NERACA

Jakarta – Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyampaikan berbagai perkembangan upaya diplomasi ekonomi yang merupakan salah satu prioritas kebijakan luar negeri Indonesia pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut Menlu, upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan selama ini salah satunya diarahkan untuk memperkuat kerja sama ekonomi dengan pasar-pasar baru, seperti memperkuat ikatan ekonomi Indonesia dengan negara-negara Afrika yang mulai terjalin lebih dekat.

Pada awal tahun 2018 diselenggarakan Indonesia-Africa Forum (IAF) yang mencapai kesepakatan bisnis senilai lebih dari 586 juta dolar AS dan penjajakan bisnis (business announcement) senilai sekitar 1,3 miliar dolar AS.

Selain itu, kerja sama perdagangan Indonesia dengar pasar-pasar Amerika Selatan dan Tengah mengalami peningkatan lebih dari 100 persen, misalnya dengan Kuba dan Ekuador. Peningkatan serupa juga terjadi antara Indonesia dengan negara-negara Eropa Tengah dan Timur, seperti Malta, Latvia dan Slovakia.

"Pelaksanaan diplomasi ekonomi yang kita lakukan pun melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti BUMN, perbankan dan swasta," ujar Retno dalam Penyampaian Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri tahun 2019 di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri Jakarta, Rabu (9/1).

Selanjutnya, diplomasi ekonomi Indonesia juga diarahkan untuk memperkuat infrastruktur kerja sama ekonomi secara bilateral guna meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar luar negeri melalui perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA), Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dan Perjanjian Perdagangan Istimewa (PTA).

Beberapa perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif yang sudah diselesaikan oleh pemerintah Indonesia, antara lain dengan Australia dan Chile. "Untuk pertama kali, kita juga sedang melakukan PTA dengan negara Afrika, seperti Mozambik dan Tunisia. PTA dengan Maroko dan Srilanka juga sedang dilakukan," ucap Retno.

Penjajakan PTA juga sedang dilakukan dengan beberapa organisasi ekonomi kawasan, seperti Economic Community of West African States (ECOWAS) dan Eurasian Economic Union (EAEU). "Tanpa langkah semacam ini maka daya saing produk Indonesia akan kalah bersaing dengan negara lain," ujar Menlu Retno seperti dikutip Antara.

Menlu lebih lanjut mengatakan bahwa kegiatan diplomasi ekonomi juga dilakukan untuk membantu ekspansi penjualan produk-produk industri strategis Indonesia serta mendorong berbagai investasi dan proyek infrastruktur Indonesia. Beberapa produk industri strategis Indonesia yang berhasil dijual ke pasar luar, antara lain produk gerbong kereta PT INKA ke Bangladesh dan produk pesawat CN-235 ke Senegal.

Upaya diplomasi ekonomi pun ditujukan untuk melindungi kepentingan strategis produk kelapa sawit Indonesia yang terus menjadi target kampanye hitam di beberapa negara, khususnya di kawasan Uni Eropa. Indonesia berkerjasama dengan Malaysia, yang juga negara pengekspor produk sawit, untuk melawan kampanye hitam terhadap produk minyak sawit itu.

Pada kesempatan lain, Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai bahwa ambisi Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan berbagai perjanjian perdagangan bebas yang dirundingkan saat ini hanya sekedar mengejar target kuantitas. Hal ini karena, secara kualitas bagaimana Indonesia, khususnya rakyat, akan diuntungkan dari berbagai kerjasama ekonomi tersebut tidak pernah dilakukan pengukurannya secara presisi.

Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti meminta agar Pemerintah Indonesia tidak perlu terlalu ambisius menyelesaikan beberapa perundingan perjanjian perdagangan bebas dalam tahun ini atau tahun depan. Hal ini karena ada banyak yang harus dipertimbangkan dampak luasnya oleh Indonesia mengingat perjanjian perdagangan bebas tidak hanya bicara soal ekspor dan impor.

“Mindset pemerintah sangat sempit melihat kerjasama perdagangan, yaitu hanya ekspor dan impor. Kalau pemerintah hanya mengejar target meningkatkan nilai ekspor dalam waktu dekat, caranya bukan dengan menandatangani banyak FTA. Tetapi selesaikan lah pekerjaan rumah yang masih menghambat daya saing Indonesia,” tegas Rachmi. munib