Pemerintah Optimistis Harga Beras Dapat Terkendali Pada 2019 - Sektor Pangan

NERACA

Jakarta - Pemerintah optimistis bahwa harga komoditas beras pada tahun ini bakal terkendali karena jumlah ketersediaan stok beras yang diyakini masih memadai serta adanya penambahan dari panen, serta pasokan distribusi yang dinilai lebih lancar.

"Bila suplai ada, distribusi oke, penimbunan tidak berjalan, maka (stabilitas harga) akan teratasi," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Jakarta, sebagaimana disalin dari Antara. Menurut Enggartiasto, tingkat harga sangat tergantung dengan pasokan dan permintaan, sedangkan pada saat ini selain stok di Bulog masih cukup, sebentar lagi masa panen juga akan tiba.

Sedangkan di sisi pasokan, ujar dia, dengan pembangunan sejumlah infrastruktur seperti beragam ruas tol serta program Tol Laut juga diyakini akan dapat menekan biaya logistik pengiriman komoditas ke depannya.

Mendag juga mengingatkan bahwa dari sisi penegakan hukum juga telah berjalan dengan baik sehingga diharapkan pada masa mendatang tidak ada lagi yang berani untuk menimbun bahan pangan pokok.

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan penerapan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras karena berpotensi menghambat serapan beras oleh Bulog. "Bulog sebaiknya diberikan keleluasaan untuk menyerap beras dan tidak terpaku pada HPP," kata Peneliti CIPS Assyifa Szami Ilman.

Menurut dia, banyak faktor yang memengaruhi serapan beras Bulog selain penerapan HPP, antara lain musim kemarau yang lalu tentunya juga memengaruhi jumlah beras yang diproduksi petani.

Ia berpendapat karena jumlahnya lebih sedikit, ada kecenderungan petani untuk menjual gabah dengan harga yang lebih tinggi. "Pada akhirnya, tidak menutup kemungkinan petani memutuskan untuk menjual ke tengkulak dan pada akhirnya akan mengganggu stabilitas harga beras di pasaran," paparnya.

Untuk itu, Ilman menyarankan sebaiknya pemerintah tidak usah fokus untuk mematok harga jual beli, dan sebaiknya pemerintah justru perlu meninjau ulang, jika perlu mencabut skema HPP yang diatur dalam aturan tersebut dan fokus menjaga stabilitas harga beras melalui operasi pasar menggunakan cadangan beras yang tersedia di gudang Bulog.

Pemerintah memutuskan untuk tidak mengimpor beras pada awal 2019 dikarenakan stok di gudang Bulog dianggap masih mencukupi dan kekurangan beras di pasaran bisa ditutupi melalui operasi pasar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus kepada harga kebutuhan pokok beras dan mengupayakan harganya terus stabil. "Yang pertama yang saya lihat beras karena ini pengaruhnya terhadap inflasi. Harga beras sangat berpengaruh sehingga beras yang terlebih dahulu yang saya lihat," kata Presiden di Kampus STKIP PGRI Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (4/1). Kepala Negara mengatakan stabilisasi harga beras melalui operasi pasar Bulog mulai efektif menstabilkan harga beras.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian khusus kepada harga kebutuhan pokok beras dan mengupayakan harganya terus stabil. "Yang pertama yang saya lihat beras karena ini pengaruhnya terhadap inflasi. Harga beras sangat berpengaruh sehingga beras yang terlebih dahulu yang saya lihat," kata Presiden Jokowi di Kampus STKIP PGRI Tulungagung, Jawa Timur, disalin dari Antara.

Presiden menyampaikan hal itu menanggapi pertanyaan wartawan mengenai hasil kunjungannya ke Pasar Ngemplak Tulungagung. Presiden mengatakan stabilisasi harga beras melalui operasi pasar Bulog mulai efektif menstabilkam harga beras. "Kita lihat biasanya setiap Desember dan Januari naiknya pasti tinggi. Tadi saya lihat stabil, beras medium juga tercukupi," katanya.

Ia menyebutkan harga beras medium rata-rata Rp8.500 per kilogram. "Memang di pasaran yang kurang itu beras medium. Tapi kalau melihat stoknya tadi 'Insya Allah' tidak ada masalah untuk beras," katanya.

Kepala Negara menyebutkan dirinya mengecek semua harga kebutuhan pokok baik yang harganya turun, stabil, maupun naik. "Yang naik itu tadi daging ayam, naik Rp1.000 dari Rp31.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Saya kira ini perlu perhatian. Meskipun naiknya Rp1.000 ini akan kita perhatikan," katanya.

Presiden menyebutkan ada masalah di pasokan pakan ternak yang kurang yaitu jagung ke peternak, sehingga itu memengaruhi harga daging ayam. "Naik sekecil apapun harus diperhatikan karena kita ingin mengendalikan harga-harga dan menurunkan inflasi," katanya.

Ia menyebutkan inflasi sudah cenderung turun. Pada tahun 2017 mencapai 3,61 persen dan tahun 2018 hanya 2,13 persen. "Ini patut kita syukuri. Orang harus mengerti bahwa yang namanya inflasi rendah atau turun itu artinya harga juga turun, jangan diartikan yang lain, itu sudah rumus," katanya.

BERITA TERKAIT

BPS: Nilai Ekspor Sumsel Turun 1,94 Persen Maret 2019

BPS: Nilai Ekspor Sumsel Turun 1,94 Persen Maret 2019 NERACA Palembang - Nilai ekspor Sumatera Selatan (Sumsel) pada Maret 2019…

Taiwan Pamerkan Produk Unggulannya di Zumba Fest 2019

    NERACA   Jakarta - Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) dibawah pengawasan Bureau of Foreign Trade (BOFT) of…

Dunia Usaha - Pemerintahan Baru Perlu Didorong Berani Berpihak Pada Industri

  NERACA Jakarta – Pengamat ekonomi Hisar Sirait mendorong agar pemerintahan yang akan terpilih hasil Pemilu 2019 harus berani berpihak…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Punya Daya Saing Global, Ekspor Mainan Lampaui US$319 Juta

NERACA Jakarta – Industri mainan menjadi salah satu sektor manufaktur yang mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Ini tercermin…

Presiden Terpilih Dinilai Perlu Revisi Kebijakan Perdagangan

NERACA Jakarta – Pemilihan umum serentak baru saja usai dan kini rakyat Indonesia sedang menunggu hasilnya karena penghitungan suara sedang…

Niaga Pangan - Kebijakan Tolak Impor Bawang Putih Dinilai Perkuat Petani Lokal

NERACA Jakarta – Kebijakan tegas Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang menahan pemberian izin impor 100 ribu ton bawang putih kepada…