BPS Sumsel Tetap Independen Sediakan Data Riil Lapangan

NERACA

Palembang - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Endang Tri Wahyuningsih mengatakan pihaknya akan tetap menjadi lembaga yang independen dengan menyajikan data riil sesuai hasil potret di lapangan.

"Metodologi yang dilakukan BPS diawasi lembaga monitoring baik nasional maupun internasional. Jadi kami tertantang untuk tetap independen, karena ini sesuai dengan ruh BPS," kata Endang dalam acara workshop BPS Sumsel, di Palembang, dikutip dari Antara, kemarin.

Pada kesempatan itu, Endang mengakui suatu ketika dirinya pernah diminta oleh instansi tertentu di daerah untuk memanipulasi data kemiskinan untuk kepentingan seseorang dalam mengikuti Pemilihan Umum Kelapa Daerah (Pilkada).”Fenomena ini sering terjadi, terutama di saat menjelang Pilkada. Saya yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPS di NTB juga merasakannya. Di sinilah integritas saya diuji,” ujar Endang.

Untuk itu, publik perlu memahami bahwa pemanipulasian data itu “haram” karena semua data yang keluar dari BPS harus berdasarkan hasil monitoring. Adanya modus meminta BPS untuk memanipulasi data itu diduga karena masih banyak yang belum memahami pentingnya keakuratan data. Data ini akan digunakan pemerintah dalam membuat kebijakan terkait kepentingan masyarakat.”Suatu data bisa dikatakan berkualitas jika respondennya jujur, petugasnya bagus, dan sistemnya baik. Jika data dimanipulasi maka untuk apa semua ini,” ujar dia.

Endang mengatakan setiap bulan BPS merilis data hasil dari survei di lapangan terkait kondisi terupdate dari tiap-tiap daerah. Metodologi yang digunakan pada umumnya sama di setiap provinsi, hanya saja perhatian khalayak terkadang berbeda-benda tergantung dari atensi ekonomi di provinsi tersebut.”Semisal di NTB, atensi lebih kepada kondisi alam karena daerah rawan gempa. Sedangkan di Sumsel ini, lebih ke pertambangan dan pertanian karena menjadi sumber ekonominya,” kata dia. 

Data Luas Sawah Terbaru Harus Ditindaklanjuti 

Kemudian disisi lain, data mengenai luas sawah terbaru yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik seharusnya segera ditindaklanjuti instansi terkait karena terjadinya pengurangan luas panen. Endang mengatakan, luas panen padi di Sumatera Selatan Sumsel berkurang 513.210 hektare atau 37 persen berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik menggunakan metodologi baru yakni kerangka sampel area (KSA).

“Kami tidak mau kembali ke belakang, menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa ada perubahan data dan bagaimana cara BPS mengambil data sebelumnya. Stop di sini. Saat ini, yang lebih penting, bagaimana cara Bulog, dan instansi pemerintah terkait untuk memikirkan agar stok pangan terjaga,” kata Endang dalam acara workshop BPS Sumsel dengan para wartawan.

Dia mengatakan, semua pihak harus memahami bahwa BPS mengeluarkan data terbaru ini sebagai upaya penyempurnaan metodelogi.

Seperti diketahui, KSA merupakan metode penghitungan luas panen dengan memanfaatkan teknologi citra satelit yang berasal dari Badan Informasi dan Geospasial (BIG) dan peta lahan baku sawah yang berasal dari Kementerian ATR/BPN.

"Untuk verifikasi dilakukan oleh BIG dengan resolusi tertinggi dan dilanjutkan BPN. Jika memang ada selisih yang dirasa perlu diupdate tidak masalah, update luas lahan baku sawah bisa dilakukan setiap saat," kata dia. Ant