Kementerian ESDM-Polri Teken MoU Pengamanan Bidang Energi

Kementerian ESDM-Polri Teken MoU Pengamanan Bidang Energi

NERACA

Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal Pol Tito Karnavian menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang bantuan pengamanan dan penegakan hukum di bidang ESDM. Penandatangan Mou itu berlangsung di Markas Besar Polri Jakarta, Kamis (10/1).

Dalam sambutannya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengapresiasi kinerja ESDM dalam pemilihan kondisi pascabencana alam."Hal yang terjadi seperti di Palu, terjadi penjarahan. Kemudian sulitnya mengembalikan kondisi BBM, listrik, yang mana perlu ada pengamanan untuk hal ini. Alhamdulillah, cepat sekali (Menteri ESDM) turun langsung, meyakinkan listrik jalan duluan. Saya hormat dengan Pak Jonan. Bekerja sama dengan BUMN, Pertamina, dan lainnya," ujar Tito.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Jonan mengungkapkan ada beberapa hal yang menjadi perhatian bersama dalam MoU kali ini."Pertama, pertambangan tanpa izin yang harus di-follow up bersama karena inspektur tambang kami tidak bisa masuk, padahal tambang tak berizin lebih berbahaya karena merusak lingkungan. Kedua, kegiatan reklamasi pascatambang, perlu ada diskusi, monitoring bersama dengan tujuan untuk preventif," ungkap Menteri ESDM.

Selain itu, MoU juga dilakukan dalam hal satgas BBM, pengamanan obyek vital nasional, serta kerja sama pertukaran informasi di bidang migas, listrik, minerba dan EBTKE."Menjadi perhatian kita, kalau harga minyak turun, mungkin penyelundupan BBM akan menurun, tapi kalau naik biasanya naik lagi (penyelundupannya),” ujar dia.

Sementara itu, untuk kerja sama pengamanan obvitnas sudah berjalan baik. Terima kasih kepada Polri, selama ini terkait mitigasi bencana Lombok, juga Sulteng. Mudah-mudahan bisa bekerja sama lebih baik dalam hal lainnya, penanganan tambang liar, korsup, penyalahgunaan, juga pertukaran informasi," kata Jonan.

Nota Kesepahaman ini diharapkan akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan memberikan hasil nyata. Manfaat tersebut di antaranya ada kepastian bantuan pengamanan dalam rangka pelaksanaan tugas sektor ESDM, antara lain pengamanan pembangkit listrik, fasilitas operasi migas, dan pendistribusian lampu surya (LTSHE).

Hal penting lainnya adalah bagaimana MoU ini Polri akan menindaklanjuti laporan Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian ESDM dengan prosedur yang lebih prioritas, misalnya dalam penanganan kasus penambangan tanpa izin.

Selain itu ada koordinasi Polri dengan KESDM dalam penanganan pangaduan pelaksanaan anggaran di lingkungan KESDM, serta dimungkinkan pemanfaatan personel Polri di Kementerian ESDM dalam rangka penugasan khusus.

Ruang lingkup kerja sama meliputi: 1. Pertukaran data dan/atau informasi; 2. Bantuan pengamanan; 3. Penegakan hukum; 4. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan 5. Kegiatan lain yang disepakati.

Sebelumnya SKK Migas dan BPH Migas pada September 2018 telah melaksanakan kerja sama dengan Polri tentang Pengawasan BBM Melalui Pipa.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut merupakan kelanjutan dari kerja sama sebelumnya yang diperpanjang hingga 2023. Tiga poin utama dalam kerja sama ini adalah Polri akan melakukan kegiatan preemptif seperti sosialisasi kepada masyarakat terkait kegiatan hulu dan hilir migas sehingga aktivitas di sektor tersebut mendapat dukungan publik. Pengamanan objek hulu dan hilir yang dianggap penting dijaga secara fisik oleh anggota Polri,

Nota kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani. Ant

BERITA TERKAIT

Netralitas ASN, TNI dan Polri, Wujud Nyata Upaya Pelihara Demokrasi

  Oleh : Tyas Utami, Pemerhati Sosial Media Jelang Pemilu, hampir semua kalangan masyarakat riuh dengan berbagai pilihannya, namun berbeda…

Enduro Student Program Lahirkan Entrepreneur Muda Bidang Perbengkelan

NERACA   Jakarta -  PT Pertamina Lubricants melalui program kemandirian, telah menaruh fokus yang besar terhadap pengembangan sumber daya manusia…

Anggota DPR dan Kementerian PUPR Renovasi 1.500 Rumah di Depok dan Bekasi

      NERACA   Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Intan Fauzi membangun 1.500 unit Rumah Tidak Layak…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK : Program Pencegahan Korupsi Naikkan PAD 200 Persen

KPK : Program Pencegahan Korupsi Naikkan PAD 200 Persen NERACA Padang - Program pencegahan korupsi berpotensi untuk meminimalkan kebocoran Pendapatan…

KPK Sita Dua Ruko Terkait Kasus Suap Proyek SPAM

KPK Sita Dua Ruko Terkait Kasus Suap Proyek SPAM NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua ruko di…

Menkumham : "Sommlat" Perkuat Kerja Sama Masalah Hukum Timbal Balik

Menkumham : "Sommlat" Perkuat Kerja Sama Masalah Hukum Timbal Balik NERACA Yogyakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna…