Pemerintah fokus menyiapkan peluncuran tiga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada 2019, kata Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto di Jakarta, Kamis. "Kalau dilengkapi, baru bisa ditetapkan tahun depan. Sungai Liat dan Tanjung Gunung di Bangka Belitung dan Singosari di Jawa Timur," ujar Enoh saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian Jakarta.

Enoh mengatakan proses peresmian tiga KEK tersebut terus diupayakan dalam waktu cepat karena kesiapan dari tiga kawasan ini sudah hampir mendekati 100 persen. "Itu masih harus koordinasi dengan ESDM, PT Timah dan Pemda, karena ada tambang timah di Bangka Belitung. Tapi yang tinggal proses dan tidak ada masalah, yang Singosari," ujarnya.

Sejak 2014, pemerintah sudah menetapkan sebanyak 10 KEK yang diluncurkan untuk mendorong potensi ekonomi daerah di kawasan sekitar.

KEK tersebut antara lain Sei Mangke, Tanjung Api-Api, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Mandalika, Maloy Batuta Trans Kalimantan, Palu, Morotai, Sorong dan Arun Lhokseumawe.

Meski demikian, beberapa KEK tersebut belum sepenuhnya diresmikan oleh pemerintah karena masih ada persoalan status lahan atau tata ruang.

Salah satunya Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur, yang saat ini sudah diupayakan proses percepatan status lahannya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pemerintah mengharapkan kawasan ekonomi yang kaya sumber daya alam ini dapat diresmikan paling cepat pada Januari-Februari 2019.

Selain itu, Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, masih harus mengalami revisi Peraturan Pemerintah karena terdapat tambahan perluasan wilayah yaitu Tanjung Carat. Peresmian KEK Tanjung Api-Api ini juga bisa dilakukan dalam waktu cepat, mengingat infrastruktur jalan sudah terbangun di kawasan tersebut.

Sebelumnya, peresmian KEK yang masih mengalami persoalan status lahan maupun revisi peraturan ini ditargetkan pada pertengahan 2018.

Sementara Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor memastikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans-Kalimantan siap diresmikan pada awal 2019 setelah tidak ada lagi persoalan status lahan atau tata ruang yang mengganjal. "Pada awal 2019, Januari-Februari sudah bisa diresmikan Presiden," kata Isran seusai mengikuti rapat koordinasi membahas persiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Gedung Menko Perekonomian, Jakarta, Kamis.

Isran mengatakan penegasan status lahan atau tata ruang ini telah disiapkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar investor tidak ragu untuk menanamkan modal di wilayah yang direncanakan menjadi tempat pengembangan industri berbasis kelapa sawit atau pengolahan kayu. "Investor banyak yang mau, hanya saja memang kemarin persoalan status belum resmi. Macam-macam industrinya seperti pengolahan CPO ke hilir," katanya.

Selain itu, ia juga memastikan kehadiran KEK yang telah ditetapkan sejak Oktober 2014 ini bisa memotong waktu maupun biaya logisitik menjadi lebih cepat dan efisien untuk ekspor barang ke wilayah Asia Timur seperti China atau Korea Selatan. "Kalau kita ekspor langsung dari situ, ke utara, seperti ke Shanghai atau Korea, itu jauh lebih pendek waktunya. Selama ini kalau kita ekspor barang-barang dari Surabaya bisa 29 hari. Kalau lewat Kaltim hanya sembilan hari bisa sampai," ujarnya.

KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan yang terletak di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, mempunyai total luas area sebesar 557,34 hektare dan telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014.

Kawasan yang mempunyai keunggulan sumber daya alam ini didukung dengan posisi geostrategis yaitu terletak pada lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) yang merupakan lintasan laut perdagangan internasional.

KEK yang terletak di antara Selat Makassar ini juga berada dalam posisi yang strategis karena dilewati jalur regional lintas trans Kalimantan serta transportasi penyeberangan ferry Tarakan-Tolitoli dan Balikpapan-Mamuju. Hingga 2025, KEK ini ditargetkan dapat menarik investasi sebesar Rp34,3 triliun dan meningkatkan PDRB Kutai Timur hingga Rp4,67 triliun per tahun. (ant)