BPOM Harapkan Jamu Jadi Penggerak Ekonomi Cilacap

BPOM Harapkan Jamu Jadi Penggerak Ekonomi Cilacap

NERACA

Cilacap - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengharapkan industri jamu dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dan obat tradisional itu dikembalikan sebagai warisan budaya.

"Untuk itu perlu kita lakukan edukasi ke pelaku usaha maupun masyarakat tentang bagaimana membuat jamu yang sesuai dengan standar keamanan, kemanfaatan, dan kualitas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah," kata Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM Mayagustina Andarini di Cilacap, dikutip dari Antara, kemarin.

Dia mengatakan hal itu kepada wartawan di sela kegiatan "Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Gerakan Desa Obat Tradisional Aman" yang diselenggarakan Kantor BPOM Banyumas di Pendopo Wijayakusuma, Kabupaten Cilacap.

Menurut dia, pihaknya akan melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap para pelaku usaha jamu agar mereka dapat memroduksi jamunya dengan aman dan bisa diterima masyarakat."Jadi, kalau (pelaku) jamu ini bicara bagaimana mereka bisa menjual jamu dan tidak hanya terbatas hanya di wilayah Cilacap. Kita juga ingin nantinya akan membuat sentra jamu di Cilacap ini menjadi jamu unggulan di Indonesia," ujar dia.

Dia mengatakan pihaknya akan melakukan pemetaan terhadap industri jamu di Cilacap agar diketahui siapa saja yang perlu mendapatkan pendampingan dan bantuan serta mempunyai komitmen yang baik, selanjutnya dikembangkan menjadi skala nasional hingga global. Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji mengatakan pihaknya ingin mengembalikan kejayaan jamu yang ada di Kabupaten Cilacap."Jamu Cilacap ini pernah 'booming', sangat luar biasa. Nah, sekarang ini mengembalikan jamu Cilacap seperti dulu," kata dia.

Dalam hal ini, kata dia, pihaknya bersama pelaku usaha jamu Cilacap ingin mengembalikan dan mempertahankan patok-patok budaya seperti apa yang dilakukan oleh pelopor industri jamu yang ada di kabupaten itu.

Terkait dengan hal itu, dia menyampaikan terima kasih kepada BPOM yang telah memberikan dukungan dalam upaya mengembalikan patok-patok budaya dalam pengembangan industri jamu di Cilacap.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Perkumpulan Pelaku Jamu Alami Indonesia (PPJAI) Cilacap Mukit Hendrayanto mengakui isu negatif yang berkaitan dengan industri jamu ilegal dan berbahan kimia obat sangat memengaruhi keberadaan pelaku jamu alami yang sudah terdaftar di BPOM."Kami sudah ada delapan industri yang legal, sudah terdaftar di BPOM. Artinya, perbaikan ini sudah berjalan," kata dia.

Menurut dia, pihaknya selalu mendapatkan pembinaan dari BPOM termasuk bantuan untuk meningkatkan kapasitas pabrik. Ia mengharapkan isu negatif tentang jamu Cilacap diimbangi dengan isu positif yang mengarah pada perbaikan industri obat tradisional itu.

Dia mengakui jika beberapa pelaku usaha jamu yang harus berhadapan dengan hukum karena berproduksi secara ilegal."Seperti sepeda motor yang tidak ada BPKB-nya, ini akan sulit untuk diawasi, sulit dikoordinasi, dan sulit dibina. Ketika dari pemerintah atau kepolisian melakukan hal tersebut (penegakan hukum, red.), wajar karena itu merupakan bagian dari perlindungan masyarakat," kata dia.

Kegiatan yang digelar di Pendopo Wijayakusuma itu juga diisi dengan penandatanganan komitmen "Gerakan Desa Obat Tradisional Aman" yang dilakukan oleh Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM Mayagustina Andarini, dan sejumlah pejabat yang hadir serta 500 pelaku usaha jamu yang mengikuti acara tersebut. Ant

 

 

BERITA TERKAIT

Menpan RB Apresiasi BPOM Atas Capaian Kenaikan Indeks RB-Akuntabilitas

NERACA Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi Badan Pengawas Obat dan Makanan…

Sahli Menkumham Ingatkan Napi Penerima Remisi Lebaran Perbaiki Diri

NERACA Jakarta - Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Bidang Politik dan Keamanan Ibnu Chuldun mengingatkan agar seluruh narapidana…

KPPU Gandeng PP Muhammadiyah Dorong Ekonomi Berkeadilan

NERACA Jakarta - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa menggandeng Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah)…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Menpan RB Apresiasi BPOM Atas Capaian Kenaikan Indeks RB-Akuntabilitas

NERACA Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi Badan Pengawas Obat dan Makanan…

Sahli Menkumham Ingatkan Napi Penerima Remisi Lebaran Perbaiki Diri

NERACA Jakarta - Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Bidang Politik dan Keamanan Ibnu Chuldun mengingatkan agar seluruh narapidana…

KPPU Gandeng PP Muhammadiyah Dorong Ekonomi Berkeadilan

NERACA Jakarta - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa menggandeng Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah)…