Atasi Defisit, Perjanjian Dagang Perlu Digalakkan

NERACA

Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menyatakan pembahasan dan perundingan perjanjian perdagangan dengan berbagai negara lain untuk melesatkan ekspor Indonesia perlu digalakkan sebagai upaya mengatasi defisit.

"Sebelumnya kita sudah delapan tahun tidak ada perjanjian perdagangan baru, yang saat ini hanya menghidupkan yang lama-lama," kata Mendag di Washington DC, Amerika Serikat, Selasa waktu setempat atau Rabu (16/1).

Menurut dia, ada berbagai kerugian dengan minimnya langkah Indonesia dalam melakukan perjanjian perdagangan dengan negara lain. Ia mencontohkan Vietnam telah memiliki perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) sehingga sejumlah komoditas dari Vietnam bisa mengungguli komoditas yang sama dari Indonesia.

Hal tersebut bisa terjadi karena dengan adan perjanjian perdagangan bilateral Vietnam-AS, maka sejumlah komoditas yang masuk dari Vietnam ke Negeri Paman Sam itu bisa bertarif lebih murah atau bahkan nol. "Presiden telah mengingatkan untuk segera diselesaikan (perjanjian perdagangan)," ujar Mendag seperti dikutip Antara.

Dia menyadari bahwa untuk membuat perjanjian perdagangan dengan suatu negara atau sebuah kawasan bukanlah hal yang mudah, karena ada tahap internal yang harus dilakukan yaitu sinergi antar kementerian/lembaga hingga bernegosiasi dengan sejumlah mitra pemangku kepentingan. Mendag juga menyatakan ambisinya pada tahun 2019 bakal menyelesaikan sekitar 13 perjanjian perdagangan.

Guru Besar Universitas Brawijaya Candra Fajri Ananda menilai perjanjian maupun misi perdagangan yang dilakukan pemerintah telah membantu pelaksanaan kinerja ekspor maupun impor nasional pada 2018.

Candra menyatakan upaya tersebut mampu meningkatkan nilai ekspor nonmigas serta menahan pelebaran defisit neraca perdagangan yang secara kumulatif Januari-November 2018 tercatat sebesar 7,52 miliar dolar AS.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman menjelaskan, dalam kasus Indonesia, neraca defisit perdagangan didominasi oleh ekspor yang masih didominasi komoditas alam. Komoditas seperti minyak sawit dan batu bara yang masih mendominasi komponen ekspor Indonesia saat ini mengalami penurunan harga pasar.

Penurunan harga pasar berakibat pada rendahnya nilai ekspor dan meningkatnya defisit neraca perdagangan. Selain itu, impor juga tidak mengalami pengurangan yang signifikan. “Yang penting diketahui bersama adalah defisit neraca perdagangan merupakan fenomena yang sebenarnya lumrah terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini karena negara-negara tersebut perlu modal yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan modal ini didapatkan melalui impor dari negara-negara maju dalam bentuk barang modal,” jelas Ilman.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan neraca perdagangan Indonesia pada 2018 mengalami defisit terbesar sejak 1975, yakni mencapai 8,57 miliar dolar AS. "Kalau kita lihat penyebabnya adalah lebih karena defisit migas yakni 12,4 miliar dolar AS. Sementara nonmigasnya kita masih surplus 4,8 miliar dolar AS," kata Kepala BPS Suharyanto.

Jadi, lanjutnya, yang perlu menjadi perhatian utama adalah sektor migas, di mana impor hasil minyak mentah menyebabkan defisit 4,04 miliar dolar. "Sementara untuk gas, kita masih mengalami surplus sebesar 7,58 miliar dolar AS," tukas Suharyanto.

Suharyanto menyampaikan defisit neraca perdagangan tersebut termasuk yang terbesar jika dibandingkan dengan defisit yang pernah terjadi, yakni pada 2014 sebesar 2,20 miliar dolar AS, pada 2013 sebesar 4,08 miliar dolar AS dan pada 1975 sebesar 391 juta dolar AS.

Dia menambahkan selama 2018 perdagangan Indonesia dengan beberapa negara mengalami surplus, di antaranya dengan India surplus sebesar 8,76 miliar dolar AS, Amerika Serikat surplus hingga 8,56 miliar dolar AS dan Belanda surplus 2,6 miliar dolar AS.

Namun, perdagangan dengan sejumlah negara juga mengalami defisit, di antaranya perdagangan antara Indonesia dengan Tiongkok defisit 20,8 miliar dolar AS, Thailand defisit 5,1 miliar dolar AS dan Australia defisit 2,9 miliar dolar AS. munib

BERITA TERKAIT

Pengamat : Perlu Diversifikasi Pangan untuk Kurangi Impor

NERACA Jakarta - Diversifikasi pangan perlu dilakukan untuk mengatasi kenaikan jumlah penduduk dan mengurangi impor sebagai usaha mencapai kedaulatan pangan.…

KONDISI INDUSTRI JASA KEUANGAN - OJK Diminta Reformasi Menyeluruh

Jakarta-Presiden Jokowi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mereformasi industri lembaga keuangan nonbank, baik asuransi hingga dana pensiun (Dapen). "Industri…

TINDAK LANJUT PENEMUAN 56 DESA FIKTIF - Pemerintah Perketat Penyaluran Dana Desa

Jakarta-Kementerian Keuangan akan memperketat penyaluran dana desa untuk tahun ini. Pemerintah juga membuat aturan baru tahapan besaran cairan dana desa…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

MENYUSUL TERJADINYA KASUS PERASURANSIAN - Jokowi Buka Peluang Revisi UU OJK

Jakarta-Presiden Jokowi membuka peluang untuk merevisi Undang-undang (UU) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyusul terbongkarnya skandal PT Asuransi Jiwasraya. "Bisa saja…

Pembobolan Rekening Bank via Nomor Telepon Seluler

  NERACA Jakarta-Kasus pembobolan rekening bank dengan terlebih dahulu mencuri nomor seluler korban menimpa wartawan senior Ilham Bintang. Modusnya, pelaku…

Pengamat : Perlu Diversifikasi Pangan untuk Kurangi Impor

NERACA Jakarta - Diversifikasi pangan perlu dilakukan untuk mengatasi kenaikan jumlah penduduk dan mengurangi impor sebagai usaha mencapai kedaulatan pangan.…