Perlu Negosiasi Utang LN?

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS belakangan ini ternyata tidak hanya disebabkan oleh persoalan moneter, melainkan juga didominasi oleh faktor utang luar negeri dan defisit transaksi berjalan. Sehingga tidak heran jika ada usulan untuk menunda pembayaran utang sebagai upaya mengurangi tekanan terhadap rupiah.

Karena bagaimanapun, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp14.000-Rp 15.000 memang membuat pusing kalangan pemerintah, swasta, BUMN dan rakyat di negeri ini. Karena nilai tukar rupiah terlihat seolah kian tidak berwibawa dan menunjukkan inferioritasnya terhadap dolar AS. 

Tidak mengherankan bila pada akhirnya Bank Indonesia harus aktif melakukan intervensi, konon kabarnya cadangan devisa sejak awal tahun hingga November 2018 sudah terkuras US$12 miliar menjadi US$119 miliar, namun rupiah tidak kunjung menguat signifikan.

Tidak hanya itu. BI bahkan sudah tiga kali menaikkan suku bunga acuannya (7 Days Reverse Repo Rate) masing-masing 25, 25 dan 50 basis poin, namun rupiah malah belum memperlihatkan keperkasaannya.  Dari sini dapat disimpulkan bahwa penyebab melemahnya rupiah bukan oleh faktor moneter belaka, melainkan oleh sebab lain seperti beban utang utang negara yang harus segera dicarikan solusinya.

Seperti diketahui publik, sejarah utang Indonesia sejak zaman Orba sudah dikuasai oleh kaum kapitalis, neo liberal, yang “mengharamkan” hukumnya untuk menjadwal utang. Kelompok itu lebih suka terus bersusah payah membayar utang, bahkan bila perlu membuka utang baru untuk membayar bunga utang lama yang jatuh tempo.

Kita tentu ingat adanya sindroma good boy benar-benar menjangkiti para pengelola keuangan yang beraliran Keynesian, dimana negara bisa tumbuh dengan utang. Kemudian beban utang itu ditanggung oleh rakyat.

Nah, apabila mengamati gejala untuk menjadi good boy saat ini benar-benar dianut oleh petinggi birokrasi keuangan. Sehingga tidak heran semua solusi atas persoalan defisit, shortfall pajak, menggenjot pertumbuhan ekonomi, hingga membiayai pendidikan dan kesehatan, solusinya hanya satu yaitu membiayai lewat utang.

Padahal ada beberapa cara negara-negara lain menyelesaikan utang. Seperti Indonesia selalu mencicil pokok dan bunga utang tepat waktu. Sampai seberapa kuat ini dilakukan, karena dalam kondisi tekanan utang luar negeri, defisit anggaran, shortfall pajak, dan tekanan harga minyak dunia, pasti ada batas kemampuan itu.

Kedua, cara Pakistan yang memanfaatkan geopolitiknya. Pakistan meminta potongan utang hingga 50% karena merasa punya senjata nuklir dan siap menyokong Amerika dalam pertemanan negara-negara sekutu Amerika.

Ketiga, cara Argentina yang mengemplang utang. Karena Argentina punya beban utang US$80 miliar per tahun, sehingga ekonominya tak tumbuh signifikan. Untuk menciptakan pertumbuhan, Argentina jelas-jelas mengemplang utang dan declarekepada para kreditor dengan alasan agar negeri itu bisa tumbuh.

Pengalaman masa lalu ketika Rizal Ramli (RR) menjabat Menko Perekonomian, dia menggunakan cara-cara inovatif untuk mengurangi beban utang. Pertama, pada sidang Consultative Group on Indonesia (CGI) di Tokyo pada 2001, diupayakan komponengrant CGI diperbesar. Indonesia akhirnya dapat grant paling besar yakni US$400 juta, paling tinggi dalam sejarah CGI.

Kemudian RR melakukan debt to nature swap, Jerman selalu mengritik Indonesia soal lingkungan hidup. Lantas RR menemui menteri Jerman, minta penghapusan utang Indonsia dan Indonesia menyediakan sekian ratus ribu hektare hutan untuk tidak dipotong. Untuk konservasi dan menghasilkan oksigen. “Kalau kita inovatif, maka kita dapat mengurangi utang beberapa miliar dolar AS dari Jerman,” jelasnya.

Ketiga, RR minta tolong Kuwait agar utang Indonesia selama 40 tahun utang di roll overterus, Kuwait minta pembayaran dipercepat. Setelah itu Kuwait memberi utang baru dengan bunga murah, supaya Pemerintah Kuwait tidak ditanya-tanya lagi di DPR Kuwait.

Jadi, cara mengatasi persoalan utang Indonesia sebenarnya ada beberapa opsi. Misalnya, ekonomi harus dipompa, tapi tidak dipompa dengan bujet karena bujetnya terbatas. Ekonomi dipompa dengan build operate transfer (BOT), atau build operate own(BOO). Ekonomi dipompa dengan revaluasi aset, dipompa dengan sekuritisasi aset, sehingga ada mesin pertumbuhan yang lain di luar APBN. Terutama di dalam pulau Jawa. Masih banyak cara lain yang tentunya menjadi tantangan Menkeu saat ini.

BERITA TERKAIT

Kejar Pajak Tambang !

    Usaha menaikkan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti dari perusahaan tambang batubara merupakan sebuah tekad…

Pemerintah Berutang 2 Tahun?

  Wajar jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kaget saat mendengar kabar bahwa Kementerian Perdagangan belum…

Hilirisasi Strategis bagi Ekonomi

Menyimak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh sebesar 5,4 persen ditopang oleh sektor manufaktur yang mampu tumbuh sebesar 4,9…

BERITA LAINNYA DI Editorial

Kejar Pajak Tambang !

    Usaha menaikkan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti dari perusahaan tambang batubara merupakan sebuah tekad…

Pemerintah Berutang 2 Tahun?

  Wajar jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kaget saat mendengar kabar bahwa Kementerian Perdagangan belum…

Hilirisasi Strategis bagi Ekonomi

Menyimak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh sebesar 5,4 persen ditopang oleh sektor manufaktur yang mampu tumbuh sebesar 4,9…