NERACA

Jakarta--- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta  keputusan kenaikan harag BBM bersubsidi 1 April 29012 benar-benar harus rasional. "Jadi kami lihat dalam rasionalnya kenapa pemerintah akhirnya menyesuaikan untuk menaikkan BBM bersubsidi karena ada faktor yang masuk akal. Adjusment dari asumsi USD90 per barel yang sekarang masuk menjadi USD120 adalah suatu hal yang rasional mestinya," kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Jakarta Senin (13/3)

Menurut Julian, kebijakan menaikan BBM ini untuk sebagian kelompok ini dipandang sebagai kebijakan unpopulis (tidak populer). Bahkan mengurangi subsidi tetapi bisa dilihat sebagai kebijakan yang masuk akal

Terkait maraknya kelompok-kelompok yang menentang kenaikan BBM, Julian mengatakan Presiden mengetahui akan hal itu. Hal itu marak terjadi lantaran kurangnya sosialisasi terkait kenaikan BBM kepada masyarakat luas. "Presiden mengetahui hal tersebut, ini mungkin karena dalam pandangan kami, sosialisasi terhadap apa yang seharusnya diterima atau dipahami masyarakat luas terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi belum diterima secara luas oleh masyarakat," katanya.

Oleh sebab itu, sambung Julian, perlunya sosialisasi kepada masyarakat. Saat ini pihaknya sedang melakukan sosialisasi yang lebih intens dan menyeluruh ke segenap kelompok masyarakat, sehingga mereka benar-benar melihat dan bisa memahami alasan mengapa pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM.

Ditempat terpisah, Presiden Komite Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, kenaikan BBM tidak seimbang dengan kenaikan upah buruh pekerja se Indonesia yang rata-rata sebesar 10%. “rencananya pemerintah akan menaikkan BBM sebesar 33,3% atau sebesar Rp 1.500 artinya tidak seimbang dengan kenaikan upah buruh yang hanya naik 10%,” ungkap Iqbal

Menurut Iqbal, kenaikan BBM akan menyumbang inflasi sekitar dua digit. Jika upah buruh naik 10%, dengan naiknya BBM maka akan terpangkas upah buruhnya menjadi 2%. Artinya usaha buruh yang berdemonstrasi di jalan tol terasa sia-sia karena kenaikan BBM,” imbuhnya.

Ia menjelaskan kebijakan menaikkan harga BBM tidak realisitis ditengah kesulitan hidup yang dihadapi oleh rahyat Indonesia. “Kebijakan tersebut akan membawa dampak efek domino terhadap kenaikan harga-harga barang yang semakin menambah kesulitan bagi ekonomi rakyat Indonesia terutama buruh,” ujarnya.

Terkait dengan hal itu, tambah Iqbal, maka 3 konfederasi buruh akan melakukan penolakan dengan cara berdemonstrasi besar-besaran. “Setidaknya sekitar 3 juta buruh akan turun kejalan menantang dan menolak rencana pemerintah,” lanjutnya.

Dia menegaskan jika upaya buruh tidak mendapatkan respon dari pemerintah maka setidaknya sekitar 3 juta buruh akan melakukan pemogokan kerja secara nasional. “ini upaya kita untuk menolak kenaikan BBM. Kita akan melakukan perlawanan masif dengan cara melakukan pemogokan umum terhadap sarana publik,” tuturnya. **bari