84 Proyek Butuh Dana Rp536 T - Terkait MP3EI

Bogor-- Pemerintah segera menyiapkan dana sekitar Rp536,3 triliun guna melakukan groundbreaking 84 Proyek Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada 2012. "sebanyak 38 proyek berasal dari kerjasama pemerintah swasta (KPS) sebesar Rp301,6 triliun dan yang 11 lainya didapatkan dari pembiayaan-pembiayaan lain sebesar Rp78,2 triliun," kata Kadiv Imigrasi dan Program Komite percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Wahyu Utomo di Bogor,

Menurut Wahyu, anggaran pembangunan yang tidak sedikit tersebut nantinya diperoleh dari berbagai pembiayaan dari sektor keuangan. Sementara sekitar 15 proyek lagi nantinya akan diambil dari kantong pemerintah sebesar Rp66,2 triliun, 20 protek didapatkan dari kerjasama proyek oleh Badan Usaha Milik Negara yang (BUMN) sebesar Rp 90,3 triliun.

Lebih jauh kata Wahyu, total investasi tersebut sifatnya masuih temporary. Hal tersebut ditegaskannya karena sampai saat ini KP3Ei terus mengkaji penambahan-penambahan baik proyek atau total investasinya khususnya untuk percepatan pembangunan infrastruktur. "Khususnya terkait anggaran untuk infra itu maksimal, karena perlu ada upaya, upaya yang kita perlukan untuk mendapatkan dana tambahan," tandasnya.

Sementara itu, Chief Economist PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), Ryan Kiryanto menegaskan, sebagai bank pelat merah pihaknya mendukung penuh program MP3EI. Oleh karena itu, dia meminta agar pemerintah lebih gencar dalam mempromosikan seluruh proyek yang terpampang dalam MP3EI tersebut. “Pemerintah harus lebih gencar dalam mempromosikan proyek-proyek yang ada dalam MP3EI, sehingga sektor perbankan akan lebih leluasa untuk memberikan pembiayaannya," ujarnya

Ryan menambahkan, pertumbuhan kredit produktif BNI, kredit modal kerja (KMK) dan kredit investasi (KI), saat ini lebih mendominasi total kredit yang diberikan selain kredit konsumsi. Hal ini disebabkan karena mulai berjalannya realisasi proyek-proyek MP3EI, sehingga banyak investor yang mengajukan kredit untuk berinvestasi. "Secara proporsional, market share kredit produktif porsinya 69,5%, lebih mendominasi dibandingkan dengan market share kredit konsumtif yang hanya 30,5%," jelasnya.

Namun demikian sambung Ryan, dirinya mengingatkan pemerintah tidak hanya ‘memaksa’ perbankan BUMN saja tetapi juga perbankan swasta digaet dalam hal pembiayaan MP3EI. “Mereka (perbankan swasta) punya potensi besar meningkatkan pembiayaan MP3EI. Jadi berimbang, jangan cuma bank BUMN saja," pesan Ryan.

Sebagai informasi, realisasi proyek infrastruktur MP3EI 2012 membutuhkan investasi senilai Rp 368,6 triliun. Investasi tersebut diperuntukkan bagi 110 proyek yang tersebar di 6 koridor yang ditetapkan pemerintah. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Armida S Alisjahbana pernah bilang, proyek infrastruktur ini nantinya didapatkan bukan hanya dari pemerintah pusat, akan tetapi melibatkan pemerintah daerah dan investor.

"Tahun ini, APBN sudah jalan, namun dimungkinkan bila disetujui APBN-P ada dana SAL (saldo anggaran lebih) 2011 sebagian dipakai menambah belanja infrastruktur," ujar Armida di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Selain itu, lanjut dia, proyek infrastruktur akan lebih difokuskan pada wilayah Indonesia bagian timur. Berdasarkan data Bappenas terkait pemancangan (groundbreaking) proyek 2012 antara lain Sumatera terdapat 34 proyek bernilai investasi Rp 71,3 triliun, Jawa 31 proyek sebesar Rp 216,5 triliun, Kalimantan 10 proyek Rp 5,9 triliun, Sulawesi 9 proyek Rp 3,8 triliun, Bali-Nusa Tenggara 8 proyek Rp 15 triliun, dan Papua-Kepulauan Maluku 18 proyek Rp 56 triliun. **ardi

Related posts