NERACA

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menilai ketidakcocokan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja mendorong pemerintah harus mengeluarkan investasi ganda dalam mempersiapkan angkatan kerja handal.

"Saat ini banyak lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun lulusan pendidikan tinggi, tapi masih masuk Balai Pelatihan Kerja (BLK). Artinya ada "double investment" dari pemerintah," kata Hanif di Bekasi, disalin dari Antara.

Hal itu dikatakannya saat memberi pembekalan kepada 9.296 angkatan kerja yang menjadi peserta 'Pelatihan Berbasis Kompetensi' di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Cevest Kota Bekasi, Jawa Barat.

Menurut dia, pemerintah saat ini telah mengalokasikan dananya untuk operasional pembentukan karakter serta skil lulusan SMK di seluruh Indonesia, hal yang sama juga diberikan pemerintah untuk pengembangan BLK.

Pihaknya mencatat, hingga 2018 jumlah lulusan SMK/SMA yang tidak sesuai dengan kompetensi industri jumlahnya cukup signifikan, yakni mencapai 63 persen dari total angka kelulusan.

"Mismatch atau ketidakcocokan ini misalnya, dari total sepuluh lulusan SMK, yang diterima kerja karena kemampuannya yang sesuai dengan tuntutan industri hanya tiga sampai empat orang, sisanya tidak cocok," katanya.

Kondisi tersebut mendorong sebagian pencari kerja dari lulusan SMA/SMK untuk mengakses layanan BLK di Indonesia untuk memperoleh kompetensi sesuai kebutuhan industri. Untuk itu, pihaknya telah menjalin koordinasi dengan Kementerian Pendidikan serta Kementerian Koordinator Perekonomian untuk menyesuaikan lagi kurikulum pendidikan di sekolah dengan kebutuhan tenaga kerja.

"Logikanya, lulusan SMK itu sudah memiliki kemampuan dasar sebagai operator di sebuah perusahaan. Ke depan harus terus dikurangi dengan memperbaiki pendidikan formal kita, termasuk SMK terus diperbaiki dengan instansi terkait," katanya.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian memproyeksi nilai investasi yang akan masuk di industri kimia, farmasi dan tekstil (IKFT) sebesar Rp130 triliun pada tahun 2019. Dari penanaman modal tersebut, diyakini dapat memperdalam struktur sektor manufaktur di Indonesia sekaligus mensubstitusi produk impor.

“Di tahun politik ini, sejumlah investor jangka panjang masih tetap jalan. Kami berharap investasi itu turut mendongkrak pertumbuhan industri nasional,” kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA) Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono di Jakarta, disalin dari siaran resmi.

Menurut Sigit, dari sektor IKFT, investasi di industri kimia diperkirakan paling besar nilainya karena tergolong padat modal dan membutuhkan teknologi tinggi. Selain itu, industri kimia dinilai berperan strategis sebagai sektor hulu lantaran produksinya dibutuhkan sebagai bahan baku oleh industri lain.

“Sudah ada beberapa investor yang tertarik untuk ekspansi di industri hulu kimia. Misalnya dari Korea Selatan, yang hingga saat ini masih dalam tahap pembicaraan,” ungkapnya. Beberapa waktu lalu, telah terealisasi pembangunan industri petrokimia untuk memproduksi naphtha cracker di Cilegon, Banten.

Investasi tersebut merupakan komitmen PT Lotte Chemical Indonesia yang menggelontorkan dananya sebesar USD3,5 miliar untuk menghasilkan naphtha cracker sebanyak 2 juta ton per tahun. Selain itu, PT Chandra Asri Petrochemical menyuntik dana hingga USD5,4 miliar, yang di antaranya guna memproduksi naphtha cracker mencapai 2,5 juta ton per tahun.

“Kami bertekad mendorong percepatan pembangunan kompleks petrokimia tersebut, sehingga akan mendukung pengurangan impor produk petrokimia minimal 50 persen. Kami juga berharap agar proyek ini lebih mengutamakan penggunaan komponen lokal dan melibatkan tenaga kerja dari dalam negeri,” paparnya.

Dalam upaya memasok tenaga kerja yang kompeten, Kemenperin bakal memfasilitasi pembanguan Politeknik Industri Petrokimia di Cilegon pada tahun 2019. Melalui program pelatihan dan pendidikan vokasi ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan operator atau tenaga kerja lainnya untuk industri petrokimia. “Pemerintah juga tengah berupaya memfasilitasi untuk pemberian tax holiday,” imbuhnya.

Di samping itu, Sigit optimistis, pertumbuhan industri farmasi di Indonesia mampu menembus level 7-10 persen pada tahun 2019. Selain dipacu peningkatan investasi, kinerja positif industri farmasi terkatrol dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Program itu masih menjadi magnet bagi investor untuk menanamkan modalnya, karena meningkatkan demand,” terangnya.