NERACA

Jakarta - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memberikan apresiasi atas realisasi penerimaan negara yang melampaui target dalam APBN 2018 sebesar Rp1.896,6 triliun atau mencapai 100,1 persen. "Penerimaan negara melebihi 100 persen dari yang dipatok dalam APBN 2018, itu adalah buah dari upaya Pak Jokowi membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi. Ini adalah prestasi yang sangat membanggakan di sektor penerimaan negara," kata Misbakhun dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Rabu (2/1).

Misbakhun mengatakan pencapaian ini merupakan ikhtiar yang telah dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi, salah satunya dengan mendorong penerimaan negara melalui pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Upaya yang dilakukan termasuk menuntaskan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau "tax amnesty", melakukan reformasi dalam bidang pajak dan merevisi UU PNBP.

Ia menilai program "tax amnesty" telah berjalan sukses karena terdapat perbaikan basis data perpajakan serta deklarasi harta mencapai Rp4.855 triliun dengan repatriasi dari luar negeri sebesar Rp147 triliun. Namun, Misbakhun juga mendorong pemerintah melakukan reformasi pajak berkelanjutan melalui perubahan tarif yang lebih kompetitif di kawasan regional agar Indonesia makin menarik bagi masuknya aliran modal.

Selain itu, ia mengharapkan reformasi pajak tersebut dilakukan dengan mendukung pemberdayaan ekonomi digital. "Digitalisasi ekonomi menggeser ekonomi konvensional, sehingga aturan pajak bisa lebih ter-update," kata Misbakhun.

Terkait revisi UU PNBP, Misbakhun memastikan hal tersebut telah memungkinkan adanya peningkatan penerimaan negara dari pajak sumber daya alam, pelayanan publik dan pengelolaan kekayaan. "Dengan demikian sumber daya alam Indonesia bisa digunakan sepenuhnya untuk pembiayaan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat," katanya.

Sebelumnya, Kemenkeu memastikan realisasi penerimaan negara hingga tutup tahun ini mencapai 100,1 persen dari target Anggaran Penerimaan Negara (APBN) 2018 sebesar Rp1894,7 triliun. Dengan demikian, realisasi penerimaan negara tahun keempat pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai sekitar Rp1.896,6 triliun. Pada 2017, penerimaan negara pemerintahan Jokowi hanya mencapai Rp1.655,8 triliun atau sekitar 95,4 persen dari target. Pada 2016, hanya terealisasi Rp1.551,8 triliun atau 86,9 persen. Sedangkan 2015, terisi Rp1.491,5 triliun atau 84,7 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ini merupakan kali pertama dalam sejarah pemerintahan Jokowi target penerimaan tercapai, tanpa melakukan APBN Perubahan. Penerimaan negara, menurut dia, berhasil melampaui target berkat melimpahnya kantong penerimaan bea dan cukai serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). "Bea cukai dan PNBP rata-rata di atas 100 persen. Meski, yang saya dengar tadi, baik dari Papua sampai Sumatera untuk penerimaan pajak mungkin masih di bawah 100 persen," ujar Sri Mulyani.

Selain itu, ia menyebut penerimaan yang 'tokcer' juga berasal dari berbagai kebijakan tegas pemerintah dalam memungut pajak dan cukai, termasuk dalam melakukan law enforcement dan penindakan. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menambahkan penerimaan negara dari pos bea dan cukai berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2018 sebesar Rp194,1 triliun. "Sejak beberapa hari yang lalu memang capaian kami sudah melewati target. Pokoknya semuanya over, termasuk bea cukai dan bea keluar," ujarnya.

Kendati begitu, ia memberi sinyal bahwa penerimaan pajak sebenarnya tidak mencapai target, meski secara keseluruhan penerimaan negara menembus target. "Itu nanti penjelasannya di pajak, pokoknya kalau kami sudah lewat," imbuhnya.