Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar masyarakat jangan termakan isu negatif yang mengatakan bahwa utang Indonesia mengkhawatirkan. Pasalnya, utang negara adalah instrumen di dalam APBN yang diatur oleh undang-undang. Sementara itu, prediksi IMF yang memangkas pertumbuhan ekonomi global 2019 akan menekan laju ekspor Indonesia.

NERACA

Karena itu, Kementerian Keuangan selaku pengelola keuangan negara akan sangat berhati-hati dalam mengelola utang. Menkeu meminta publik agar membandingkan kondisi utang Indonesia dengan kondisi ekonomi nasional, jumlah penerimaan negara, dan defisit APBN. "Jadi saya ingin tegaskan bahwa kalau kita mengelola dengan baik insya Allah kita akan jaga terus dengan baik," ujar Sri Mulyani usai menghadiri acara Rakernas Kemenag di Jakarta, Rabu malam (23/1).

Dia juga meminta kepada seluruh pihak agar tidak membuat resah masyarakat dengan mengatakan utang Indonesia mengkhawatirkan. Karena ia tidak setuju dengan pernyataan itu.

"Masyarakat dalam hal ini jangan dibuat resah dengan isu-isu seperti itu. Kalau ada kritik mengatakan kita harus lebih baik, kita harus lebih hati-hati, saya terima dan memang itu yang kita lakukan. Namun kalau ingin memberikan suatu persepsi seolah-olah ini adalah malapetaka, ini suatu kegawatan, Saya rasa itu adalah sikap yang tidak bertanggung jawab," tegas Sri Mulyani.

Menkeu menuturkan, kondisi utang Indonesia saat ini masih dalam keadaan aman. Dijelaskannya, ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5,17%, sampai akhir tahun 2018, inflasi rendah, defisit APBN kecil di bawah 2%, penerimaan negara pertumbuhannya melebihi 15%. “Jadi saya rasa kita menggunakan seluruh instrumen untuk menjaga ekonomi kita secara baik," ujarnya.

Secara terpisah, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan utang pemerintah yang kini mencapai Rp 4.418,3 triliun masih dalam batasan normal. "Kami masih dalam range, yang menurut ukuran dunia itu, istilahnya mungkin lebih pas masih dalam range normal," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pekan ini.

Menurut Darmin, utang pemerintah secara prinsip masih sehat. Alasannya utang ini pemerintah gunakan kegiatan yang produktif, bukan konsumtif. Selain itu, kata dia, pemerintah tidak sembarangan berutang alias telah ada hitung-hitungan sebelumnya. "Gini, kalau pakai utang cuma untuk mau bangun gedung kantor pemerintah, ya mungkin masalah. Kalau itu menghasilkan sesuatu, prinsipnya dia sehat, tidak gunakan utang untuk hal yang sifatnya konsumtif," ujarnya.

Menurut laman kemenkeu.go.id topik “APBN Kita” edisi Januari 2019, terlihat posisi utang pemerintah pusat per akhir Desember 2018 mencapai Rp 4.418,3 triliun. Angka tersebut naik 10,6% dibanding akhir Desember 2017 sebesar Rp 3.995,25 triliun.

Mayoritas utang pemerintah pusat itu berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) dan disusul oleh pinjaman. SBN hingga akhir 2018 mencapai Rp 3.612,69 triliun, lebih tinggi ketimbang akhir 2017 sebesar Rp 3.248,93 triliun.

Utang pemerintah pusat dari SBN berdenominasi rupiah pada tahun 2018 mengambil porsi terbesar yakni Rp 2.601,63 triliun ketimbang denominasi valas sebsar Rp 1.011,05 triliun. Sementara SBN berdenominasi rupiah dan valas di 2017 masing-masing mencapai Rp 2.341,10 triliun dan Rp 907,83 triliun.

Sementara pinjaman pemerintah pusat per akhir 2018 mencapai Rp 805,62 triliun atau melampaui akhir 2017 sebesar Rp 740,54 triliun. Utang pemerintah pusat sepanjang 2018 didominasi oleh pinjaman dari luar negeri sebesar Rp 799,04 triliun, lebih tinggi daripada 2017 sebesar Rp 314,46 triliun.

Adapun pinjaman pemerintah pusat dari dalam negeri pada 2018 mencapai Rp 6,57 triliun. Angka tersebut jauh di bawah posisi tahun 2017 sebesar Rp 3.193,04 triliun. Dengan angka PDB sementara tahun 2018 sebesar Rp 14.735,85 triliun, maka rasio utang terhadap PDB mencapai 29,98%.

Darmin menuturkan utang pemerintah yang naik dari tahun ke tahun hal yang wajar karena produk domestik bruto (PDB) Indonesia juga meningkat. "Nominal naik, PDB kita juga naik," ujarnya.

Ekspor Tertekan

Sementara itu, International Monetery Fund (IMF) kembali memangkas prediksi pertumbuhan ekonomi global di 2019. IMF menurunkan proyeksinya untuk ketiga kalinya, karena dipicu kenaikan suku bunga dan meningkatnya ketegangan perang dagang. Menurut IMF, ekonomi global akan tumbuh 3,5% pada 2019. Prediksi ini turun dari perkiraan awal pada Juli 2018 di kisaran 3,9% dan 3,7% pada Oktober 2018.

Menurut Sri Mulyani, penurunan proyeksi tersebut akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. "Setiap 0,2% turun grossnya itu berarti 0,2 dikalikan berapa triliun US$. Hampir seratus triliun dolar lebih dari total GDP di dunia," ujarnya.

Menkeu mengingatkan, itu nantinya mempengaruhi bagaimana Indonesia harus berjuang keras kalau ingin ekonominya tetap tumbuh, menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan. Dengan kondisi ekonomi dan perdagangan internasional yang sangat lemah, menurut dia, Indonesia harus menyiapkan diri agar mampu menggunakan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga dan membentengi ekonomi domestik kala suasana dunia terguncang.

Menkeu menegaskan APBN sebagai instrumen fiskal kondisinya harus segera diatasi oleh peningkatan ekspor untuk menambal defisit. Dia mengakui dalam kondisi seperti sekarang ini ekspor akan semakin sulit sebab negara-negara tujuan sedang mengalami kelesuan ekonomi.

"Ekspor menjadi lebih sangat sulit karena destinasinya sedang lemah. Ini yang sedang kita hadapi di 2018 dan kontinyu di 2019. Kalau kita lihat APBN kita, daya dorongnya dengan defisit yang ada masih cukup tinggi, kalau lihat ekspor mungkin ini tantangannya lebih berat karena dengan pertumbuhan global yang lebih lemah, maka mungkin pertumbuhan ekspor kita mengalami tekanan," ujarnya.

Namun, sama seperti 2014-2015, dia mengatakan meskipun waktu itu ekspornya mengalami kontraksi, namun masih dapat tumbuh di atas 5%. "Jadi kita akan tetap melihat semua aspek dari pertumbuhan ekonomi dan memaksimalkan instrumen kita untuk bisa mendorong sehingga pertumbuhan bisa tetap optimal," ujarnya.

Dia menjelaskan kondisi ini diperparah oleh perlambatan ekonomi China di mana negara tersebut menjadi salah satu mitra dagang utama Indonesia. "Gross yang totalnya lebih lemah itu kontribusinya sebagian dari RRT (China) sebagai ekonomi terbesar kedua, termasuk di negara Eropa, jadi ini pasti akan pengaruhi kinerja ekspor kita. Impor kita tergantung pada ekpsor impor yang selama ini memang dibutuhkan untuk berproduksi. Kalau kemarin ada beberapa impor barang konsumsi kita sudah menunjukkan penurunan karena PMK untuk bea masuk itu," ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, Indonesia harus jeli melihat semua faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi atau sebaliknya. "Dalam hal ini kalau kita lihat dari sisi konsumsi, dengan terjaganya inflasi, dan berbagai upaya untuk jaga distribusi dan daya beli masyarakat terjaga," ujarnya.

Dia juga menyatakan pertumbuhan ekonomi harus tetap terjaga dengan diiringi inflasi yang rendah serta investasi yang terus tumbuh. "Dengan pertumbuhan kredit dan perbaikan iklim investasi dengan mengurangi peraturan-peraturan dan juga berbagai insentif yang diberikan, kami berharap akan tetap tumbuh mendekati 7%," ujarnya. bari/mohar/fba