Pengamat dan DPR: Kajian Pertamax Disubsidi Tidak Tepat

TIM KAJIAN BBM BERIKAN TIGA OPSI

Selasa, 08/03/2011

Jakarta - Pengamat perminyakan Dr. Kurtubi dan anggota DPR menilai opsi memberikan subsidi pada Pertamax untuk menjaga tingkat harga Rp 8.000/liter merupakan usulan yang memperumit masalah. Opsi tersebut dipaparkan Ketua Tim Kajian Pembatasan BBM Bersubsidi Dr. Anggito Abimanyu di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, kemarin (7/3).

NERACA

Menurut Kurtubi, persoalan BBM yang disebabkan karena naiknya harga minyak dunia, sebenarnya hanya diperlukan dua langkah sederhana. Pertama, dengan cara meningkatkan produksi minyak dalam negeri agar beban APBN tidak terlalu berat.

“Produksi minyak yang ditetapkan APBN 2011 sebanyak 970 ribu barel per hari. Tapi realisasinya pada Februari ini hanya 905 ribu barel per hari. Kekurangan sebanyak 65 ribu barel per hari, sebenarnya bisa diatasi dengan meningkatkan produksi Blok Cepu,” ujarnya. Blok tersebut sejatinya mampu memproduksi 165 ribu barel per hari sedangkan kapasitas produksi saat ini hanya 20 ribu barel per hari.

Langkah kedua adalah, menaikkan harga BBM bersubsidi secara bertahap, misalnya premium naik Rp 1.000 per liter sehingga menjadi Rp 5.500 per liter. Menurut dia, hal ini merupakan opsi yang lebih rasional apalagi pemerintah bakal mendapat penghematan subsidi mencapai Rp 20 triliun.

Namun, kenaikan BBM bersubsidi tersebut harus dijelaskan langsung oleh pemerintah bahwa minyak dunia sedang naik. “Bukan tim kajian yang menjelaskannya. Dalam penjelasan tersebut juga pemerintah menerangkan kepada masyarakat bahwa dana penghematan dari kenaikan harga BBM bersubsidi untuk membangun infrastuktur seperti jalan, kereta api bawah tanah, monorel dan sebagainya yang lebih konkret,” kata Kurtubi yang juga Direktur Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES).

Senada dengan Kurtubi, anggota Komisi Energi DPR RI Dito Ganindito menilai wacana pemberian subsidi pada pertamax merupakan opsi yang tidak tepat. Dia mengingatkan, semangat subsidi adalah keberpihakan pada masyarakat bawah. ”Jika disubsidi, maka penikmat subsidi adalah kelas atas. Ini tidak pas, apalagi jika pertamax mencapai harga lebih tinggi mengikuti harga minyak dunia,” ujarnya secara terpisah, kemarin.

Dia juga memaparkan, sebaiknya BBM premium memiliki dua jenis harga sesuai jenis kendaraan. Pertama, harga premium untuk sepeda motor dan kendaraan umum naik Rp 500 hingga Rp 1000 per liter. Kedua, kendaraan pribadi dinaikkan Rp 1.500 per liter. ”Semuanya dilakukan bertahap. Ini terutama agar pemilik kendaraan pribadi atau plat hitam tidak kaget karena terkondisi lebih dahulu sebelum harga premium mencapai Rp 6.000,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Kajian Pembatasan BBM Bersubsidi Anggito Abimanyu mengajukan salah satu opsi pada pemerintah. Yaitu, mempertahankan tingkat harga pertamax di Rp 8.000 per liter. Pada dasarnya, opsi ini adalah inti dari kebijakan pembatasan BBM Bersubsidi yang digulirkan pemerintah karena untuk memuluskan perpindahan konsumsi BBM kendaraan pribadi atau plat hitam dari premium ke Pertamax.

“Mereka pindah ke Pertamax, tapi pada harga pertamax berapa yang ditetapkan? Yang paling feasible adalah kalau penetapan harga Pertamax sekitar Rp 8.000 karena itu harga yang kami hasilkan berdasarkan survei kemampuan daya beli masyarakat pengguna pertamax sekarang,” paparnya di Kemenko Perekonomian di Jakarta, Senin.

Dikatakan Anggito, tingginya harga minyak dunia saat ini mengakibatkan Pertamina harus menaikkan harga pertamax. Di sisi konsumen, tingkat harga yang mencapai Rp 7.900 hingga Rp 8.000 terasa berat sehingga memilih menggunakan premium.

Mengingat harga pertamax mengikuti harga minyak dunia maka jika harga pertamax mencapai Rp 9.000 per liter, maka menurut hitungan Anggito akan ada tambahan dana Rp 600 miliar yang dibutuhkan untuk menjaga harga pertamax tetap di level Rp 8.000 per liter.

Pada kesempatan itu, Anggito Abimanyu menyampaikan tiga opsi. Pertama, opsi menaikkan harga premium sebesar Rp 500 per liter. Namun, khusus untuk angkutan umum akan diberikan semacam pengembalian atau cash back. Menurutnya, sistem ini merupakan bentuk penyederhanaan karena tidak mungkin menentukan dua harga dalam satu SPBU, sehingga dipilih cara cash back ini bagi angkutan umum.

Opsi kedua, kendaraan pribadi tetap harus membeli Pertamax yang harganya tidak sepenuhnya dilepas mengikuti harga minyak dunia. Caranya, memberi subsidi sehingga level harga bertahan pada Rp 8.000 per liter. Inilah yang dikritisi pengamat migas Kurtubi dan anggota DPR Dito Ganindito.

Opsi ketiga, adalah melakukan penjatahan konsumsi premium dengan menggunakan sistem kendali yang berlaku untuk semua jenis kendaraaan. Sebelumnya, pemerintah pernah memaparkan wacana dan melakukan ujicoba dengan sistem barcode, stiker, tahun kendaraan dan kartu kendali atau smart card. inung/Ruhy