Gubernur Banten Tolak Penangguhan UMK Satu Perusahaan

NERACA

Serang - Gubernur Banten Wahidin Halim menolak penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2019 terhadap satu perusahaan, yakni PT Auto Cipta Casting di Tangerang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Al Hamidi mengatakan berdasarkan surat keputusan Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.15-Huk/2019 tentang persetujuan dan penolakan penangguhan pelaksanaan upah minimum pada 2019, Gubernur Banten menyetujui penangguhan UMK 2019 terhadap 68 perusahaan dan menolak satu perusahaan."Hasil verifikasi di lapangan, satu perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan," kata dia di Serang, Jumat (25/1).

Ia mengatakan terkait dengan 68 perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK 2019 dinilai memenuhi persyaratan sehingga pengajuannya diterima oleh Pemprov Banten."Pelaksanaan penangguhan UMK 2019 tersebut terhitung sejak bulan Januari 2019," kata Al Hamidi.

Adapun 38 perusahaan yang penangguhan UMK-nya disetujui, yakni satu perusahaan di Kabupaten Serang, 49 perusahaan di wilayah Kabupaten Tangerang, dan 18 perusahaan di Kabupaten Tangerang."Jadi bagi perusahaan yang diterima penangguhan UMK 2019, membayar upah minimum sesuai upah minimum Tahun 2018," ujar Al Hamdi.

Bagi perusahaan yang ditolak usulan penangguhan UMK-nya, termasuk perusahaan yang tidak mengajukan penangguhan, harus membayar UMK sesuai dengan besaran UMK Tahun 2019.

Berdasarkan SK Gubernur Banten tentang besaran UMK 2019, yakni Kota Cilegon Rp3.913.078, Kota Tangerang Rp3.869.717, Kota Tangerang Selatan Rp3.841.368, Kabupaten Tangerang Rp3.841.368, Kabupaten Serang Rp3 827.193, Kota Serang Rp3.366.512, Kabupaten Pandeglang Rp2.542.539, dan Kabupaten Lebak Rp2.498.068. Ant