Pengamat: Harmonisasi Rute Penerbangan Hindari Praktik Kartel 

NERACA

Jakarta - Pengamat penerbangan Arista Indonesia Aviation Center (AIAC) Arista Atmadjati meminta pemerintah untuk membuat harmonisasi rute yang dinilai bisa menyelamatkan industri penerbangan, terutama maskapai-maskapai kecil, dan agar tidak terjadi praktik kartel.

Arista menjelaskan harmonisasi yang dimaksud, yakni dibuat pengaturan rute, sehingga maskapai memiliki pasar utamanya masing-masing dan tidak saling berebut pasar, sehingga maskapai kecil tersingkir."Kalau 'enggak' diatur, kayak Kalstar seharusnya dia memang pasarnya di Kalimantan, tapi harus bertarung dengan maskapai-maskapai besar dan akhirnya bangkrut," kata dia di Jakarta, Selasa (22/1).

Lebih lanjut dia mencontohkan maskapai Trans Nusa yang memang konsentrasinya di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), namun rute dibuka secara bebas akhirnya sulit bersaing."Itu yang saya namakan jangan dibuka semua, kasih ke maskapai-maskapai kecil. Sekarang dari 15 maskapai niaga berjadwal, sekitar tujuh atau delapan sudah mati suri," ujar dia.

Pada akhirnya, Arista menuturkan, penerbangan di Indonesia dikendalikan hanya oleh lima atau enam maskapai, belum lagi maskapai itu termasuk ke dalam grup perusahaan besar yang sangat rentan terjadinya kartel."Nanti pasti ada dugaan kartel, karena dikendalikan lima atau enam maskapai saja," kata dia.

Padahal, menurut dia, belum tentu semua dibilang kartel, termasuk kenaikan tarif tiket pesawat, karena bisnis maskapai juga diawasi, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), BUMN Watch, Ombudsman dan lainnya."Kesannya kalau ada apa-apa sedikit-sedikit kartel, padahal maskapai tidak ada `baunya ke situ, sekarang KPPU kan sudah siap, sudah pasang kuda-kuda," kata dia.

Pernyataan tersebut menanggapi polemik kenaikan harga tiket dan penurunan yang cenderung serentak dan diduga adanya praktik kartel di antara maskapai.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah mempersilahkan KPPU untuk memeriksa dan KPPU pun akan menyelidiki dugaan kartel tersebut, terutama dari sisi komponen biaya operasional maskapai.

"Saya pikir silakan KPPU masuk, KPPU berwenang untuk itu. Jadi, silakan lihat," kata Menhub Budi usai memberikan sambutan kegiatan Training of Trainer "Saya Perempuan Anti Korupsi" di Jakarta, Senin (21/1).

Namun, ia meyakini tidak ada dugaan kartel terkait kenaikan tiket pesawat."Kalau menurut saya tidak," kata dia.

Pernyataan tersebut menyusul polemik soal tarif tiket penerbangan ternyata sempat menimbulkan dugaaan praktik kartel antara sesama perusahaan penerbangan. Aroma dugaan kartel terindikasi dari beberapa hal, mulai dari kebijakan kenaikan dan penurunan tarif pesawat yang dilakukan secara bersama-sama oleh para maskapai.

Indikasi lainnya, struktur industri yang tidak sehat, dimana kalau maskapai berdalih menaikkan harga tiket karena masalah avtur dan beban operasional tinggi seharusnya sudah ditempuh sejak lama, bukan setelah harga minyak dan rupiah tengah stabil.

Kemudian adanya polemik dugaan praktik kartel antara sesama perusahaan penerbangan. Bukan hanya kenaikan, tetapi juga penurunan tiket dilakukan secara bersamaan. Ditambah industri penerbangan di Indonesia dikuasai oleh dua pemain besar, yakni Garuda Indonesia Group (Garuda Indonesia, Citilink Indonesia dan Sriwijaya Air) dan Lion Air Group (Lion Air, Batik Air dan Wings Air). Ant