Infrastruktur Berkualitas Rendah - Oleh ; EdyMulyadi, Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Proyek infrastruktur di Indonesia ternyata berkualitas rendah dan tidak memiliki kesiapan. Bukan itu saja, proyekyang jadi kebanggaan Presiden JokoWidodo itu juga tidak terencana secara matang.

Kritik lumayan pedas ini tentang infrastruktur datang dari Bank Dunia, pekan silam. Jadi, bukan hoax. Ini resmi, karena catatan kritis itu dimuat dalam Dalam laporan bertajukInfrastructure Sector Assessment Programyang dirilis pada Juni 2018.

Masih dari laporan tersebut, Bank Dunia menjelaskan proyek infrastruktur Indonesia tidak diprioritaskan berdasarkan criteria atau seleksi yang jelas. Reputasi proyek di Indonesia berkualitas rendah dan tidak direncanakan dengan baik.

Sebetulnya, tanpa adanya laporan Bank Dunia itu pun, rakyat sudah lama punya pendapat senada. Sebagai konsumen (khususnya pengguna jalan), yang pertama rakyat rasakan adalah tariff tolnya mahal sekali. Kesan mahal kian nyata saat dibandingkan dengan tol yang dibangun era Presiden-presiden sebelumnya. Di kalangan supir truk, bahkan sempat tenar istilah "TolJokowi" untuk merepresentasikan kelewat mahalnya tariff jalan-jalan tol yang diabangun.

Selain itu, di kalangan rakyat diam-diam bersemayam kekhawatiran sekaligus ketakutan. Pasalnya, rakyat tau persis, pembangunan infrastruktur yang jor-joran itu dibiayai dar iutang. Inilah yang menjelaskan mengapa utang yang dibuat rezim Jokowi bertambah Rp1.600 triliun hanya dalam tempo kurang dari empat tahun.

Kendati syahwat menjaring utang sudah gila-gilaan, toh tetap saja Pemerintah babak-belur dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur yang super ambisius. Itulah sebabnya, Pemerintah menugaskan BUMN untuk mengambil alih beban tersebut. Karenanya boleh dikatakan pengerjaannyafulldiserahkan kepada BUMN-BUMN. Akibatnya, puluhan ribu pengusaha konstruksi nasional terkapar. Mereka gulung tikar karena tidak kecipratan pekerjaan.

Kalau pun anak-anak bangsa ini mendapat remah-remah proyek sebagai sub kontraktor, tidak berarti senyum mereka bias terkembang lebar. Pasalnya,termpembayaran dari perusahaan pelat merah selakumain contractorsering telat, hingga berbulan-bulan. Kalau sudah begini, tentu sangat menganggucash flowperusahaan. Ujung-ujungnya sama juga, bangkrut!

Kisah pilu kontraktor nasional ini sama sekali lagi-lagi bukan hoax. Adalah Wakil Ketua Umum III Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Bambang Rahmadi yang membocorkan kepiluan tersebut. Menurut dia, di era Jokowi, jumlah anggota Gapensi terjun beas. Jika sebelumnya berkisar 80.000 ribu, kini susut hanya tinggal sekitar 35.000.

BERITA TERKAIT

BNI Gelar Program "Mari Lipat Gandakan Kebaikan"

BNI Gelar Program "Mari Lipat Gandakan Kebaikan" NERACA Jakarta - "Mari Lipat Gandakan Kebaikan" itulah tema yang diusung oleh PT.…

Mendikbud Berharap Program Nihongo Partners Dilanjutkan

  NERACA   Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Efendy berarap agar program yang diusung oleh The Japan…

Pemanfaatan Kartu AKSes Rendah - KSEI Rilis Generasi Baru Fasilitas Akses

NERACA Jakarta – Semangat untuk memberikan pelayanan dan perlindungan bagi investor pasar modal, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) resmi…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Teknologi dan Industri di Satu Sistem

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri Teknologi dan Industri dalam kesehariannya adalah kosakata netral. Tetapi begitu saling bersenyawa menyatu…

Damai 22 Mei

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Tahapan pesta demokrasi akan mencapai klimaksnya pada 22…

Pembiayaan "Back to Back" Syariah

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Di lembaga keuangan syariah ternyata dijumpai istilah pembiayaan "back to back" yaitu pinjaman yang…