NERACA

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menegaskan reformasi birokrasi yang sedang berjalan saat ini untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia. 

"Intisari reformasi birokrasi mengubah zona nyaman perahu pemerintahan menuju birokrasi berbasis kinerja," kata Syafruddin dalam pernyataan resmi, saat menghadiri Penandatangan Deklarasi Janji Kinerja dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK dan WBBM) di Kemenkuham Jakarta, Kamis (3/1).

Menurut Syafruddin, Indonesia akan menghadapi dua tantangan besar di masa mendatang, yaitu mewujudkan visi Indonesia 2045 menjadi negara yang maju dan madani. Tantangan kedua adalah menghadapi revolusi industri 4.0. Tantangan tersebut dihadapi dengan membangun pemerintahan yang kuat untuk mendorong tercapainya pembangunan di segala aspek.

Untuk itu, lanjut dia, pemerintahan zaman sekarang harus bertransformasi menyerap peran warga dalam pemerintahan."Pemerintahan saat ini harus mengadopsi mekanisme kewirausahaan adaptif terhadap kecanggihan teknologi dalam pelayanan, kinerja transparan dan akuntabel," ujarnya seperti dikutip Antara.

Ditegaskannya, pembentukan zona integritas merupakan upaya untuk mempercepat pemerintahan bersih, birokrasi efektif dan efisien."Membangun zona integritas membutuhkan komitmen pimpinan unit dan semua anak bangsa untuk menjadi agen perubahan," ucap Syafruddin.

Menurut dia, unit kerja institusi yang berpredikat WBK dan WBBM dapat menjadi contoh dan meluas ke seluruh unit kerja yang ada di kementerian dan lembaga. Untuk membangun zona integritas, tegas dia, terdapat enam area perubahan yang harus diwujudkan, seperti area manajemen perubahan, area penataan tata laksana dan area penataan sistem manajemen SDM.

Selain itu, perubahan juga harus dilakukan pada area akuntabilitas kinerja, area penguatan pengawasan dan area peningkatan kualitas layanan. Hal itu akan menghasilkan, tambah dia, pemerintah secara konsisten menghadirkan inovasi yang akan memberikan manfaat kepada masyarakat, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat."Jika kepercayaan publik meningkat, pemerintah semakin percaya diri menjalankan programnya," kata Syafruddin.

Apresiasi Kemenkuham

Menteri PANRB Syafruddin juga memberikan apresiasi kepada Menteri Hukum dan HAM dan jajaran terkait komitmen kuat untuk membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM. Sepanjang 2018, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi 910 unit kerja."Sebanyak 200 unit kerja mendapat predikat WBK dan 5 unit kerja berpredikat WBBM," kata dia.

Prestasi tersebut sejalan dengan akuntabilitas kinerja Kemenkumham yang meningkat secara signifikan sejak tahun 2014 hingga 2018 dengan predikat sangat baik. Nilai reformasi birokrasi di Kemenkumham juga meningkat drastis dengan predikat sangat baik di 2018.

Dalam acara tersebut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly didampingi Menteri PANRB Syafruddin menyerahkan Piagam Pencanangan Zona Integritas kepada seluruh pimpinan unit kerja di Kemenkumham.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. mohar