NERACA

Jakarta – Kepengurusan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) resmi berpindah dari Hilmi Panigoro ke Rachmat Gobel.   Sebagai Ketua umum METI periode 2012-2015, Gobel Dharma Nusantara bertekad akan memperjuangkan nasib energy terbarukn

Rachmat mengatakan, energi terbarukan di Indonesia harus diperjuangkan lebih serius lagi karena semakin menipisnya sumber daya fosil di Indonesia.  "Implementasi energi terbarukan agar semakin produktif, efisien, dan secara tidak langsung dapat menumbuhkan pengusaha baru yang ramah lingkungan. Semuanya itu akan bermuara kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, menunjang pembangunan daerah, serta menguatkan ketahanan nasional," ujarnya

Saat ini pemerintah telah mendorong energi terbarukan untuk pemanfaatan listrik. Menurut Dirjen Energi Baru Terbarukan Kardaya Warnika, PLN masih berat atau enggan membeli energi terbarukan karena harganya melebihi produk rata-rata listrik PLN.

Sebelumnya, Direktur Jenderal EBTKE KESDM Kardaya Warnika mengaku  pesimistis dapat tercapainya PP nomor 5 tahun 2006 mengenai pemakaian Energi Baru dan Terbarukan (EBT) hingga mencapai 25 persen di 2025. "Kemarin ketemu menteri Finlandia dan Estonia. Kita sampaikan visi 25/25. Kita 2020 dapat 20 persen itu saja berat. Ternyata kita belum sampai lima persen tahun ini. Selama ini EBT itu tersendat, terseok-seok karena semua orang ngomong begini-begini tapi bicara keberpihakan, tidak ada keberpihakan ke EBT. Kita ngomongin PLTU cepat, tapi kalau udah EBT susah banget. PLTU minta apa saja dikasih, geotermal nanti dulu," ujar Kardaya.

Menurutnya, keberpihakan itu semua disepakati bahwa EBT harus didorong gantikan energi fosil dan logikanya yang didorong itu dikasih insentif dan disubsidi. "Tapi fosil malah semuanya disubsidi. Keberpihakan kita tidak dicerminkan dalam apa yang kita lakukan," tegasnya. **diedie