Memudahkan masyarakat yang ingin berbagi di era digital, pemerintah melalui Kementerian Sosial merilis aplikasi online SIMPPSDBS untuk mewadahi antusiasme dan kepedulian masyarakat dalam upaya penggalangan dana donasi dan demokrasi filantropi.
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial Pepen Nazaruddin dalam keterangan tertulis di Jakarta, kemarin mengatakan, pihaknya membangun aplikasi berbasis online SIMPPSDBS yang sesuai dengan gaya hidup era millennial. "Melalui aplikasi ini masyarakat dapat berpartisipasi dengan mudah dalam penyelenggaraan penggalangan dana dan dapat mengakses layanan publik dalam hal perizinan,”ujarnya.
Selama ini, kata dia, partisipasi publik dapat dilihat dari dua bentuk pendanaan. Pertama, melalui dunia usaha terkait penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) yang dikelola Kementerian Sosial untuk disalurkan sebagai santunan, penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan KAT, bantuan rehabilitasi sosial, serta penanganan fakir miskin. Kedua, dana juga didapat dari Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) yang dikelola dan disalurkan langsung oleh masyarakat, untuk pemenuhan sarana pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, olahraga, sarana umum, rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta penanganan korban bencana alam.
Melalui "Komunitas Memberi" pula Kementerian Sosial turut aktif dalam mendorong kepedulian masyarakat dengan mendirikan Forum Corporate Social Responsibility sebagai bentuk kemitraan dengan dunia usaha. "Kemensos mendapatkan tiga peran sekaligus sebagai regulator, motivator, dan fasilitator," katanya.
Kementerian Sosial memiliki kewajiban sebagai penyedia regulasi bagi dunia usaha dalam menyelenggarakan tanggung jawab sosial, melakukan sosialiasasi dan mendorong komitmen dunia usaha dalam pembangunan kesejahteraan sosial, serta menyediakan Basis Data Terpadu (BDT) kemiskinan dan menghubungkan dunia usaha dengan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan penerima manfaat sehingga bisa adil, efisien dan efektif.
Pepen menambahkan, bangsa Indonesia ke depan akan menghadapi tantangan dalam hal pembangunan sosial.”Salah satu tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana kita bisa melaksanakan program-program mengentaskan masalah kesejahteraan sosial, yang terkait kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi," paparnya.
Untuk itu, partisipasi publik menurut dia, sangat diperlukan sebagai mitra pemerintah untuk membantu akselerasi pembangunan kesejahteraan sosial. Apalagi keterbatasan dinas sosial di pemda dalam mengemban tugas dan perannnya tentu harus ditopang oleh unsur swasta, seperti Baznas dan Forum CSR, dalam mengatasi persoalan sosial di berbagai daerah. Ya, dengan adanya semangat kebersamaan dan jejaring yang kuat, diharapkan masalah sosial dapat cepat terselesaikan.
Kendati begitu, pemerintah juga harus terus membenahi struktur birokrasinya agar solid dan bisa memberikan reaksi cepat atas masalah soal yang terjadi. Saat ini saja, masih banyak dinas sosial yang masih digabung dengan dinas tenaga kerja atau dinas lainnya di pemda.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan tidak punya otoritas mengeluarkan daftar produk terafiliasi Israel, namun tetap mendorong konsumen Muslim agar aktif…
Membangun kepedulian pada lingkungan sejak dini menjadi komitmen PT Sharp Electronics Indonesia. Kali ini melalui Sharp Greenerator komunitas anak muda…
Momentum Ramadan sebagai bulan yang pernuh berkah tidak hanya menyerukan untuk berbagi kepada sesama, tetapi juga pada lingkungan. Hal inilah…
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan tidak punya otoritas mengeluarkan daftar produk terafiliasi Israel, namun tetap mendorong konsumen Muslim agar aktif…
Membangun kepedulian pada lingkungan sejak dini menjadi komitmen PT Sharp Electronics Indonesia. Kali ini melalui Sharp Greenerator komunitas anak muda…
Momentum Ramadan sebagai bulan yang pernuh berkah tidak hanya menyerukan untuk berbagi kepada sesama, tetapi juga pada lingkungan. Hal inilah…