Optimalkan CSR Buat Rakyat

Oleh : Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Pembangunan ekonomi negeri ini tidak hanya bisa mengandalkan pemerintah semata, namun perlu sinergis antara pemerintah rakyat dan juga swasta. Peran sektor swasta dinilai mempunyai andil besar dalam pembangunan infrastruktur. Pasalnya, kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia idealnya 5% dari PDB atau Rp1.924 triliun. Namun kemampuan pemerintah hanya sebesar Rp560 triliun, sehingga sisanya sekitar 60% perlu peran swasta.

Karena itu, pemerintah sangat menganjurkan sektor swasta untuk terlibat dalam pembangunan ekonomi lebih besar lagi. Bahkan sektor swasta dituntut lebih banyak perannya dalam berbagai lini ekonomi agar roda perekonomian terus berjalan. Kini swasta dituntut mampu mengggenjot perekonomian bangsa ini tidak hanya semata untuk mencari keuntungan, tetapi juga tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat lokal atau sekitar lokasi perusahaan beroperasi melalui corporate social responsibility (CSR).

Kehadiran CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

Artinya, menuntut tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar adalah keharusan. Perusahaan dituntut untuk peduli kepada masyarakat dan termasuk bagaimana bisa memberdayakan masyarakat sekitarnya.

Keseimbangan tanggung jawab sosial perusahaan dan mencari keuntungan, diharapkan saling diuntungkan antara masyarakat, lingkungan dan perusahaan. Selama ini, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah juga tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Namun perlu juga dipikul peran sektor swasta.

Tentunya, dengan bantuan sinergis antara pemerintah dan sektor swasta mampu menyelesaikan persoalan klasik sosial, seperti kemiskinan dan penggangguran. Sejatinya, persoalan yang pelik bisa teratasi jika ditanggung renteng bersama dan tidak saling mengandalkan.

Manfaat lain, sinergis tanggung jawab pemerintah dan perusahaan dalam bidan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan adalah memperkecil kesenjangan di masyarakat. Disamping itu, perusahaan akan bisa beroperasi lebih lama, aman dan nyaman.

Bayangkan, jika perusahaan yang beroperasi tidak dituntut akan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar dan lokal, ini akan memicu potensi konflik yang sistemik dengan alasan masyarakat yang dirugikan dan diacuhkan begitu saja. Selanjutnya, persoalan CSR tidak hanya sebatas berapa nilai dana yang digulirkan, akan tetapi keberlanjutan dan pola yang diberikan bukan sekedar upaya menutup mulut masyarakat. Namun bagaimana, dana tanggung jawab sosial perusahaan dioptimalkan untuk memberdayakan masyarakat dari keterbatasan ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan.

BERITA TERKAIT

BTN Salurkan Dana CSR Rp 1,5 Miliar Selama Ramadan

Komitmen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berbagi di bulan Ramadan diwujudkan dengan menggelontorkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau…

Sambut Ramadhan 1439 Hijriah Dengan Menggelar CSR Pendidikan

Sambut Ramadhan 1439 Hijriah Dengan Menggelar CSR Pendidikan NERACA Rawamangun – Dalam rangka kepedulian perusahaan di bulan suci Ramadhan 1439…

Pemkot Bandung Optimalkan Pendapatan Sektor Pajak Reklame

Pemkot Bandung Optimalkan Pendapatan Sektor Pajak Reklame NERACA Bandung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Pemudik Kampungan

  Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca   Meski klaim pemerintah bahwa angka kecelakaan mudik tahun ini menurun cukup…

OTT Lagi

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   Menjelang lebaran lalu KPK kembali melakukan OTT untuk…

THR, Gaji 13 dan APBN - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Masih percaya dengan Menkeu Sri Mulyani yang bolak-balik menyatakan APBN dikelola dengan prudent? Kisah anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan…