Semangat Baru

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi

Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Tahun 2018 telah berlalu dengan berbagai rona yang menyertainya, termasuk juga fakta maraknya OTT dan bencana. Oleh karena itu, menatap 2019 ini harus penuh optimisme meski disadari bahwa tantangan ke depan semakin berat dan kompleks, yaitu tidak saja dari aspek tuntutan daya saing dan problem internal tapi juga realitas persaingan yang semakin ketat dan juga berbagai regulasi di tingkat nasional dan internasional yang kini tidak bisa diabaikan. Meski juga diyakini bahwa semua regulasi yang ada tidak pernah ditaati tapi justru disiasati namun pastinya optimalisasi semua kapasitas produksi perlu juga dipacu. Artinya ketentuan pembayaran upah seperti yang ditetapan kenaikannya sesuai UMR maka tidak perlu kemudian mencari kambing hitam yang akhirnya justru merugikan dalam jalinan hubungan industrial.

Pemerintah juga harus menatap 2019 dengan semangat baru, terutama terkait dengan era kompetisi, baik dalam lingkup hubungan bilateral dan multilateral tapi juga esensinya bagi pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan. Betapa tidak, tahun politik secara tidak langsung telah mereduksi berbagai kepentingan pembangunan nasional karena di tahun politik pastilah lebih berkonsentrasi dengan bagaimana pemenangan. Meski pada tahun ini terjadi rematch antara Jokowi – Prabowo namun persoalan yang dihadapi tentu berbeda. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika berbagai kebijakan populis yang telah dikeluarkan selama tahun 2018 dan akan berlanjut di tahun 2019 tetap harus dicermati agar kepentingan sesaatnya tidak menjerumuskan terhadap kepentingan nasional.

Selain itu, kepentingan terhadap pileg yang bersamaan di tahun politik juga perlu untuk dicermati. Argumen yang mendasari adalah semakin banyaknya anggota dewan terjebak perilaku korupsi. Seolah tanpa efek jera fakta membuktikan nafsu korupsi terus terjadi, tidak hanya di tingkat pusat tapi juga di daerah. Ironisnya, kasus korupsi dana desa juga semakin banyak terkuak.

Artinya, ancaman terjadinya korupsi dana kelurahan sangat mungkin akan terjadi di tahun 2019, apalagi kepentingan terhadap dana keluarahan itu sendiri lebih bersifat politis. Jika ini terjadi maka benar adanya jika republik ini selalu berpredikat sebagai negara terkorup versi publikasi dari sejumlah lembaga internasional. Padahal, ancaman terhadap keberhasilan pembangunan adalah perilaku korupsi. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika KPK juga harus lebih bersemangat memerangi aksi korupsi ke depan.

Fakta lainnya yang juga perlu dicermati selama 2019 yaitu pengentasan kemiskinan dan tentunya ini bukanlah persoalan yang mudah karena faktonya sangat kompleks. Rilis BPS menegaskan kemiskinan per Maret 2018 hanya 9,82% atau turun dibanding Maret dan September 2017 yaitu 10,64% dan 10,12% sehingga di periode ini jumlah penduduk miskin menjadi 25,95 juta.

Di sisi lain kemiskinan menjadi  tantangan kepala daerah hasil pilkada serentak kemarin dan juga menjadi isu dalam pilpres 2019. Kemiskinan, selain isu SARA, masih menjadi isu sensitif di tahun politik menuju pilpres 2019 sehingga wajar jika ini menjadi menjadi dagangan untuk menarik simpati di tahun politik 2019. Beralasan jika pemerintah memaparkan penurunan kemiskinan, sementara di sisi lain oposisi siap membeberkan data terkait parahnya kemiskinan.

Saling serang terkait kemiskinan kini menjadi tantangan bagi para capres yang maju di pilpres 2019 untuk mengurai akar persoalan kemiskinan sehingga di masa pemerintahan berhasil mereduksi kemiskinan. Pilpres 2019 menyisakan banyak tantangan, selain kemiskinan dan ketimpangan, masih ada persoalan serius tentang maraknya kasus korupsi berjamaah di republik ini. Hal ini memberikan gambaran persoalan kebangsaan sangat kompleks sehingga debat kampanye capres dengan bahasa Inggris tidak relevan karena persoalan nasional yang ada jauh lebih penting untuk dituntaskan daripada diperdebatkan dengan bahasa Inggris.

BERITA TERKAIT

Ekspor Nonmigas Primadona

Oleh: Zulkifli Hasan Menteri Perdagangan Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus pada periode Februari 2024 sebesar USD0,87 miliar. Surplus ini…

Jaga Kondusivitas, Tempuh Jalur Hukum

  Oleh: Rama Satria Pengamat Kebijakan Publik Situasi di masyarakat saat ini relatif kondusif pasca penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu)…

Perspektif UMKM di Ramadhan

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Memasuki pertengahan bulan suci Ramadhan seperti ini ada dua arus perspektif yang menjadi fenomena…

BERITA LAINNYA DI

Ekspor Nonmigas Primadona

Oleh: Zulkifli Hasan Menteri Perdagangan Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus pada periode Februari 2024 sebesar USD0,87 miliar. Surplus ini…

Jaga Kondusivitas, Tempuh Jalur Hukum

  Oleh: Rama Satria Pengamat Kebijakan Publik Situasi di masyarakat saat ini relatif kondusif pasca penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu)…

Perspektif UMKM di Ramadhan

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Memasuki pertengahan bulan suci Ramadhan seperti ini ada dua arus perspektif yang menjadi fenomena…