Infrastruktur Berkualitas Rendah - Oleh ; EdyMulyadi, Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Proyek infrastruktur di Indonesia ternyata berkualitas rendah dan tidak memiliki kesiapan. Bukan itu saja, proyekyang jadi kebanggaan Presiden JokoWidodo itu juga tidak terencana secara matang.

Kritik lumayan pedas ini tentang infrastruktur datang dari Bank Dunia, pekan silam. Jadi, bukan hoax. Ini resmi, karena catatan kritis itu dimuat dalam Dalam laporan bertajukInfrastructure Sector Assessment Programyang dirilis pada Juni 2018.

Masih dari laporan tersebut, Bank Dunia menjelaskan proyek infrastruktur Indonesia tidak diprioritaskan berdasarkan criteria atau seleksi yang jelas. Reputasi proyek di Indonesia berkualitas rendah dan tidak direncanakan dengan baik.

Sebetulnya, tanpa adanya laporan Bank Dunia itu pun, rakyat sudah lama punya pendapat senada. Sebagai konsumen (khususnya pengguna jalan), yang pertama rakyat rasakan adalah tariff tolnya mahal sekali. Kesan mahal kian nyata saat dibandingkan dengan tol yang dibangun era Presiden-presiden sebelumnya. Di kalangan supir truk, bahkan sempat tenar istilah "TolJokowi" untuk merepresentasikan kelewat mahalnya tariff jalan-jalan tol yang diabangun.

Selain itu, di kalangan rakyat diam-diam bersemayam kekhawatiran sekaligus ketakutan. Pasalnya, rakyat tau persis, pembangunan infrastruktur yang jor-joran itu dibiayai dar iutang. Inilah yang menjelaskan mengapa utang yang dibuat rezim Jokowi bertambah Rp1.600 triliun hanya dalam tempo kurang dari empat tahun.

Kendati syahwat menjaring utang sudah gila-gilaan, toh tetap saja Pemerintah babak-belur dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur yang super ambisius. Itulah sebabnya, Pemerintah menugaskan BUMN untuk mengambil alih beban tersebut. Karenanya boleh dikatakan pengerjaannyafulldiserahkan kepada BUMN-BUMN. Akibatnya, puluhan ribu pengusaha konstruksi nasional terkapar. Mereka gulung tikar karena tidak kecipratan pekerjaan.

Kalau pun anak-anak bangsa ini mendapat remah-remah proyek sebagai sub kontraktor, tidak berarti senyum mereka bias terkembang lebar. Pasalnya,termpembayaran dari perusahaan pelat merah selakumain contractorsering telat, hingga berbulan-bulan. Kalau sudah begini, tentu sangat menganggucash flowperusahaan. Ujung-ujungnya sama juga, bangkrut!

Kisah pilu kontraktor nasional ini sama sekali lagi-lagi bukan hoax. Adalah Wakil Ketua Umum III Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Bambang Rahmadi yang membocorkan kepiluan tersebut. Menurut dia, di era Jokowi, jumlah anggota Gapensi terjun beas. Jika sebelumnya berkisar 80.000 ribu, kini susut hanya tinggal sekitar 35.000.

BERITA TERKAIT

Revolusi Mental Menjungkirbalikkan Akal - Oleh : EdyMulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Pekan silam atmosfir media kita, untuk kesekian kalinya, kembali disesaki isu-isu tak bermutu. Ada Walikota Semarang  Hendrar Prihadi yang bikin…

Optimalkan Program CSR - Holcim Libatkan Masyarakat Dalam Rumuskan Program

Sejatinya progam tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) harus berjalan berkesinambungan dan berkelanjutan dalam membangun dan memberdayakan…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Sukuk Mikro di LKMS

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Penerbitan sukuk atau surat berharga syariah diyakini mampu memberikan kemudahan untuk memperoleh dana murah…

Berharap Dana Riset dan Pengembangan Swasta

  Oleh: Nailul Huda Peneliti Indef, Centre of Innovation and Digital Economy Seminggu ini publik dihebohkan oleh salah satu cuitan…

Revolusi Mental Menjungkirbalikkan Akal - Oleh : EdyMulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Pekan silam atmosfir media kita, untuk kesekian kalinya, kembali disesaki isu-isu tak bermutu. Ada Walikota Semarang  Hendrar Prihadi yang bikin…