NERACA

Jakarta – Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri dan pejabat untuk membahas upaya penyesuaian harga beras. "Presiden memerintahkan operasi pasar bisa lebih besar lagi. Nanti saya akan lihat tanggal 2 (Januari 2019) di Bulog seperti apa," kata Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai menemui Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, disalin dari Antara.

Menurut Darmin, tujuan operasi pasar diprioritaskan di wilayah pusat, serta daerah-daerah. Darmin mengatakan Bulog pada Desember 2018 telah melakukan operasi pasar sebesar 64 ribu ton beras. Dia menjelaskan Presiden mengarahkan kementerian dan lembaga terkait persediaan beras untuk dapat menyesuaikan harganya. "Artinya Presiden minta ya yang naik itu turunkan lagi. Itu berarti operasi pasarnya harus naik," ujar Darmin menjelaskan operasi pasar beras yang dilakukan Bulog.

Sejumlah pejabat yang turut dalam pertemuan tersebut yakni Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Dirut Bulog Budi Waseso. Sementara itu Budi menjelaskan pemerintah terus menjaga stabilisasi harga beras. Menurut dia, periode Januari hingga Maret 2019 belum akan terjadi panen raya. "April, Mei, Juni baru panen raya. Nah sebelum itu kita mengantisipasi supaya tidak ada lonjakan harga. Maka kita operasi pasar selama tiga bulan yang masif," ujar Budi. Dirut Bulog menambahkan stok beras Bulog hingga hari ini berjumlah sekitar 2,2 juta ton. Dia menjelaskan jumlah tersebut cukup untuk operasi pasar selama 4 bulan ke depan.

Sementara terkait beras, Darmin menyebutkan mengenai kemungkinan peningkatan harga hingga 0,5 persen ketika liburan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Ia meminta Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk lebih banyak melakukan operasi pasar, terutama di sekitar DKI Jakarta.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memastikan pasokan pangan di Jakarta dalam kondisi aman dan terjaga menghadapi Hari Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. "Terkait inflasi, Insya Allah inflasi stabil dan dalam jangka panjang kita akan mencari solusi-solusi memastikan bahwa pasokan kebutuhan pangan di Jakarta terjamin dengan baik," kata Anies usai Rapat Tingkat Tinggi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Balaikota DKI Jakarta.

Rapat tersebut bersama Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Bulog Provinsi DKI Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Polda Metro Jaya, serta tiga Direktur Utama BUMD Provinsi DKI Jakarta yang terkait dengan pangan. Mengenai inflasi, Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, Trisno Nugroho menjelaskan, inflasi di DKI Jakarta sampai dengan November 2018 terjaga dan tetap mendukung sasaran inflasi nasional 3,5 persen, kurang lebih satu persen.

Pada November 2018, menurut Trisno, tingkat inflasi DKI Jakarta tercatat sebesar 0,30 persen (mtm) atau 3,33 persen (yoy). Hal ini didukung oleh stabilitas harga pangan, serta tarif transportasi di Ibu Kota.

"Secara umum, stabilitas inflasi Ibu Kota berdampak besar bagi terjaganya inflasi Indonesia secara keseluruhan, karena bobot DKI Jakarta yang mencapai 20,15 persen pada inflasi nasional," jelas Trisno.

Menurut Trisno, stabilitas inflasi di DKI Jakarta akan terus dijaga serta dituangkan ke dalam bentuk "roadmap" pengendalian inflasi. Roadmap tersebut akan disusun oleh TPID Provinsi DKI Jakarta untuk periode 2019-2021 yang menjadi acuan dalam melaksanakan berbagai program pengendalian inflasi di Jakarta.

Sementara itu, pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menjamin stok beras di gudang logistik aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat seluruh kabupaten/kota se-DIY menghadapi libur akhir tahun 2018.

"Stok beras Bulog di DIY empat bulan ke depan masih aman, ini Kepala Bulog sendiri yang menyampaikan saat peretemuan beberapa waktu lalu," kata Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Sugeng Purwanto di Bantul.

Menurut dia, stok beras yang diprediksi bisa memenuhi kebutuhan dalam empat bulan ke depan itu belum termasuk persediaan beras petani DIY hasil panen terakhir, meski stok semakin berkurang karena permintaan terus ada.