NERACA

Jakarta - Indonesia yang memperoleh penghargaan "Best Sovereign Bond-Republic Indonesia $2,5 Billion 10 Year Bond" dan "Borrower of the Year" secara berturut-turut pada Desember 2011 dan Januari 2012, patut jadi perhatian banyak pihak. Pasalnya, penghargaan itu merupakan prestasi Indonesia dalam menerbitkan obligasi negara berdenominasi dolar AS (global bond) di pasar global dengan tenor 10 tahun sebesar US$2,5 miliar dan sukuk berdenominasi dolar AS pasar global berjangka tujuh tahun sebesar US$1 miliar dolar.

Namun dibalik pemberian penghagaan itu bukan tidak mungkin justeru menjadi bumerang untuk Indonesia. Alasannya pada suatu saat investor akan berpikir ulang untuk menanamkan investasinya di Indonesia. “Saya tidak tahu apa kriteria negara kita dinobatkan sebagai pemilik utang terbanyak di Asia, namun sebenarnya penghargaan itu pada akhirnya akan merugikan Indonesia sendiri. Karena nanti para investor bakal berpikir ulang untuk investasi di sini,” ujar ekonom LIPI Dr. Latif Adam kepada Neraca, Minggu (11/3)

Latif mengaku terkejut dengan pemberian penghargaan. Karena tak mengetahui secara jelas apa yang menjadi dasar penilaian itu. “Saya tidak tahu mengenai indikator Indonesia diberikan penghargaan tersebut, kalau di dunia mungkin lebih banyak di Eropa sana,” ujarnya.

Menurut dia, penghargaan ini akan menimbulkan persepsi negatif. “Namun yang perlu dicari tahu adalah sebenarnya penghargaan itu berdasarkan rekapitulasi utang di tahun 2011 saja, atau itu jumlah keseluruhan utang dari seluruh taun sebelum tahun 2011”, ujarnya.

Tak jauh beda dengan Dewan Pakar Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan, yang  menilai predikat yang saat ini diemban oleh Indonesia sebagai borrower of the year oleh Finance Asia merupakan sebuah aib bagi Indonesia. Alasannya, asing memang sangat gencar memberi utang pada Indonsia.

"Untuk di Indonesia, penerbitan obligasi internasional mendapatkan bunga sekitar 11,7%. di kawasan Eropa sendiri suku bunganya hanya 0,3% sedangkan di Amerika suku bunganya hanya 0,1%. jadi wajar saja atas predikat yang diemban oleh Indonesia sebagai borrower of the year,” tegasnya.

Dani menegaskan  Indonesia mengambil tindakan ceroboh  dalam konteks hutang. "Justru kita mensubsidi korporasi-korporasi asing ditengah kondisi bangsa yang sedang curat marut akibat subsidi untuk BBM dipotong sehingga harga BBM melambung naik,” imbuhnya.

Pada 3 Maret lalu, lanjut Dani, Indonesia membayar hutang senilai Rp 322 triliun, hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk membayar cicilan pokok dan bunga. “bila dibandingkan dengan anggaran APBN kita yang mencapai Rp 1.435 triliun, angka Rp 322 triliun itu sudah mencapai 22,4%. sedangkan subsidi BBM mencapai 8,7% dari APBN. Bisa dilihat dari persentasenya, APBN kita hanya untuk membayar hutang bukannya untuk mensejahterakan rakyat,” ujarnya.

Berbeda dengan Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis,  penghargaan ini mungkin saja diberikan dengan kaitannya pengelolaan utang Indonesia yang baik, pasalnya sampai saat ini, Indonesia tidak pernah menunggak utangnya.

Lebih jauh lagi, Harry memaparkan secara aktual bahwa investasi asing bisa masuk ke Indonesia tanpa memperdulikan permasalahan tentang utang di Indonesia. Bahkan banyak investor asing yang menanamkan investasinya di Indonesia dalam waktu jangka panjang. “Sepanjang investasinya di sektor produktif, para investor tidak akan ragu-ragu untuk menanamkan investasinya di Indonesia,” jelasnya

Menurut Harry, peringkat utang Indonesia tidak berpengaruh besar atas penanaman investasi dikarenakan para investor melihat dari segi infrastruktur, para pekerja atau buruh, dan pangsa pasar yang menjanjikan. “ infrastruktur jalannya yang buruk, buruh yang tidak terkendali, dan pasar yang tidak menjanjikan. Hal ini yang membuat investor memperhitungkan tidak akan menanamkan investasinya di Indonesia,” tambahnya.

Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu Rahmat Waluyanto mengatakan, indikasi perhargaan tersebut merupakan nilai positif untuk Indonesia. Pasalnya, penghargaan tersebut di refleksikan bahwa Indonesia termasuk negara yang profesional dalam mengelola obligasi. “Tentu positif buat kita. Itu penghargaankan karena bisa terbitkan obligasi dengan harga bagus, cost efficiency, kita bisa mendatangkan investor dari berbagai negara seperti Amerika, Eropa, Timur Tengah. Eksekusinya juga mulus, hasilnya beri kepuasan investor dan menarik minat pasar pada waktu itu. Keadaan makro kita juga baik, timing juga tepat, jumlahnya baik sehingga kita jadi benchmark untuk produk korporasi dan bonds baru ke depan”, paparnya saat dihubungi kemarin.

Namun Waluyanto mengakui berhati-hati dalam mengelola hasil penjualan obligasi ke depannya. Dia menekankan untuk menggunakan hasil lelang obligasi sepenuhnya pada koridor  APBN seperti yang telah ditetapkan pemerintah untuk membiayai infastruktur.  “Full untuk APBN dana itu nanti. Harus ke sektor yang produktif. Misalnya infrastruktur, jadi nanti aman pas jatuh tempo. Jangan sampai ada kebocoran kan nanti resiko hutang bisa turun, jumlah hutangnya juga ikut mengecil, nah harga obligasi kita dipastikan terus naik jika semua positif. Harus ada kehati-hatian,” tegasnya.

Waluyanto memastikan pihak berwenang dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan bekerjasama dalam mengaudit hasil lelang dan pengelolaannya di masa mendatang. “Ada pemeriksaan pihak berwenang, BPKP dan BPK kerjasama untuk mengantisipasi kebocoran itu,” ujarnya. maya/didi/mohar/bari/cahyo