Rights Issue Kimia Farma Masuk Agenda Pemerintah

Rencana PT Kimia Farma Tbk (KAEF) menerbitkan saham baru (rights issue) maksimum 20% saham baru, kini tengah masuk dalam agenda pemerintah dan aksi korporasi itupun sudah mendapatkan persertujuan dari pemerintah.

Corporate Secretary KAEF, Adhi Nugroho mengatakan, rencana rights issue telah disetujui dengan terbitnya keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) No.KEP-06/M.EKON/01/2012."Rights Issue disetujui maksimum 20% dengan terlebih dahulu pengalihan saham negara pada PT Indofarma Tbk (INAF) kepada PT Kimia Farma Tbk (KAEF)," katanya di Jakarta, Senin (12/3).

Selain itu, lanjutnya, telah terbit pula surat Menteri Negara BUMN RI No.S-73/MBU/2012 tanggal 21 Februari 2012 perihal permohonan jadwal pembahasan atas program tahunan privatisasi 2012 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI yang menyebutkan pada butir c, bahwa Kimia Farma akan melakukan rights issue maksimum 20%.

Dia menuturkan, aksi korporasi ini dapat dilaksanakan setelah terbutnya peraturan pemerintah. Namun tentunya terlebih dahulu perseroan juga mengajukan proposal ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) untuk mendapatkan persetujuan.

Saat ini, kepemilikan pemerintah atas saham KAEF masih sangat besar, yaitu 90%, sementara investor publik hanya memegang 9,7% (sisanya lagi yaitu 0,3% dipegang karyawan perusahaan). Kata Direktur Utama KAEF Sjamsul Arifin, adanya rights issue ini akan membuat saham pemerintah di KAEF menjadi 70%. “Target perolehan dana dari rights issue ini adalah Rp700 miliar, sedangkan total kebutuhan ekspansi Rp1,2 triliun, di mana sisanya akan berasal dari pinjaman perbankan,”jelasnya.

Sebelumnya, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) lebih memilik merger terlebih dahulu dengan PT Indofarma Tbk (INAF) sebelum menerbitkan rights issue dengan melepas sebagian sahah kepada publik (secondary offering). (bani)

Related posts