Pembangunan Infrastruktur

 

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Review dan prospek pembangunan infrastruktur di tahun 2019 menarik dicermati, tidak saja terkait pendanaan tapi juga jaminan keamanan pembangunannya. Hal ini tidak bisa terlepas dari tsunami di Selat Sunda kemarin yang merusakan sejumlah infrastruktur. Pemerintah menargetkan 79 proyek strategis nasional akan tuntas di akhir tahun ini dan menjadi evaluasi rencana pembangunan sejumlah infrastruktur berikutnya.

Komitmen terhadap penyelesaian sejumlah proyek strategis nasional tidak bisa terlepas dari target pencapaian bahwa sampai Nopember 2018 sebanyak 36 proyek strategis nasional telah selesai dengan investasi Rp.118,5 triliun. Selain itu, 51 proyek strategis nasional telah beroperasi, termasuk salah satunya adalah program ketenagalistrikan 35.000 megawatt yang telah dioperasikan 2.621 megawatt sedangkan 18.457 megawatt dalam tahapan pembangunan konstruksi, sedangkan sisanya dalam tahap pengadaan dan perencanaan.

Urgensi pembangunan infrastruktur memang diharapkan bisa memacu percepatan dalam pertumbuhan, termasuk juga sebaran pemerataan sehingga implikasi dari pembangunan infrastruktur bersikap jangka panjang. Oleh karena itu fokus pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi menarik dicermati, meski di sisi lain akumulasi tanggungan hutang juga tidak bisa diabaikan.

Artinya, kritik tentang pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi yang tidak harus tergantung dengan hutang harus dicarikan solusi, termasuk misal melibatkan swasta dengan berbagai model kemitraan yang dapat memberikan keuntungan semua pihak. Terkait hal ini, mengacu PP no. 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional terdapat 223 proyek dan 3 program yang masuk kategori proyek strategis nasional dengan kebutuhan investasinya sebesar Rp.4.150 triliun. Jadi, review dan prospeknya di tahun 2019 menarik dicermati.

Penting

Urgensi pembangunan infrastruktur menjadi bagian utama untuk memacu pertumbuhan dan sekaligus hal ini dapat mereduksi ketimpangan. Padahal, komitmen pemerintahan

Jokowi di tahun ketiganya adalah mereduksi ketimpangan, terutama kawasan timur dan barat Indonesia. Oleh karena itu, dengan keterbatasan anggaran maka pelibatan swasta dan pihak asing menjadi komponen untuk bisa merealisasikan pembangunan di semua bidang termasuk juga infrastruktur. Meskipun demikian yang terpenting bahwa realisasi dari pembangunan infrastruktur adalah keselarasan dengan kondisi lokal, termasuk juga aspek penyerapan pekerja lokal. Paling tidak, kekhawatiran ini tidak bisa terlepas dari kasus maraknya pekerja asing dari Cina yang terjadi. Asumsi yang mendasari tentunya tidak bisa terlepas dari komitmen negara investor untuk juga mempekerjakan orang dari negaranya dengan dalih transfer teknologi dan atau alasan yang lainnya. Selain itu aspek  lain yang juga penting adalah jaminan terhadap pembangunan infrastruktur sehingga kasus kekerasan yang terjadi di Papua kemarin harus dicermati secara seksama, begitu juga dari kasus dampak tsunami di Selat Sunda kemarin.

Sinergi antara investasi dan infrastruktur untuk mereduksi ketimpangan pada dasarnya mengacu tentang persoalan pembangunan yang kini cenderung semakin kompleks dan karenanya kerjasama bilateral dan multilateral menjadi strategi yang bagus untuk dapat memetakan berbagai potensi ekonomi bisnis dan isu yang berkembang. Selain itu dalam pelaksanaan berbagai proyek nasional yang strategis, termasuk misalnya infrastruktur, pemerintah juga bisa mengandalkan dan melibatkan pelaku usaha untuk mendukung pembangunan, termasuk melalui pendanaan infrastruktur yang melibatkan sindikasi dari bilateral dan multilateral. Oleh karena itu, berbagai forum seperti Asean dengan 3 mitra strategisnya, termasuk Jepang dan Cina bisa menjadi acuan untuk mendapatkan aspek dukungan dalam pendanaan dan pembangunan secara berkelanjutan.

Fakta keterbatasan anggaran, beban akumulasi hutang serta tuntutan pembangunan yang mendukung pemerataan untuk mereduksi ketimpangan kemudian juga menjadi alasan ketika pemerintah melalui Bappenas berniat untuk merombak proyek yang tertuang di Masterplan Percepatan dan Perluasan  Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI. Pertimbangan yang mendasari karena banyak proyek gagal terlaksana karena terkendala pelaksanaan, terutama pendanaan. Oleh karena itu, kesepakatan yang ditandatangani dengan Jepang diharapkan bisa mencari solusi dari persoalan ini. Meski demikian, harus juga dipahami bahwa realisasi dari kesepakatan tersebut tetap harus mengacu kepada kepentingan terbesar bagi pembangunan di Indonesia, bukan sebaliknya.

Keberlanjutan

Relevan dengan proyek MP3EI bahwa pemerintah saat ini menetapkan ada 119 proyek MP3EI yang akan dibangun dengan nilai Rp.232,82 triliun. Pada periode 2010 - 2013, pemerintahan menetapkan 365 proyek MP3EI dengan koridor ekonomi yang terbesar realisasinya adalah koridor Jawa yaitu 99 proyek senilai Rp.296,34 triliun. Realitas ini semakin menguatkan bahwa Jawa masih menjadi andalan bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Bahkan, pembangunan infrastruktur di Jawa masih menjadi prioritas.

Paling tidak, ini terlihat dari periode 2010-2013 khusus bidang infrastruktur di Jawa mencapai 32 proyek senilai Rp.217,7 triliun. Begitu juga di tahun 2017, rencana proyek pembangunan jalur kereta api, tol dan jembatan masih terbesar. Artinya, infrastruktur memang menjadi prioritas dan tentunya hal ini butuh pendanaan yang juga besar. Oleh karena itu 3 kesepakatan pembangunan dari Jepang yaitu transportasi rel semi cepat Jakarta – Surabaya dan juga pembangunan blok Masela menjadi bagian penting dalam konsteks pembangunan infrastruktur di tahun 2017 lalu dan diharapkan bisa berlanjut.

Urgensi terhadap pembiayaan pembangunan dan tanggung jawab pemerintahan Jokowi - JK, yang jelas, keterlibatan dari swasta dan asing semakin diharapkan untuk bersinergi dalam pembiayaan pembangunan. Paling tidak ini terlihat di agenda IICE atau Indonesia International Infrastructur Conference and Exhibition pada 3-15 Nopember 2013 lalu di Jakarta, pemerintah menawarkan 56 proyek senilai US$ 44,8 miliar. Penjabaran dari 56 proyek ini merupakan bagian program MP3EI.

Rencana 56 proyek itu mulai tahun 2017 demi mendukung program pembangunan. Meski target 56 proyek dimulai tahun 2017, tapi sejumlah proyek dimulai tahun 2014 misal pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung senilai US$ 0,6 miliar, pembangunan pelabuhan Makasar senilai US$ 0,3 miliar dan proyek Jakarta Sewerage System senilai US$ 0,4 miliar. Dari 56 proyek ada 13 proyek yang terkait pembangunan jalan tol di sejumlah daerah. Harapan proyek pembangunan tol yaitu memperlancar arus lalu lintas dan juga perniagaan sehingga memperlancar arus distribusi. Hal ini semakin membuktikan bahwa pendanaan pembangunan ke depan kian berat dan pemerintah harus bersinergi dengan swasta dan asing sehingga menjadi muara untuk mengakomodasi sinergi kepentingan tersebut, termasuk dengan Jepang.

BERITA TERKAIT

Pembangunan Infrastruktur Demi Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Papua

  Oleh : Damier Kobogau, Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya   Pemerintah terus berkomitmen membangun Papua melalui berbagai pembangunan infrastruktur…

Pembangunan Fasilitas Pendukung Salah Satu Kunci Kesuksesan IKN

  Oleh : Rivka Mayangsari, Peneliti di Lembaga Studi dan Informasi Strategis Indonesia   Pembangunan IKN merupakan sebuah keputusan sejarah…

Presiden Terpilih Perlu Bebaskan Ekonomi dari Jebakan Pertumbuhan 5% dengan Energi Nuklir Bersih

    Oleh: Dr. Kurtubi, Ketua Kaukus Nuklir Parlemen 2014 – 2019, Alumnus UI Bencana Alam yang banyak terjadi didunia…

BERITA LAINNYA DI Opini

Pembangunan Infrastruktur Demi Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Papua

  Oleh : Damier Kobogau, Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya   Pemerintah terus berkomitmen membangun Papua melalui berbagai pembangunan infrastruktur…

Pembangunan Fasilitas Pendukung Salah Satu Kunci Kesuksesan IKN

  Oleh : Rivka Mayangsari, Peneliti di Lembaga Studi dan Informasi Strategis Indonesia   Pembangunan IKN merupakan sebuah keputusan sejarah…

Presiden Terpilih Perlu Bebaskan Ekonomi dari Jebakan Pertumbuhan 5% dengan Energi Nuklir Bersih

    Oleh: Dr. Kurtubi, Ketua Kaukus Nuklir Parlemen 2014 – 2019, Alumnus UI Bencana Alam yang banyak terjadi didunia…