NERACA

Jakarta - Peneliti Insitute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus menegaskan wacana pemerintah melimpahkan kepemimpinan BP Batam ke Walikota Batam atau menjadi ex-officio merupakan langkah mundur. Karena, jika menjadi ex-officio bakal menjadi biang kerok penurunan kinerja industri dan investasi di Batam.

“Batam itu harusnya menjadi Free Trade Zone (FTZ), bukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), apalagi ex-officio. Jika pemerintah kekeh menjadikan Batam sebagai ex-officio dipastikan investasi di Batam tidak lagi menarik. Ini bahaya karena bisa menggerus investasi di Batam,” tegasnya di Jakarta, Senin, (14/01/2019).

Pasalnya, sambung Heri, jika peleburan BP Batam Ke Walikota Batam digulirkan maka kekuatan BP Batam menjadi lemah, karena hanya dikomandoi oleh Walikota. Lantas, kalau hanya wewenang daerah apakah investor bisa percaya, menggelontorkan dananya yang hanya di back up oleh Pemerintah Daerah (Pemda). “Kita realistis saja, power daerah seberapa besar, ada tekanan dari pusat pasti ciut,” sambungnya.

Sementara, lanjut dia lagi, investor butuh kepastian regulasi, peraturan, Iahan, infrastruktur hingga insentif. Apakah Pemda bisa mengakomodir itu semua. Inilah yang menjadi kecemasan kita bersama terutama investor. “Investor itu hanya butuh uang aman, dan menguntungkan kalau dirasa tidak aman, apa lagi tidak menguntungkan pasti kabur,” tambahnya.

Apalagi, saat ini negara lain banyak yang menawarkan kepastian yang lebih dari pada Indonesia. “Lihat saja Singapura, atau bahkan Malaysia, mereka lebih mapan dari segala bidang, baik regulasi, infrastruktur maupun penunjang lainnya. Indonesia masih carut marut kaya sekarang investor pasti lebih memilih negara lain yang sudah jelas,” paparnya.

Padahal, menurut Heri lagi, jika melihat basic, Batam di prioritaskan menjadi FTZ sebagai kawasan enclave yang strategis sebagai industri dan perdagangan yang berdaya saing. Mengingat, Batam memiliki posisi dan peran sebagai Kawasan Strategis Nasional. Ada kurang lebih 60.000 pertahun Vessel melintasi selat Philips yg berada diantara Pualu Batam dan Pulau Singapura. Volume trafiknya tiga kali volume trafik Terusan Panama dan lebih dari dua kali volume trafik Terusan Suez.

Dari sekitar 200 Vessel dan 150 tanker perhari yang lalu lalang ada sekitar 72% Tanker melalui jalur Selat Philips dan sisanya 28% via Selat Makasar dan Selat Lombok.
 Sementara itu, putaran uang di Selat Malaka dan Selat Philips berkisar antara US$84 miliar sd US$250 miliar per tahun. “Dengan potensi yang ada, sangat disayangkan jika BP Batam hanya dikelola oleh Pemda,” tuturnya.

Untuk itu, penting Indonesia mempertahankan Batam menjadi FTZ, melihat dengan segudang potensi yang ada, tinggal menyempurnakan sesuai dengan kebutuhan zaman. Sehingga mampu menarik investor-investor reksasa. “Batam sekarang tinggal dipoles dikit saja, bisa memberikan multiplier ekonomi Indonesia yang sangat signifikan,” ujarnya.

Tengok saja negera tetangga seperti Malaysia yang meluncurkan east-coast economic region pada tahun 2009 sebagai proyek FTZ terbesar di ASEAN. FTZ di Malaysia berkontribusi US$5,5 milyar terhadap GDP nasional dan menciptakan 220.000 lapangan pekerjaan baru. “Jika diberi wewenang penuh dan dikelola lebih profesional. BP Batam bisa menghasilkan lebih dari itu,” tukasnya.