BLT Disarankan Cukup Rp100.000

NERACA

Jakarta - Rencana kenaikan harga BBM subsidi Rp 1.500 ditentang, pemerintah harusnya cukup menaikkan harga BBM subsidi Rp 1.000 per liter menjadi Rp 5.500 per liter. "Kalau kenaikannya Rp 1.500 itu signifikan pengaruhnya (ke ekonomi). Kalau saya setujunya kenaikan hanya Rp 1.000 saja. Karena kenaikan harga BBM bukan ditujukan untuk menambah bolongnya APBN," kata Pengamat Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu di Jakarta, Senin (12/3)

Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu ini menyatakan BBM memang harus naik namun jangan dibiarkan kenaikannya terlalu tinggi karena pemerintah ingin menutup anggaran yang lain. "Jadi BLT menurut saya cukup 100 ribu karena tidak ada lagi pengguna minyak tanah," ujarya

Dikatakan Anggito, kenaikan harga BBM subsidi ini hanya akan mempengaruhi ekonomi pada satu kuartal saja atau dalam waktu tiga bulan. "Jika BBM naik Rp 1.500 maka inflasi naik 2%, kalau naik Rp 1.000 maka inflasi naik di bawah 2%. Ini hanya akan berpengaruh dalam 1 kuartal atau 3 bulan," tegas Anggito

Soal bantuan langsung tunai (BLT), Anggito juga mengatakan cukup Rp 100 ribu per bulan. Karena penambahan orang miskin tidak akan besar seperti saat kenaikan BBM terakhir yang bakal memukul masyarakat miskin akibat masih banyaknya pengguna minyak tanah. Masalahnya, Indonesia sangat tergantung pada harga minyak internasional karena Indonesia merupakan pengimpor BBM. "Kita mengimpor BBM karena kesalahan zaman dulu, kita mengimpor BBM dan itu yang dinaikkan, karena ada pos pendapatan yang bermasalah," paparnya

Ditempat terpisah, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha membantah pemberian subsidi berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dianggap memanjakan rakyat. "Tidak, bantuan langsung sementara diberikan pada mereka kelompok yang sangat membutuhkan karena terdampak oleh adanya kebijakan baru untuk kenaikan harga BBM bersubsidi nanti," tukasnya

Lebih lanjut Julian mengatakan bahwa bantuan tersebut penting untuk menyelamatkan masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakan tersebut. "Jadi mereka harus diselamatkan dan memang itu tanggung jawab negara untuk menyelamatkan mereka dengan bantuan langsung sementara yang mungkin bisa dilihat dengan beberapa skema. Benar-benar prioritas di bidang pangan atau subsidi di bagian lainnya seperti pendidikan dan lainnya," papar Julian.

Saat ini, sambung Julian, pihak Kementrian tengah mengupayakan agar bantuan dari pemerintah tersebut benar-benar sesuai sasaran. "Jadi lintas kementerian sedang bekerja untuk memastikan bagaimana mereka-mereka yang akan terdampak nantinya benar-benar bisa diselamatkan dan sebab itu dibutuhkan kerja keras untuk memverifikasi sehingga sasaran tidak keliru," tutupnya. **cahyo

Related posts