NERACA

Lampung - Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk segera membangun rumah warga yang hancur akibat tsunami di pesisir Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. "Setelah didata, pembangunan akan kita mulai dalam waktu tiga bulan ke depan," kata Presiden Jokowi saat mengunjungi desa-desa terdampak tsunami di Lampung Selatan, Rabu (2/1).

Dana untuk pembangunan rumah warga yang rusak itu, Jokowi mengatakan, anggarannya sama dengan pada pembangunan di lokasi bencana Palu dan Nusa Tenggara Timur (NTT). "Anggarannya sama saja seperti di Palu dan NTT," kata Jokowi menerangkan. Jokowi meminta kepada Menteri PUPR untuk membangun rumah warga yang telah hancur. Pembangunan rumah warga tersebut akan dibangun dengan jarak sekitar 400 meter di atas bibir pantai/pesisir atau mendekati Gunung Rajabasa di Lampung Selatan.

Presiden RI Joko Widodo, Rabu, mengunjungi desa-desa yang terdampak bencana tsunami Selat Sunda, di pesisir Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Presiden Jokowi bersama Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, didampingi Pelaksana Tugas Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto dan beberapa menteri, antara lain mengunjungi Desa Way Muli Timur dan Kunjir di Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan.

Belum Berani Pulang

Para pengungsi korban tsunami dan gempa di Lampung Selatan masih bertahan di pengungsian. Mereka belum kembali ke rumah karena belum ada kepastian dari institusi terkait soal status Gunung Anak Krakatau (GAK). "Kami masyarakat di sini masih menunggu kepastian keadaan GAK itu sudah tidak apa-apa, sehingga bisa kembali ke rumah," kata Kepala Dusun III Kenali, Desa Sukaraja, Sanuri, yang dikutip dari Antara, Selasa (1/1)

Dia menyatakan kondisi masyarakat di sana sekarang masih mengungsi di perbukitan atau rumah kerabat. Sedangkan untuk pemasokan bantuan terbilang sudah mencukupi karena selalu berdatangan dari pemerintah dan relawan. Sanuri menjelaskan, masyarakat Sukaraja, khususnya Dusun III Kenali, menunggu kepastian dari pihak pemerintah ataupun BMKG/PVMBG terkait aktivitas dan status bahaya GAK itu.

"Beberapa hari lalu ada informasi masih akan terjadi potensi tsunami susulan, sedangkan menurut pandangan kami saat ini tak sudah aman dan normal kembali," katanya. Menurutnya, kalau tetap begini, kasihan warga dibuat bingung karena beberapa warga sudah ada yang pulang. Namun, karena informasi tersebut, mereka naik lagi ke kawasan perbukitan untuk mengungsi.

Dia menyatakan permukiman warga Sukaraja memang tidak terlalu parah terkena dampak tsunami Selat Sunda tersebut. Namun ketakutan akan terjadi tsunami susulan membuat semua warga memilih lebih baik mengungsi. "Kami kan mempunyai pekerjaan masing-masing. Bila mengungsi terus, masyarakat di sini tidak bisa mencari nafkah," ujar Sanuri. Ia berharap pemerintah dan badan/lembaga terkait bisa memastikan kapan masyarakat dapat kembali ke rumah masing-masing dan menjalani kehidupan seperti biasanya.