Pemerintah Luncurkan Aplikasi Penggalangan Donasi

NERACA

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Sosial merilis aplikasi online SIMPPSDBS untuk mewadahi antusiasme dan kepedulian masyarakat dalam upaya penggalangan dana donasi dan demokrasi filantropi. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial Pepen Nazaruddin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (21/1), mengatakan pihaknya membangun aplikasi berbasis online SIMPPSDBS yang sesuai dengan gaya hidup era millennial.

"Melalui aplikasi ini masyarakat dapat berpartisipasi dengan mudah dalam penyelenggaraan penggalangan dana dan dapat mengakses layanan publik dalam hal perizinan," katanya. Selama ini, kata dia, partisipasi publik dapat dilihat dari dua bentuk pendanaan. Pertama, melalui dunia usaha terkait penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) yang dikelola Kementerian Sosial untuk disalurkan sebagai santunan, penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan KAT, bantuan rehabilitasi sosial, serta penanganan fakir miskin.

Kedua, dana juga didapat dari Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) yang dikelola dan disalurkan langsung oleh masyarakat, untuk pemenuhan sarana pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, olahraga, sarana umum, rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta penanganan korban bencana alam. Melalui "Komunitas Memberi" pula Kementerian Sosial turut aktif dalam mendorong kepedulian masyarakat dengan mendirikan Forum Corporate Social Responsibility sebagai bentuk kemitraan dengan dunia usaha. "Kemensos mendapatkan tiga peran sekaligus sebagai regulator, motivator, dan fasilitator," katanya.

Kementerian Sosial memiliki kewajiban sebagai penyedia regulasi bagi dunia usaha dalam menyelenggarakan tanggung jawab sosial, melakukan sosialiasasi dan mendorong komitmen dunia usaha dalam pembangunan kesejahteraan sosial, serta menyediakan Basis Data Terpadu (BDT) kemiskinan dan menghubungkan dunia usaha dengan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan penerima manfaat sehingga bisa adil, efisien dan efektif.

Pepen menambahkan, bangsa Indonesia ke depan akan menghadapi tantangan dalam hal pembangunan sosial. "Salah satu tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana kita bisa melaksanakan program-program mengentaskan masalah kesejahteraan sosial, yang terkait kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi," katanya. Untuk itu, partisipasi publik menurut dia, sangat diperlukan sebagai mitra pemerintah untuk membantu akselerasi pembangunan kesejahteraan sosial.

BERITA TERKAIT

Optimalkan Reksa Dana Syariah - Xdana Investa Rilis Aplikasi Xdana Syariah

NERACA Jakarta – Pacu pertumbuhan industri reksadana syariah lebih pesat lagi, berbagai macam inovasi dilakukan manejer investasi untuk menarik masyarakat…

Otomotif - Kembangkan Kendaraan Listrik, Pemerintah Matangkan Regulasi

NERACA Jakarta – Pemerintah serius mematangkan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai program percepatan pengembangan kendaraan listrik. Guna mengakselerasinya, pemerintah menyiapkan…

Defisit Neraca Dagang - Pemerintah Dinilai Perlu Hati-Hati Sikapi Pengendalian Impor

NERACA Jakarta – Defisit neraca dagang Indonesia pada April 2019 merupakan yang tertinggi sejak April 2013, dimana angka defisit mencapai…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Menkeu Pastikan Penguatan Alokasi Anggaran 2020 bagi Program Prioritas

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan penguatan alokasi anggaran dalam RAPBN 2020 akan dimanfaatkan…

Empat BUMN Bersinergi dalam Pemasaran Produk

  NERACA   Jakarta - Sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membawa empat perusahaan bekerja sama dalam penjualan produk. Empat…

Mayoritas Konsumen Ojek Online Mengeluhkan Tarif Tinggi

      NERACA   Jakarta – Pasca ditetapkan tarif baru ojek online (ojol) yang berlaku efektif 1 Mei 2019,…