NERACA

Jakarta - Tahun 2018 dapat dikatakan merupakan tahun yang berat untuk perekonomian nasional. Berbagai faktor yang terjadi telah menyebabkan ketidakpastian bagi para pelaku ekonomi. Kekhawatiran tetap membayangi ekonomi Indonesia walaupun pertumbuhan ekonomi di atas 5% dan tingkat kemiskinan yang, untuk pertama kalinya dalam sejarah, berada di bawah 10% dari populasi.

Executive Director Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Rainer Heufers mengatakan, kekhawatiran muncul karena adanya ketakutan akan berulangnya krisis ekonomi 1998 yang lalu. Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat semakin memperkuat kekhawatiran tersebut. Padahal, kondisi krisis ekonomi 1998 sangat berbeda dengan yang telah terjadi pada 2018. Depresiasi mata uang jauh lebih rendah daripada tahun 1998. Bank-bank di Indonesia sudah lebih kuat dan sektor keuangan Indonesia jauh lebih kuat dalam menghadapi tekanan global.

Cadangan devisa negara jauh melebihi yang dimiliki pada tahun 1998 dan rasio utang terhadap PDB kurang dari setengah dari 74% yang dialami Indonesia pada tahun 1998. Defisit anggaran dan tingkat utang secara umum tetap terkendali dan berada dalam batas aman yang diatur UU. Hal ini bahkan tetap terjadi setelah Bank Indonesia mengikuti kebijakan normalisasi The Fed dengan menaikkan suku bunga tujuh kali dengan total 1,75 % pada 2018.

“Pemerintah sebaiknya fokus menerapakan strategi ekonomi jangka panjang yang menitikberatkan pada teknologi, produktivitas, dan peningkatan daya saing. Hal ini penting diterapkan untuk mewujudkan agenda Nawa Cita Presiden yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur, pembangkit listrik, dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya, seperti dikutip dalam keterangannya, kemarin.

Akan tetapi, lanjutnya, yang terjadi saat ini justru cenderung kontradiktif dengan semangat tersebut. Pada tahun 2018, Freeport akhirnya terpaksa melakukan divestasi untuk memungkinkan kontrol domestik atas sumber daya alam. PT Indonesia Asahan Aluminium menjual obligasi senilai USD 4 miliar untuk mendanai akuisisi saham Freeport. Investor asing lainnya pada akhirnya keluar dari pasar komoditas Indonesia dengan mengikutsertakan keahlian dan teknologi mereka, yang pada akhirnya berpotensi merugikan bangsa Indonesia.

Kampanye untuk pemilihan parlemen dan presiden sudah dimulai pada paruh kedua tahun 2018. Hal ini tentu menambah kepekaan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Pemerintah menerapkan tarif impor pada 1147 komoditas. Kebijakan ini, lanjut Rainer, mungkin telah menyenangkan masyarakat tetapi tidak membawa dampak signifikan untuk menyeimbangkan neraca berjalan.

Pemerintah bahkan tidak memotong subsidi BBM untuk mengurangi pengeluaran. Sebaliknya, pemerintah tetap berpegang pada keputusannya bahwa Pertamina harus menjual bahan bakarnya di bawah harga pasar nasional. Langkah ini adalah alasan penting mengapa defisit neraca berjalan mencapai 3,37% dari PDB pada tahun 2018. Sektor minyak dan gas mengalami kerugian USD 12,21 miliar hingga November 2018. Kondisi ini pada akhirnya berkontribusi pada hilangnya surplus aktual di sektor non-migas dan menjadi kontributor terbesar untuk keseluruhan deficit neraca berjalan.

Secara umum, 2018 adalah tahun yang sulit bagi perekonomian. Masih adanya sebagian perangkat peraturan yang tidak konsisten dan tidak efisien membuat pemodal atau pemilik bisnis menahan diri dalam menginvestasikan modalnya. Pertumbuhan output saat ini melambat, permintaan gagal membaik secara signifikan dan penjualan ekspor turun sepanjang tahun. Investasi asing langsung anjlok lebih dari 20% year on year pada kuartal ketiga 2018. 

Memasuki 2019, pemerintah kemungkinan akan menahan diri untuk tidak mengeluarkan kebijakan atau inisiatif ekonomi sebelum akhir masa jabatannya. Upaya agresif untuk membuka 54 sektor tambahan melalui relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk investasi asing pada bulan November, misalnya, ditentang oleh kelompok-kelompok yang akhir-ahir ini cukup sering bersuara seiring semakin dekatnya pemilihan umum.