Lazuardhi Utama Rifky

NERACA

Bogor - Wacana penyatuan zona waktu di Indonesia kembali mencuat. Pada 1987 silam, Bali keluar dari zona WIB dan masuk WITA. Alasannya, semata karena memperhitungkan sektor pariwisata. Ide ini muncul sebagai salah satu program pemerintah melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Alasannya agar pertumbuhan ekonomi nasional merata. Tak hanya itu, pemerintah memilih waktu Indonesia tengah (WITA) sebagai patokan, tak lain demi efisiensi birokrasi dan peningkatan daya saing ekonomi. Menurut Kepala Divisi (Kadiv) Humas dan Promosi KP3EI (Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), Edib Muslim, melalui penyatuan zona waktu maka dapat mengangkat 20% PDB (Produk Domestik Bruto).

Saat ini, terdapat tiga zona ekonomi, yaitu waktu Indonesia barat (WIB), waktu Indonesia tengah (WITA), dan waktu Indonesia timur (WIT). Tiga zona waktu yang kini membagi Indonesia dinilai tidak efektif. Misalnya, soal waktu dagang antara dunia usaha di zona WIT dan WIB.

Berdasarkan perhitungan KP3EI, jika jam transaksi perdagangan umum di Jakarta dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir pukul 17.00 WIB, maka waktu efektif berdagang antara dunia usaha di WIT dan WIB hanya empat jam.

Sementara manfaat penyatuan zona ini bagi sektor perekonomian, antara lain, pelaku usaha di wilayah timur Indonesia bisa masuk ke jam transaksi yang sama untuk melakukan transaksi perdagangan dengan wilayah lain di Indonesia. Pasalnya, wilayah timur Indonesia berbeda dua jam dengan wilayah barat dan satu jam dengan wilayah tengah Indonesia.

Ini sama juga terdapat ruang transaksi yang lebih banyak bagi sekitar 50 juta masyarakat di kawasan tengah dan timur Indonesia untuk bertransaksi dengan masyarakat di wilayah Indonesia barat. Rencananya, penyatuan zona waktu ini terwujud pada 17 Agustus 2012 mendatang.

Bagaimana pengaruhnya terhadap perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)? Edib menjelaskan, penyatuan zona waktu ini dapat meningkatkan transaksi harian BEI karena jumlah dan volume transaksi harian juga terangkat. “Jika ini berjalan maka akan ada peralihan orientasi transaksi yang sebelumnya di bursa Malaysia, Australia, dan Singapura ke BEI. Lalu, usaha perusahaan sekuritas pun tumbuh di wilayah tengah dan timur Indonesia. Sekarang kan, akses mereka (wilayah timur) ke ekonomi (wilayah) barat sangat kecil. Tadinya cuma tiga jam lalu BEI satu jam, setengah jam pagi dan setengah jam sore. Tapi kalau bisa sama-sama (waktunya), ya, sama-sama happy-lah,” ujar dia di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/3), akhir pekan.

Konektivitas

Ketika dihubungi melalui telepon, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) Budi Frensidy mengatakan setuju jika penyatuan zona waktu terlaksana. Pasalnya, Indonesia bisa mengikuti jam pembukaan perdagangan bursa Singapura dan Malaysia. “Mereka (Singapura dan Malaysia) memakai WITA. Kalau kita jadi maka transaksi saham akan lebih aktif dan ramai,” jelas dia kepada Neraca, Minggu (11/3).

Apalagi, kata pengamat pasar modal ini, BEI memundurkan jadwalnya memajukan waktu perdagangannya menjadi setengah jam lebih awal, yang sebelumnya direncanakan tahun lalu. Jika terlaksana, maka jam transaksi pasar modal Indonesia otomatis menjadi satu jam lebih awal atau pukul 08.30 pagi. Namun, penyatuan zona waktu ini bukannya tanpa masalah. Jika mengacu pada perkembangan pasar modal, Budi menitikberatkan pada tiga hal.

Pertama, otoritas pasar modal, BEI dan Bapapem-LK, harus bekerja lebih keras melakukan edukasi dan sosialiasi pasar modal di WITA dan WIT. “Harus diakui juga, nanti WIB tetap mendominasi transaksi perdagangan harian. Ini butuh waktu yang tidak sebentar,” tambahnya.

Kedua, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan listrik harus diperbaiki dan dipenuhi mengingat kebutuhan sektor ini masih mengalami kendala sehingga perlu stimulan yang lebih intensif. “Contohnya saja, jalan tol Trans-Sulawesi dan Kalimantan. Apalagi Papua, jalur transportasi andalan dan mudah hanya melalui udara. Tapi transportasi ini sangat mahal biayanya,” ungkap Budi.

Terakhir, pemerataan akses dan jaringan internet. Menurut dia, mustahil jika ingin di pasar modal tapi tidak memiliki internet. Pemerintah harus berupaya keras mendorong dan membangun secara kontinyu infrastruktur telekomunikasi, seperti program pusat layanan internet kecamatan (PLIK), Palapa Ring project broadband TIK, dan serat optik. “Kesemuanya itu jangan hanya sebatas rencana di atas kertas saja. Tapi harus diimplementasikan. Ditambah lagi, perusahaan sekuritas hanya membuka cabang di beberapa daerah saja seperti Bali, Manado, dan Makassar. Itu karena kesadaran (awareness) pentingnya pasar modal sangat minim. Akibatnya bisa ditebak gairah bertransaksi saham pun kurang,” paparnya.

Sependapat dengan Budi. Chief Economist PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), Ryan Kiryanto, menyambut baik rencana pemerintah untuk menyatukan zona waktu tersebut karena langkah ini bisa menipiskan perbedaan waktu Indonesia secara keseluruhan dengan negara-negara mitra bisnisnya. "Ini (mungkin karena) masalah bisnis karena dengan menyatukan zona ini mungkin tingkat perbedaan diferensiasi waktu Indonesia dengan negara-negara mitra bisnisnya menjadi tidak materil. Artinya jam tidur atau istirahat menjadi dekat," ujar Ryan.

Dengan begitu, jarak waktu antara Singapura dan Indonesia tidak ada lagi atau menjadi sama. Menurut dia, selama ini dengan selisih waktu antara Indonesia dan Singapura ataupun negara lain pasti ada kesempatan yang hilang. Karena masyarakat kedua negara memulai aktivitasnya tidak berbarengan. Apalagi, rencana ini menjadi insentif yang bagus bagi perdagangan pasar uang dan saham."Di Singapura orang sudah kerja, kita baru berangkat ke kantor. Lalu, orang Singapura sudah pulang kantor, kita masih kerja.Itu kan berapa opportunity lost-nya. Saya beri contoh lagi, bank di Jakarta mau pinjam dengan bank koresponden di New York. Itu kan jeda waktu sekarang 20 jam. Mungkin dengan ada penyatuan waktu bisa berkurang dua jam," kata Ryan.

Tidak jelas

Di tempat terpisah, analis pasar modal independen Yanuar Rizky menegaskan ketidaksetujuannya dengan penyatuan zona waktu ini. Managing Director Aspirasi Indonesia Research Institute (AirInti) ini menilai rencana tersebut substansinya tidak jelas karena mengejar sesuatu yang tak pasti.

Selain itu, kata Yanuar, rencana ini lebih terkesan politis daripada kepentingan bangsa dan negara. “Apa yang mau dikejar? Nggak masuk akal. Kalau mau (penyatuan waktu) jangan tanggung-tanggung, ikuti waktu Amerika serikat (AS) dong. Dan juga saya melihatnya ini sama saja menyalahkan keadaan. Kan, pemerintah mengeluhkan ketidakefektifan waktu. Saya katakan lagi, kalau mau berubah jangan setengah-setengah tapi ekstrem,” ketus dia.

Apapun itu, niat pemerintah menyatukan zona waktu ini, selain efisiensi juga mem-bouncing perekonomian kita yang sebentar lagi tertekan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL).

Maksudnya, ketika harga naik maka tensi ekonomi meningkat akibat inflasi. Dengan penyatuan zona waktu ini bisa menekan balik tekanan ekonomi tersebut.*