Pejabat Negara Daftar OJK Harus Mundur

NERACA

Jakarta – Pejabat negara dan penyelenggara negara mestinya harus mundur dari jabatannya saat mendaftarkan diri menjadi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini demi menjaga netralitas saat fit and proper test. "Ya saya harus mundur dari BUMN. Sekarang kan membidangi BUMN yang akan diawasi oleh OJK, ada asuransi, jasa keuangan, pasar modal. Ini mirip, cuma saya lingkupnya lebih kecil yang sekarang saya kerjakan di BUMN. Tapi bidang sosialnya sama," kata Deputy Menteri BUMN, Parikesit Suprapto di Jakarta.

Menurut Parikesit, menjadi Dewan Komisioner OJK menjadi tantangan tersendiri baginya. Apalagi OJK ini nantinya akan menjadi regulator dan pengawas seluruh lembaga keuangan di Indonesia termasuk perbankan. "Karena lihat industri (keuangan) kita itu besar, tapi regulator masih terpisah-pisah jika bisa terpadu dengan sinergi integritas yang bareng-bareng itu bisa lebih bagus," ucapnya.

Ditempat terpisah, mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Yunus Husein yang juga lolos seleksi OJK tahap pertama mengatakan mengatakan dirinya mengincar kursi Dewan Komisioner untuk membuat OJK independen sehingga industri keuangan bisa bermanfaat untuk setiap lapisan masyarakat. "Bukan hanya untuk pemilik dan karyawan, tapi juga nasabah, pemerintah, dan masyarakat. Pokoknya (lembaga keuangan) jangan jadi beban," jelasnya

Menurut Yunus, peran OJK bakal besar dalam mengatur lembaga keuangan yang mengelola dana investasi masyarakat. Karena itu diperlukan pengawasan yang efektif. Selain itu, OJK juga bisa bermanfaat untuk mengejar aset-aset kejahatan di lembaga keuangan. "Karena itu integritas dan kinerjanya harus bagus," kata Yunus.

Di tempat yang sama, mantan sekjen Kemenkeu Mulia P. Nasution mengatakan dirinya ingin menjadi Dewan Komisioner OJK karena ingin mengabdi membangun institusi OJK. Mulia mengaku mempunyai beberapa rencana jangka pendek hingga panjang. "Jangka pendek adalah restrukturisasi seperti pengalihan SDM, begitu juga koordinasi dengan otoritas yang lain seperti BI dan pemerintah," kata Mulia.

Ada juga Direktur Bank Mandiri Ogi Prastomiyono yang menyatakan ikut seleksi Dewan Komisioner OJK karena panggilan. "Karena untuk jasa keuangan masih dibutuhkan orang-orang yang masih berkontribusi. Sebagai praktisi di perbankan saya merasa terpanggil saja. Masalah kepilih atau tidak nomor dua," kata Ogi singkat.

Seperti diketahui, 38 calon yang lolos ini merupakan hasil seleksi dari 290 calon yang melamar untuk menjadi Dewan Komisioner OJK. Panitia Seleksi Dewan Komisioner OJK ini menyeleksi 290 orang calon sampai tinggal 21 orang. Lalu hasilnya diberikan kepada Presiden SBY, dan presiden akan menyerahkan 14 orang ke DPR. Setelah itu DPR akan memberikan 7 orang hasil seleksi akhir kepada presiden. Adapun 21 nama yang lolos akan diserahkan kepada Presiden SBY pada minggu ketiga Maret 2012. **cahyo

Related posts