NERACA

Jakarta---Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) untuk membahas terkait dengan insentif bagi sektor transportasi darat sehubungan dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.  "Kami berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Organda," kata Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono di Jakarta, Senin.

Menurut  Bambang, pemerintah masih melakukan kajian terkait dengan jenis insentif apa yang dapat diberikan, seperti bantuan dalam peremajaan angkutan atau pengadaan suku cadang.  Dengan berbagai kajian terkait dengan insentif tersebut, dia berharap pihak angkutan umum tidak menaikkan ongkos biaya angkutan seiring dengan pemberlakuan harga baru BBM bersubsidi.

Selanjutnya, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menyatakan bahwa pemerintah akan membebaskan pajak angkutan umum selama setahun, sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi.  Hal ini agar tarif angkutan tidak ikut naik. Selain itu, bea masuk suku cadang angkutan umum juga akan dibebaskan untuk periode yang sama. "Ada suku cadang dan segala macem bea masuknya dibebaskan, suku cadang kan masih diimpor. PKB dan STNK biayanya dibebaskan 1 tahun saja,” ujarnya.

Bukan hanya itu, kata Armida, pemerintah juga berupaya menurunkan bunga bank agar peremajaan kendaraan makin terealisasi guna mendukung  keselamatan.  “Lalu juga subsidi bunga untuk peremajaan armadanya supaya mendukung keselamatan. Kalau mau ganti unit baru dan dia kredit maka dibebaskan bunganya," ujarnya.

Ditempat terpisah, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengatakan pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 4,2 triliun untuk subsidi angkutan umum dalam RAPBNP 2012. "Intinya ada kompensasi untuk angkutan umum agar tarifnya tidak naik atau seminimal mungkin tarifnya naik," katanya.

Selanjutnya Armida menambahkan pemerintah akan mulai menerapkan program ini segera saat kenaikan harga BBM bersubsidi dilakukan. "Begitu subsidi BBM dinaikkan," jelasnya.

Sebelumnya, Organda menyatakan bahwa BBM bersubsidi tetap perlu diberikan kepada angkutan umum karena kebanyakan penumpangnya adalah rakyat yang tidak mampu. "Subsidi BBM tetap perlu diberikan untuk angkutan umum," kata Ketua DPP Organda, Eka Sari Lorena Soerbakti.

Menurut  Eka Sari, pemberian BBM bersubsidi bagi angkutan umum dinilai perlu karena khusus bagi angkutan umum perkotaan dan jarak pendek-menengah dinilai kerap digunakan oleh orang-orang yang tidak mampu membeli kendaraan pribadi.

Selain itu, Eka Sari, mengemukakan bahwa angkutan umum sebenarnya hanya menggunakan sekitar 3 persen dari keseluruhan BBM bersubsidi yang dipakai. "Angkutan umum bagi rakyat yang umumnya adalah mereka yang tak mampu membeli kendaraan pribadi sehingga apabila angkutan umum hilang dan tak mampu bertahan, maka akan ada tantangan sangat serius," terangnya. **mohar/cahyo