Komisi II DPR Apresiasi Masalah Pertanahan Tangerang

Komisi II DPR Apresiasi Masalah Pertanahan Tangerang

NERACA

Tangerang - Komisi II DPR RI mengapresiasi masalah pertanahan di Kabupaten Tangerang, Banten, karena telah menerapkan pembuatan sertifikat melalui Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Kami jelaskan kepada sembilan anggota DPR yang berkunjung karena membuat sertifikat tanah tanpa mengalami kendala," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid di Tangerang, Senin (21/1).

Maesyal mengatakan kunjungan kerja Komisi II DPR itu dengan Ketua Mardani Ali Sera (PKS) dan anggota lainnya menanyakan langsung soal sertifikat tanah karena menyangkut salah bidang yang ditangani. Dalam penjelasan tersebut, Maesyal didampingi Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang, Himsar dan pejabat terkait lainnya."Sejak tahun 2017 hingga 2018 telah memohon dan mendaftar lebih dari satu juta penduduk untuk mendapatkan sertifikat," ujar dia.

Namun sertifikat yang sudah diberikan sebanyak 716.000 lembar dan diupayakan rampung tahun 2023. Pembuatan sertifikat melalui PTSL dengan biaya terjangkau dan mudah sehingga warga diuntungkan, dengan catatan semua persyaratan harus lengkap, termasuk ketika dilakukan pengukuran.

Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Tangerang, Himsar mengatakan setiap berkas dari pemilik tanah akan diproses kemudian dilakukan kunjungan ke lokasi."Pengukuran tentunya ada saksi sembari memperlihatkan berkas yang dibawa serta menunjukan batas wilayah," kata dia.

Sedangkan PTSL telah dua kali dilaksanakan yakni tahun 2017 dan 2018, semuanya berjalan tanpa masalah karena warga yang hendak membuat sertifikat mendapatkan penjelasan awal tentang syarat dan ketentuan sesuai aturan.

Petugas, kata dia, juga melakukan sosialisasi program tersebut dengan melibatkan kepala desa sehingga ketika hendak mengurus pembuatan sertifikat tidak ada permasalahan. Program tersebut harus mendapatkan dukungan semua pihak karena wilayah ini relatif luas mencapai 956,61 km persegi, terdiri dari 29 kecamatan (246 desa dan 28 kelurahan) dengan jumlah penduduk mencapai 3,5 juta jiwa. Ant

 

BERITA TERKAIT

Riset Tetra Pak: Perusahaan Makanan dan Minuman Berkomitmen Meminimalkan Penggunaan Plastik

NERACA Jakarta - Tetra Pak belum lama ini melakukan survei kepada perusahaan makanan dan minuman atas komitmen keberlanjutan yang dilakukan…

Pemkot Bogor Fokus Tangani Sampah dari Sumbernya

NERACA Kota Bogor - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, melalui Satgas Naturalisasi Ciliwung mendampingi warga di wilayahnya fokus menangani…

Beras Medium di Kota Sukabumi Alami Penurunan Harga

NERACA Sukabumi - Harga beras medium di sejumlah kios di Pasar Pelita dan Tipar Gede Kota Sukabumi alami penurunan harga…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Riset Tetra Pak: Perusahaan Makanan dan Minuman Berkomitmen Meminimalkan Penggunaan Plastik

NERACA Jakarta - Tetra Pak belum lama ini melakukan survei kepada perusahaan makanan dan minuman atas komitmen keberlanjutan yang dilakukan…

Pemkot Bogor Fokus Tangani Sampah dari Sumbernya

NERACA Kota Bogor - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, melalui Satgas Naturalisasi Ciliwung mendampingi warga di wilayahnya fokus menangani…

Beras Medium di Kota Sukabumi Alami Penurunan Harga

NERACA Sukabumi - Harga beras medium di sejumlah kios di Pasar Pelita dan Tipar Gede Kota Sukabumi alami penurunan harga…