Presiden Jokowi Terus Memangkas Angka Kemiskinan

NERACA

Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial, akan segera menyalurkan dana Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Keluarga Penerima Modal (KPM) tahun 2019. Pada tahun ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan PKH tak disamaratakan pembagiannya kepada keluarga penerima manfaat (KPM). 

"Bedanya sekarang yang di 2019 penerima PKH dulunya semuanya sama, Rp 1.890.000. Sekarang ada yang paling dapat maksimal bisa dapat Rp 9.600.000," kata Jokowi di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (10/1).

Berdasarkan data, anggaran PKH di tahun 2019 mengalami kenaikkan dibandingkan tahun 2018 yang lalu. Jika di tahun 2018 Pemerintah menganggarkan dana sekitar Rp 19,4 triliun, maka untuk tahun 2019 ini naik menjadi Rp 34,4 triliun. Agar penyaluran tepat sasaran, Kementerian Sosial telah menyusun indeks bantuan sosial untuk penerima bantuan tetap KPH.

Bantuan tetap untuk PKH regular Rp 550.000,-/keluarga/tahun. Sedangkan bantuan tetap PKH akses Rp 1.000.000,-/keluarga/tahun. Bantuan komponen untuk beragam kondisi KPM juga telah disusun Kementerian Sosial.

“Karena ibu hamil, anaknya, ada lansianya, ada bisa dapat Rp 9.600.000. Tadi saya lihat, saya buka ada yang dapat Rp 3,7 juta, Rp 2,7 juta, Rp 2,6 juta," ujar Jokowi.

Ada beberapa komponen tambahan yang membuat besaran dana tersebut berbeda-beda. Tanpa komponen tambahan, KPM menerima bantuan PKH sebesar Rp 1.550.000 per tahun. Perhitungannya adalah dana tetap sebesar Rp 550.000 per tahun dan PKH Akses sebesar Rp 1 juta per tahun.

Berikut ini komponen tambahan PKH: Ibu hamil, anak-anak balita, kaum difabel, dan lanjut usia, akan menerima dana masing-masing Rp 2.400.000,-/jiwa/tahun. Sedangkan yang sudah bersekolah, pelajar SD menerima Rp 900.000,-/jiwa/tahun, SMP Rp 1.500.000,-/jiwa/tahun, SMA Rp 2.000.000,-/jiwa/tahun.

Pemerintah berharap dengan naiknya anggaran PKH tahun 2019, angka kemiskinan di Republik ini dapat ditekan. Mohar/Iwan