Literasi Tangkal Hoaks

Literasi atau pengetahuan/kemampuan terkait bahasa dan membaca bisa menjadi daya pertahanan bagi bangsa berkenaan maraknya kabar bohong atau hoaks. Namun tingkat kemampuan/pengetahuan literasi masyarakat Indonesia masih sangat rendah.

NERACA

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengidentifikasi 62 konten hoaks yang tersebar di internet dan media sosial berkaitan dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden serta wakil presiden 2019. Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Kementerian Kominfo menyertakan hasil penelusuran dengan menggunakan mesin AIS oleh Sub Direktorat Pengendalian Konten Internet Direktorat Pengendalian Ditjen Aplikasi Informatika.

Mesin tersebut mengidentifikasi jumlah konten hoaks terbanyak ditemukan pada bulan Desember 2108, yakni sebanyak 18 konten hoaks.

Salah satu hoaks pada Desember 2018 adalah hoaks simulasi orang dengan gangguan kejiwaan dibawa ke TPU. Telah beredar satu postingan dari akun "Moeslim Niaga" yang menyatakan bahwa postingan tersebut adalah simulasi orang gila dibawa ke TPS saat pemilu.

Kementerian Kominfo menjelaskan foto tersebut adalah kejadian di Bali saat orang tersebut membunuh dukun yang sedang mengobati dirinya, kemudian foto tersebut diambil saat dia diamankan oleh petugas.

Hasil penelusuran tersebut juga menunjukkan bahwa pada Agustus 2018 ditemukan sebanyak 11 konten hoaks. Bulan September 2018 terdapat delapan konten. Oktober 2018 terdapat 12 konten dan November 2018 sebanyak 13 konten hoaks.

Sebagai informasi, selama ini Kementerian Kominfo merilis informasi mengenai klarifikasi dan konten yang terindikasi hoaks melalui portal kominfo.go.id dan stophoax.id.

Kementerian Kominfo juga mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan pengecekan dan penyaringan dulu sebelum menyebarkan informasi yang belum dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati menyatakan prihatin terhadap rendahnya tingkat literasi masyarakat di Indonesia. Merujuk data "Programme for International Student Assessment" (PISA), Indonesia berada di peringkat 64 dari 72 negara yang rutin membaca. Sedangkan menurut data "The World Most Literate Nation Study", Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara.

Data ini harus direspons pemerintah dan pihak terkait untuk membuat terobosan "out of the box" guna meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Salah satu yang bisa dilakukan, misalnya, mendorong pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap buku tidak hanya pada buku ajar saja, tetap jenis buku lainnya.

Hal ini mengingat literasi juga menjadi daya pertahanan bagi bangsa ini atas maraknya hoaks. Pada bagian lain dia mengemukakan, rencana pemerintah untuk kembali memasukkan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) perlu segera direalisasikan pada tahun ajaran baru 2019/2020. "Hanya saja, pemerintah harus memodifikasi PMP agar tak menjadi mata pelajaran yang sifatnya komplementer, indoktrinasi dan menjenuhkan bagi anak didik," katanya.

Menurut dia, PMP harus menjadi benteng ideologi bangsa sejak dini bagi anak didik dengan mengemas sesuai dengan usia anak didik yang berkarakter millennial ini.

Penguatan pendidikan karakter anak didik melalui Perpres 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter harus semakin dikuatkan dalam implementasi di lapangan. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah baik pemprov dan pemkab/pemkot harus membuat peta jalan (road map) atas pelaksanaan perpres tersebut.

Tantangan penguatan karakter terhadap anak didik semakin urgen di tengah perkembangan era digital yang semakin massif ini. "Pelaksanaan Perpres 87/2017 tampak belum maksimal di lapangan," katanya.

Terkait tenaga guru, khususnya guru honorer, dia mengemukakan, persoalan tenaga guru honorer diharapkan dapat tuntas dengan penerbitan PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai landasan yuridis untuk menyelesaikan persoalan tenaga pendidik yang belum berstatus PNS.

Harapannya, tahun 2019 tak ada lagi persoalan yang muncul dari guru honorer. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jumlah guru honorer se-Indonesia sebanyak 1,5 juta orang yang terdiri atas guru bukan PNS di sekolah negeri 735 ribu dan guru bukan PNS di sekolah swasta 790 ribu.

Sedangkan mengenai keberadaan dana abadi riset yang mulai dialokasikan pada tahun 2019 sebanyak Rp1 triliun diharapkan dapat menstimulus peningkatan geliat riset di Indonesia. Riset harus diintegrasikan pada semangat (spirit) pengembangan SDM dalam negeri dan kebutuhan dalam negeri seperti penguatan ekonomi kreatif. "Politik anggaran dana riset ini sebagai langkah nyata penguatan SDM Indonesia sebagaimana komitmen Presiden Jokowi," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Penegakan Hukum

Sementara itu, Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman Edi Santoso menegaskan penegakan hukum bagi penyebar berita bohong sangat penting untuk menimbulkan efek jera dan menangkal hoaks. "Selain itu, penegakan regulasi bagi para penyebar hoaks juga penting untuk menertibkan ruang publik dari sampah informasi," kata Edi.

Kendati demikian, kata dia, ada hal yang harus menjadi perhatian, yaitu penegakan hukum jangan sampai memunculkan rasa takut bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Untuk menangkal hoaks, mmenurut Edi, pemerintah juga perlu mendukung gerakan sipil untuk pencerdasan khalayak melalui program-program literasi media. "Khususnya dalam konteks pemilu, perlu sanksi yang tegas bagi pihak yang terbukti ikut menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian, mengingat ancaman hoaks dan ujaran kebencian sangat serius bagi persatuan bangsa," katanya.

Penyebaran berita bohong dikhawatirkan akan terus mewarnai momen kampanye pemilu apabila masyarakat memiliki tingkat literasi media dan budaya baca yang rendah. "Era digital memberi informasi yang berlimpah. Jika tak dibarengi daya literasi, akan membuat hanyut, tak kuasa memilah, mana informasi yang actual? Mana yang fiksional? Mana yang nyata? Mana yang rekaan?" katanya.

Penyebaran berita bohong pada tahun politik menjelang pemilu anggota legislatif dan Pilpres 2019, kata dia, dikhawatirkan akan makin marak. "Dari sisi politik, kampanye yang bertabur hoaks dikhawatirkan mengancam persatuan dan kesatuan. Untuk itu, diperlukan penegakan hukum dan peningkatan program literasi media bagi masyarakat," katanya. (ant)

BERITA TERKAIT

BBM-TNI AD Kerjasama Tangkal Hoaks

Black Berry Messenger (BBM) bekerjasama TNI AD untuk membuat Akun Resmi di BBM sebagai sarana mendistribusikan informasi terkini, teraktual serta…

Waspadai Manuver Gunakan Modus Hoaks

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta masyarakat mewaspadai berlanjut manuver politik yang menggunakan modus kabar bohong atau hoaks karena kemungkinan…

Ciptakan Kemandirian Ekonomi - Citi Gelar Literasi Keuangan Bagi Anak Muda

Memacu pertumbuhan literasi keuangan di kalangan anak muda untuk kemandirian finansial, Citi Indonesia bersama Indonesia Bussiness Link (IBL) menggelar program…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Literasi Tangkal Hoaks

Literasi atau pengetahuan/kemampuan terkait bahasa dan membaca bisa menjadi daya pertahanan bagi bangsa berkenaan maraknya kabar bohong atau hoaks. Namun…

Waspadai Manuver Gunakan Modus Hoaks

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta masyarakat mewaspadai berlanjut manuver politik yang menggunakan modus kabar bohong atau hoaks karena kemungkinan…

Jernih Berpikir Menyongsong Pilpres 2019

Di tengah maraknya penghalalan segala cara untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan, perlulah bagi pihak-pihak yang berkompetisi untuk mengikhtiarkan kejernihan berpikir,…