi dengan jumlah massa yang lebih besar.

“Upah buruh yang belum dibayarkan itu, bukan Desember dan Januari. Kalau dihitung dari sekarang sudah terlambat 14 hari. Kami meminta pemangku kebijakan memperhatikan tuntutan dan nasib buruh,” tegasnya.

Ia menegaskan, buruh tidak akan meninggalkan kantor PT SUG,  sebelum hak butuh diberikan.“Kami tidak akan mundur. Kami meminta gak kami. Pemerintah harus mendengarkan tuntutan kami,” timpal buruh wanita lainnya.

Di tengah derasnya orasi tuntutan, aksi demonstrasi ini nyaris ricuh, ketika seorang pria berbaju putih melintasi massa. Beruntung aparat dari TNI yang berjaga di lokasi, serta buruh lainnya sigap, sehingga tidak terjadi insiden.

Pantauan di lapangan, pihak perusahaan bersama pihak Dinas Tengah Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), serta unsur anggota DPRD meminta perwakilan buruh untuk melakukan dialog.

Pengamat kebijakan publik, Endang Rohman berpendapat, masih adanya perusahaan yang tidak membayar upah tenaga kerja dengan tepat waktu, membuktikan bahwa pengawasan dari pemerintah, khususnya Dinas Tengah Kerja dan Tra emigrasi, tidak maksimal.

“Ini bukan kasus pertama ada perusahaan telat membayar upah buruh. Harusnya Pemda melalui Disnakertrans, melakukan evaluasi dan pencegahan agar tidak terulang kembali,” saran dia.

Sementara pihak Disnakertrans, belum bisa dihubungi. Demikian halnya Kepala Disnakertrans H. Dadang Budiman, mendadak tidak bisa dihubungi. Padahal mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan ini biasanya selalu mudah dihubungi wartawan. Ron