NERACA

Jakarta – Peliknya menaikkan harga BBM bersubsidi mestinya menjadikan pemerintah mencarikan solusi yang terbaik, misalnya dalam jangka panjang menawarkan kebijakan  pindah massal dan bertahap dari penggunaan BBM ke non BBM.  "Tetapi EBT belum tersedia secara memadai, maka sebaiknya pindah secara massal ke gas. Dibarengi dengan pembenahan manajemen migas nasional," kata pengamat perminyakan, Kurtubi di Jakarta,

Menurut Direktur Center for Petroleum and Energy Economic Studies ini, pengelolaan industri minyak dan gas Indonesia saat ini sangat buruk. Padahal, Indonesia merupakan salah satu produsen minyak tertua di dunia. "Pengelolaan migas di Indonesia telah menyimpang dari konstitusi. Indonesia masih menganut pola kolonial yang menyebabkan kedaulatan terkikis," tambahnya.

Lebih jauh Kurtubi menyarankan, seharusnya pola yang benar adalah dimana posisi pemerintah berada di atas yang mengawasi. Ini dapat menjamin kedaulatan negara atas sumber daya alam. Kurtubi menambahkan, selama ini untuk meneken perjanjian, pemerintah selalu diwakili BP Migas sebagaimana diamanatkan UU Migas. "UU ini telah menyebabkan negara dirugikan ratusan triliunan karena BP Migas tidak Memenuhi syarat (eligible) untuk melakukan kegiatan bisnis sehingga harus menunjuk pihak lain," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM, Jero Wacik mengungkapkan pada 2025 nanti, penggunaan bahan bakar minyak akan turun dan energi baru terbarukan akan naik pesat. Oleh karena itu KESDM berusaha mendorong percepatan dan perijinan proyek-proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mengamankan energi kita ke depan, salah satunya tenaga surya.  “Saya bersama Menteri BUMN akan meminta Jasamarga memasang panel surya untuk lampu jalan dan akan terus melakukan efisiensi dan penghematan dengan mendorong penggunaan energi baru terbarukan,” ujarnya saat itu.

Selain EBT, lanjut Menteri, Indonesia juga mempunyai banyak sumber gas, namun ekspor juga masih banyak. “Ke depan perlu dilakukan pendekatan untuk meyakinkan investor agar mau memberikan gasnya untuk memenuhi kebutuhan domestik, termasuk gas dari Tangguh,” kata Menteri.

Menurut Menteri, pada tahun –tahun mendatang, BBM akan lebih banyak dikonversi ke gas, baik untuk PLN, industri pupuk, industri baja, dan industri kecil. “Kita mempunyai banyak sumber gas, namun negosiasi harus cermat dan baik sehingga porsi suplai untuk domestik lebih besar,” pungkas Menteri Jero Wacik.

Ditempat terpisah, Direktur Senior Fitch Ratings Mark Brown menegaskan kebijakan pemerintah menaikkan BBM ini bakal positif terhadap peringkat utang luar negeri pemerintah. "Jika diimplementasikan, proposal pemerintah Indonesia ke DPR untuk menaikkan harga BBM subsidi bakal positif terhadap peringkat Indonesia karena kebijakan ini akan menahan dampak negatif kenaikan harga minyak dunia terhadap anggaran pemerintah Indonesia dan fiskal makin fleksibel," tutur Brown.

Brown mengatakan, kebijakan subsidi dalam anggaran pemerintah telah memberatkan anggaran apalagi di tengah peningkatan harga minyak seperti yang terjadi saat ini.  Kenaikan harga BBM sekitar 33% (Rp 1.500 per liter) harus dilakukan karena harga minyak tinggi dan mengantisipasi makin melebarnya defisit anggaran. Meskipun defisit juga tetap naik dari 1,5% menjadi 2,2% setelah harga BBM subsidi dinaikkan.

Naiknya harga BBM ini, ujar Brown, pasti akan membuat inflasi naik dalam jangka pendek. Bank Indonesia pun telah menahan tingkat suku bunga acuan atau BI Rate di level 5,75% karena rencana kenaikan harga BBM ini. Indonesia dinilai Brown telah melihat menguatnya guncangan sektor keuangan di luar negeri yang bakal membuat arus dana di dalam negeri keluar. **mohar/cahyo