Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi

Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Jaminan pasokan pangan di tahun 2019 menarik dicermati terutama ini dikaitkan dengan fakta kebutuhan pangan yang semakin meningkat dan juga manajemen pasokan yang semakin kompleks. Betapa tidak, dengan pertumbuhan penduduk yang mencapai lebih dari 200 juta tentunya dibutuhkan pasokan pangan yang sangat besar. Pemenuhannya bisa dilakukan dengan pengembangan pertanian pangan, termasuk organik tapi juga bisa ditutup dengan impor pangan. Terkait hal ini, stok akhir cadangan beras pemerintah atau CBP pada akhir 2018 mencapai 2,1 juta ton (Harian Neraca, 4-1-2019).

Ironisnya, pengembangan pertanian pangan terkendala oleh jumlah rumah tangga petani yang semakin berkurang, luas areal tanam pertanian yang juga semakin kecil, selain itu pertimbangan nilai tukar pertanian yang tidak lagi menjanjikan serta daya tarik impor pangan yang lebih menguntungkan secara tidak langsung berdampak terhadap jumlah pasokan pangan di dalam negeri. Betapa tidak, saat ini jumlah rumah tangga pertanian di perdesaan semakin berkurang. Argumen yang mendasari karena faktor migrasi sehingga banyak warga desa yang notabene sebagai petani beralih profesi menjadi pelaku usaha di sektor informal di perkotaan.

Fakta yang tidak bisa diabaikan adalah luas areal pertanian yang saat ini semakin kecil. Fenomena ini tidak bisa terlepas dari realitas kebutuhan perumahan dan permukiman dari ledakan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun. Selain itu, peralihan profesi dari petani ke sektor non-formal dan migrasi dari perdesaan ke perkotaan secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap semakin berkurangnya luas pertanian. Oleh karena itu, beralasan jika pasokan pangan secara kuantitas berkurang sementara aspek ancaman terhadap kualitasnya juga tidak bisa diremehkan. Padahal, dampak dari situasi ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup dan kualitas generasi yang tidak lain adalah jaminan bagi SDM, sementara SDM adalah salah satu modal dasar pembangunan

Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap minimnya nilai tukar pertanian. Padahal, selama ini nilai tukar pertanian menjadi acuan terhadap daya tarik pertanian, terutama bagi kaum muda untuk kembali terjun ke sektor pertanian pangan. Artinya, logika yang sederhana dari pertanian menjadikan terjadinya peralihan profesi, apalagi saat ini akses ke sektor non-formal di perkotaan semakin menjanjikan, termasuk juga dukungan dari perkembangan ekonomi kreatif dan juga eksistensi era otda yang memungkinkan daerah mengembangkan potensi yang ada. Oleh karena itu, perkembangan kepariwisataan yang sangat pesat di berbagai daerah juga berdampak sistemik terhadap meredupnya sektor pertanian di perdesaan.

Persoalan lain yang juga perlu dicermati adalah fluktuasi harga pangan. Betapa tidak, ini sangat berkaitan daya beli sementara harga pangan sangat sensitif terhadap ancaman laju inflasi tahunan. Padahal, Bulog juga berkepentingan untuk menjaga stabilitas harganya, terutama melalui penentuan harga pembelian pemerintah atau HPP. Selain itu, peran lain dalam penyerapan hasil panen atau gabah petani juga menjadi acuan untuk menentukan seberapa besar tingkat produksi pertanian pangan secara nasional.

Artinya, Bulog di era kepemimpinan Budi Waseso tidak semata mengantisipasi fluktuasi harga pangan tetapi juga bagaimana kepastian pasokan sampai ke konsumen melalui distribusi pangan yang normal, termasuk mengantisipasi perilaku spekulan. Paling tidak, ini adalah amanat dari perundangan tentang peran penting Bulog. Oleh karena itu, jaminan pasokan pangan di tahun politik menjadi sangat penting, meski bukan harus di politisasi.