NERACA

Jakarta – Ketua Pemuda Katolik Indonesia Karolin Margret Natasa mengharapkan pemerintah pusat melakukan langkah nyata untuk memulihkan dan menstabilkan harga minyak sawit mentah (CPO) dan karet.

"Kami mengharapkan pemerintah lebih berfokus menata perekonomian. Satu di antaranya, melakukan upaya nyata untuk menstabilkan harga CPO dan karet," kata Karolin di Ngabang, Kalimantan Barat, disalin dari Antara.

Karolin menyarankan pemerintah Indonesia lebih aktif memerangi kampanye hitam terkait dengan minyak CPO. Pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup seharusnya mampu menjawab bahwa perkebunan sawit di Indonesia sebagian besar dimiliki masyarakat dan harus juga mampu menjelaskan apa saja yang jadi kontribusi perusahaan sawit pada daerah yang terisolasi di Indonesia, tuturnya.

"Contohnya pada hari ini kami merayakan Natal dalam kondisi perekonomian yang sangat sulit, di Ngabang PTPN XIII bangkrut, pabrik tutup banyak yang di-PHK, harga sawit juga terjun bebas dan harga karet masih sangat rendah," katanya.

Menurut Karolin, banyak manfaat yang dihasilkan dari pengembangan lahan perkebunan sawit. Khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman, seperti di wilayah Kalbar.

"Akses infrastruktur dan lain sebagainya, banyak sekali yang terbuka dengan perkebunan sawit. Selain dari itu, pemerintah harus memikirkan hilirisasi CPO, kita tidak bisa hanya menjual CPO, kalau CPO di-"banned", kita harus memikirkan produk yang bisa dihasilkan dari CPO," katanya.

Karolin yang juga Bupati Landak, Provinsi Kalimantan Barat, berharap Presiden Joko Widodo dapat membangun kawasan industri di Kalbar khususnya di Landak. "Beberapa waktu lalu wacana sudah ada dari Presiden. Kami harapkan beliau segera mewujudkan apa yang menjadi wacana baik karet maupun sawit, kami berharap tahun depan proses 'replanting' sawit berjalan, jangan hanya jadi jargon dari Presiden. Kami tunggu kawasan industri," katanya.

Sementara itu, industri perkebunan kelapa di Sumatera Selatan didorong menerapkan sistem inti-plasma layaknya komoditas kelapa sawit. Kepala Biro Perekonomian Sumsel Afrian John di Palembang, mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkomitmen untuk percepatan sektor ini dalam rangka meningkatkan pendapatan petani dan perajin kelapa yang mayoritas berada di Kabupaten Banyuasin.

"Beberapa solusi yang disiapkan, diantaranya melakukan pendekatan semacam inti-plasma, di mana akan ada perusahaan induk yang akan memproduksi industri kelapa dan membawahi petani atau perajin kelapa," kata dia.

Afrian mengatakan sejauh ini sudah ada eksportir untuk komoditas itu, namun dinilai belum optimal. Oleh karena itu, pihaknya juga akan mengoptimalkan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sikim) yang merupakan program Kementerian Perindustrian. "Inilah yang akan dioptimalkan lagi. Nantinya, Sikim akan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan hilirisasi kelapa, implementasinya akan dimulai 2019, kata dia.

Sementara itu Perwakilan Asosiasi Petani Kelapa Banyuasin, Muhammad Asri menjelaskan Kabupaten Banyuasin sebagai sentra perkebunan kelapa belum memiliki pengolahan yang benar-benar bisa menyerap potensi produksi kelapa.

Padahal, luas lahan mencapai 45.000 hektare yang terbagi di lima kecamatan dengan hasil produksi 42.000 ton setiap masa panen. "Total kisaran produksi Sumsel itu ada 55.000 ton, namun sisanya ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin, ujar dia.

Asri menambahkan pihaknya mengapresiasi adanya respons dari Pemprov Sumsel terhadap penurunan harga kelapa yang dinilai sudah tak wajar, dengan mempersiapkan langkah hilirisasi industri kelapa. Mengingat berlokasi di perairan sehingga butuh akses untuk ke sana, sebaiknya pemerintah saat hendak membuat industri harus di basis pertanian kelapa agar meminimalisir biaya transportasi.

"Namun, dengan kapasitas tampung pabrik 7.000 ton belum bisa menyerap semua, artinya masih bisa ketergantungan dengan eksportir, karena 70 persen kelapa kita yang diekspor sedangkan 30 persen yang berputar di pasar lokal seperti ke pasar tradisional di Sumsel dan Lampung," kata dia.

Selama ini, ungkap Asri, yang diproduksi IKM adalah sisa sortiran ekspor. Jadi yang pecah diproduksi sementara grade A nya di ekspor. "Ekspor kelapa dalam bentuk butir kelapa yang dikemas dalam karung. Dalam satu agen, bisa ekspor 40 kontainer per minggu," ujar dia.