Menteri PANRB: Kepercayaan Publik Jadi Elemen Penting Penegakan Hukum

NERACA

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menilai pemerintahan yang kuat harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat (publik) agar dapat menjalankan program dan melahirkan inovasi pelayanan publik dengan kualitas yang baik dan berkesinambungan.

"Tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat tersebut akan memunculkan legitimasi yang utuh kepada negara dan pemerintahannya," kata Menteri PANRB, Syafruddin dalam Rapat Kerja dan Penandatangan Perjanjian Kinerja BNPT Tahun 2019, di Jakarta, dikutip dari Antara, kemarin. 

Oleh karena itu, tegas dia, kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harus diarahkan untuk meraih kepercayaan publik (public trust) dalam upaya penanggulangan terorisme sehingga menguatkan opini publik bahwa negara tidak pernah kalah dari terorisme. Kontra terorisme yang dilakukan BNPT merupakan perang untuk merebut opini publik. Penegakan hukum harus mampu membuktikan teroris adalah musuh masyarakat yang harus diadili karena melanggar hukum Indonesia."Simbol negara era demokratisasi berupa penegakan hukum dengan meraih simpati publik," ujar Syafruddin dalam pernyataan resminya.

Hal itu karena jika pelaku teror berhasil menebar ketakutan yang luas, kata dia, maka negara dianggap lemah dan tidak mampu mendapat legitimasi rakyat. Oleh karena itu, kata dia menegaskan, BNPT harus semakin diperkuat melalui kinerjanya guna meraih kepercayaan dari masyarakat, di tengah ancaman terorisme saat ini yang sangat dinamis dan sedang bertranformasi."Landasan keamanan yang mantap akan menjadi landasan yang kuat untuk berjalannya program ekonomi dan pembangunan," ucap Syafruddin.

Untuk mendukung penguatan kinerja BNPT, menurut Syafruddin ada beberapa hal yang harus dilakukan seperti fokus dan membuat prioritas."Lebih fokus pada hasil dan menciptakan kinerja yang berkualitas. Artinya fokus memberikan kemanfaatan bagi publik," tutur Syafruddin.

Terkait pengembangan SDM di BNPT, kata dia, perlu dilakukan akselerasi kinerja atau "shifting" komposisi pelaksana fungsional untuk menjamin secara teknis pendayagunaan SDM dapat segera memenuhi standar kinerja yang dibutuhkan organisasi. Untuk itu, tambahnya, harus dibangun melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Sakip).

"Melalui Sakip, setiap instansi termasuk BNPT didorong mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggran yang digunakan," ujar Syafruddin, berharap.

Dengan demikian, tegas dia, ada kejelasan parameter kinerja yang berdampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, dengan mengimplementasikan Sakip akan mengurangi pemborosan anggaran. Akuntabilitas yang baik akan mendorong tata kelola pemerintahan lebih baik lagi.

Pada acara tersebut Menteri Syafruddin mengapresiasi Kepala BNPT beserta jajarannya atas kinerja yang ditunjukkan selama ini dalam hal pemberantasan terorisme. Bahkan menurut Syafruddin, banyak negara di dunia yang memuji pola-pola yang dilakukan BNPT dalam penegakkan hukum kasus terorisme. Menteri PANRB juga menyetujui rencana pengembangan organisasi BNPT.

Rapat Kerja dan Penandatangan Perjanjian Kinerja BNPT juga dihadiri oleh Menko Polhukam, Wiranto, Wakil Menkeu, Mardiasmo, dan juga Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius.

Suhardi mengatakan acara ini bertujuan untuk melaksanakan program penanggulangan terorisme yang efektif dan efisien, termasuk membangun komitmen setiap unit kerja mencapai target yang telah ditetapkan. Ant