Pemerintah Rehabilitasi 3 Juta Hektar Jaringan Irigasi

 

 

 

NERACA

 

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan jaringan irigasi baru seluas satu juta hektare dan merehabilitasi sekitar tiga juta hektare pada periode 2015-2019 dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. "Pembangunan bendungan akan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya atau disebut irigasi premium," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau Bendung Copong, Garut dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (21/1).

Dia menjelaskan bahwa dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat memberikan manfaat yang nyata dimana air akan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani. Dalam peninjauan tersebut, Menteri Basuki menyaksikan masih banyak sampah yang masuk ke badan sungai dan menumpuk di Bendung Copong. Menteri Basuki mengimbau agar masyarakat terus meningkatkan budaya buang sampah pada tempatnya, tidak ke sungai. Bendung Copong merupakan bagian dari Daerah Irigasi (DI) Leuwigoong yang tengah ditangani oleh Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung - Ditjen Sumber Daya Air dengan luas 5.313 hektar (ha) yang berada di 11 Kecamatan di Kabupaten Garut.

Pengembangan di Leuwigoong dilakukan karena terjadi kerusakan saluran yang mengakibatkan tingginya kehilangan air, pendangkalan pada saluran irigasi, dan kerusakan pada bangunan-bangunan air serta beberapa pintu yang tidak dapat dioperasikan. Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung Happy Mulya mengatakan rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi DI Leuwigoong dilakukan secara bertahap.

Tahun 2010-2014 dilakukan pembangunan Bendung Copong di Kabupaten Garut yang berfungsi untuk menaikkan dan mempertahankan tinggi muka air Sungai Cimanuk sehingga bisa dialirkan ke saluran irigasi hingga musim kemarau. Biaya pembangunannya sebesar Rp136,3 miliar. Dilanjutkan tahun 2013-2018 dengan pembangunan saluran primer sepanjang 15 Km dan rehabilitasi/peningkatan saluran primer sepanjang 3 kilometer. Kemudian pembangunan irigasi sekunder baru sepanjang 30 kilometer dan rehabilitasi/peningkatan 69,5 kilometer.

Selain itu juga dibangun 518 bangunan irigasi baru dan rehabilitasi/peningkatan 176 bangunan. Total biaya pembangunan sebesar Rp495 miliar. "Kami akan melanjutkan pembangunan saluran tersiernya yang ditargetkan selesai dalam 2 tahun (2019-2020). Tahun 2019 sudah dianggarkan dana sebesar Rp13 miliar dari kebutuhan seluruhnya sebesar Rp77 miliar," ujar Happy. Dia menjelaskan bahwa dengan adanya jaringan irigasi yang handal dapat meningkatkan indeks pertanaman petani dari 176 persen sekarang, menjadi 250 persen. Artinya bisa tanam padi 2 kali dan 1 kali palawija.

 

 

BERITA TERKAIT

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia  NERACA Jakarta - Lembaga pemeringkat Moody's kembali mempertahankan peringkat kredit atau Sovereign Credit Rating Republik…

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan NERACA Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Suharso…

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik  NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta perusahaan-perusahaan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia  NERACA Jakarta - Lembaga pemeringkat Moody's kembali mempertahankan peringkat kredit atau Sovereign Credit Rating Republik…

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan NERACA Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Suharso…

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik  NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta perusahaan-perusahaan…