Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya menyetujui rencana PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menghapus kewajiban memiliki jabatan direktur independen bagi perusahaan yang listing di BEI. Dengan demikian, BEI tinggal merealisasi kebijakan tersebut untuk diteruskan kepada emiten yang melantai di BEI.

Kata Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK, Fahri Hilmi mengatakan, yang akan dihapus hanya direktur independen dan bukan komisaris independen. "Karena sebenarnya fungsi pengawasan oleh direktur independen sudah dijalankan oleh komisaris independen," ujar Fahri di Jakarta, kemarin.

Fahri menjelaskan, perusahaan di Indonesia menganut two-tier board system yaitu direksi dan komisaris. Jadi tugas pengawasan secara independen sudah terlaksana dengan adanya komisaris independen. Sehingga direktur independen tidak diperlukan lagi. Adapun keuntungan bagi emiten adalah efisiensi. Asal tahu saja, perubahan regulasi ini akan diatur dalam rancangan perubahan peraturan nomor I-A tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat.

Lukas Setia Atmaja, Chairman Department of Finance Prasetya Mulya Business School pernah bilang, konsep kepengurusan yang diisi oleh direksi dan komisaris dirasa sudah cukup mewakili independensi.Oleh karena itu, tidak mewajibkan adanya direktur independen di perusahaan tercatat tampaknya tidak akan berpengaruh banyak terhadap makna independensi serta makna pengawasan.